HANDSHOLDEN

Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI) menyerukan kedamaian dan doa untuk bangsa menyikapi situasi Indonesia, khususnya Ibu Kota Negara dan beberapa daerah yang mengalami kondisi cukup berat berupa aksi unjuk rasa berakhir anarkis.

Seruan yang diterima ANTARA di Mataram, Minggu, ditandatangani Ketua Umum PB NWDI, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan Sekretaris Jenderal, Nasihuddin Badri.

Dalam imbauan-nya PB NWDI menekankan tiga poin penting kepada masyarakat, terutama keluarga besar NWDI di seluruh tingkatan. Di antaranya kebebasan berpendapat di muka umum tetap diperbolehkan, namun harus dilakukan sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan, karena tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat luas.

Memperbanyak doa dan pembacaan Hizib Nahdlatul Wathan, memohon pertolongan Allah SWT agar bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin, dianugerahkan kedamaian dan kebahagiaan.

Untuk itu Ketua Umum PB NWDI, TGB Muhammad Zainul Majdi mengajak seluruh keluarga besar NWDI serta masyarakat luas untuk tetap menjaga kondusifitas, menghindari tindakan yang merugikan, serta memperkuat doa demi keselamatan bangsa.

“NWDI hadir untuk menebarkan nilai kedamaian dan keberkahan. Di tengah situasi sulit, kita diajak untuk menahan diri, mengedepankan akhlak mulia, serta memperbanyak doa agar bangsa ini mendapat pertolongan Allah SWT,” tegas TGB.

Ia menambahkan PB NWDI berharap masyarakat dapat berkontribusi menjaga persatuan, menghindari perpecahan.

“Dan bersama-sama menghadirkan iklim yang damai demi kemajuan bangsa dan negara,” katanya.

kas138 daftar

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengimbau sekaligus mengajak masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa agar melaksanakannya secara tertib, damai, dan kondusif.

“Saya minta masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (1/9) berlangsung tertib dan damai serta hindari provokasi dan aksi anarkis,” kata Helmy, di Bandarlampung, Minggu.

Ia menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun, hak itu perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengganggu ketertiban umum maupun merugikan masyarakat lainnya.

“Silakan sampaikan aspirasi, itu hak yang dijamin konstitusi. Tapi mari kita lakukan dengan cara-cara yang tertib, damai, dan tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.

Helmy menambahkan, kepolisian bersama seluruh pihak terkait siap memberikan pengamanan agar jalannya aksi tetap aman dan terkendali.

Di sisi lain, kegiatan pengamanan aparat juga sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk sama-sama menjaga serta mengawal ketertiban.

“Kami mengajak semua elemen masyarakat, adik-adik mahasiswa, buruh, maupun organisasi lainnya untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Lampung. Aspirasi tersampaikan, keamanan juga wajib tetap terjaga,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari provokasi maupun tindakan anarkis. Mengingat, aksi yang tertib akan lebih efektif dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

“Mari kita buktikan bahwa masyarakat Lampung bisa menyampaikan pendapat dengan bermartabat dan damai,” imbuhnya.

Lebih lanjut Helmy turut berpesan dan mengingatkan para peserta aksi bahwa Provinsi Lampung merupakan rumah setiap warganya bersama.

Ia pun mengajak semua masyarakat bersama-sama menjaga kondusivitas di Bumi Ruwa Jurai ini.

“Kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita didaerah lain, bahwa Lampung mampu, Lampung bisa dalam mengawal setiap proses demokrasi,” tandas jenderal polisi bintang dua tersebut.

kas138

Aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur menangkap 14 orang usai aksi massa yang berakhir dengan kerusuhan.

“Hingga saat ini kami amankan 14 orang. Kami masih dalami siapa aktor intelektual di balik ini,” kata Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Ibrahim Saputra di Kediri, Minggu.

Ia belum memerinci identitas 14 orang yang ditangkap usai aksi massa yang berakhir dengan kerusuhan di Kota Kediri tersebut.

Namun, pihaknya menegaskan akan menindak tegas pada yang bersangkutan termasuk aktor intelektualnya.

Ratusan massa dari berbagai elemen unjuk rasa di depan Mapolres Kediri Kota, Sabtu (30/8) sore. Aksi awalnya kondusif, namun berubah menjadi anarkis.

Massa membakar sejumlah kendaraan, merusak bangunan serta fasilitas di Mapolres Kediri Kota.

Massa juga ke kantor DPRD Kota Kediri, bahkan membakar gedung tersebut hingga hangus terbakar.

Dalam aksi itu, polisi sempat memergoki oknum yang hendak mengambil sepeda motor, namun hal itu bisa dicegah polisi, sehingga tidak menjadi jarahan.

Massa juga bergeser aksi di kantor Pemkab Kediri serta DPRD Kabupaten Kediri, yang lokasinya saling bersebelahan.

Dalam aksinya, massa juga merusak dan membakar sejumlah ruang di kantor Pemkab Kediri, membakar gedung DPRD Kabupaten Kediri, hingga merusak ruang museum yang berisi berbagai barang peninggalan purbakala.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Ibrahim Saputra dengan Komandan Kodim (Dandim) 0809/Kediri Letkol Inf. Ragil Jaka Utama dan jajarannya juga melakukan patroli ke sejumlah titik.

Dalam patroli itu, rombongan meninjau beberapa fasilitas umum yang dirusak di antaranya di Mapolres Kediri Kota, Pos Polisi Semampir, Kantor DPRD Kota Kediri, Kantor Polsek Kota, Kantor Satlantas Polres Kediri Kota.

Kapolres mengemukakan patroli dilakukan demi menjaga situasi agar lebih kondusif

“Kami ingin memastikan keamanan tetap dijaga. Kami tetap memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan ke masyarakat,” kata Kapolres.

Pihaknya juga memastikan bahwa situasi ekonomi di kota ini juga lebih baik, kendati sebelumnya terjadi insiden.

Ia juga tidak ingin masyarakat yang ingin melakukan usaha, masyarakat yang ingin liburan di Kota Kediri terganggu oleh oknum yang ingin merusak.

Kapolres juga mengimbau ke pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tidak lagi melakukan aksi di Kota Kediri.

“Masyarakat Kota Kediri ayo jaga kampung kita supaya tetap aman dan nyaman. Saya juga imbau ke pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin aksi, tolong jangan laksanakan karena kami akan melakukan tindakan tegas, terukur namun tetap humanis ke masyarakat,” kata dia.

https://cinarena.org/

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan ibadah oikumene guna mendoakan dan kedamaian bangsa Indonesia.

“Kegiatan ibadah itu merupakan wujud keseimbangan antara tugas kedinasan dan kehidupan rohani,” ujar Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Whisnu Hermawan Februanto di Medan, Minggu.

Whisnu mengatakan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta John Saragih itu berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan, dihadiri para pejabat utama (PJU) Polda Sumut yang bersama-sama mengangkat doa untuk keamanan dan kedamaian bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya menunjukkan selain bekerja menjaga keamanan, personel Polda Sumut juga menguatkan diri dalam doa.

“Semoga dengan kebersamaan itu, Sumut tetap kondusif, masyarakat merasa tenang, dan bangsa kita diberkahi kedamaian,” kata Kapolda Sumut.

Whisnu mengatakan penting sinergisitas dan kolaborasi antarumat beragama di lingkungan Polri dengan perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, justru menjadi kekuatan untuk saling melengkapi.

“Kebersamaan hari ini adalah cerminan dari semangat kebinekaan yang harus terus kita pupuk. Mari kita jadikan momen itu sebagai momentum untuk terus berbuat baik, menjaga persatuan dan melayani masyarakat dengan hati yang tulus,” kata dia.

Suasana ibadah penuh kebersamaan itu mencerminkan komitmen Polda Sumut tidak hanya menjaga keamanan melalui tugas kepolisian, tapi juga dengan doa dan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa demi terciptanya kedamaian di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, sebanyak 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, yang diwakili para ketua umum dan sekretaris jenderalnya masing-masing, sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.

Ke-16 ormas Islam termasuk NU dan Muhammadiyah memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, untuk berdialog dan berdiskusi membahas masalah dan tantangan yang dihadapi dalam beberapa hari terakhir.

https://babyjoemesi.com/

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membantu 200 KK warga transmigran di Selaparang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), memenuhi hak mereka untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas lahan mereka.

Ia mengatakan, memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi para transmigran merupakan salah satu dari lima program prioritas Kementerian Transmigrasi (Kementrans).

“Ada lima program unggulan kami. Program pertama itu adalah Transmigrasi Tuntas, yakni menyelesaikan kepastian lahan atas hak tanah ya, kepastian hukum atas hak, jadi memang itu menjadi program prioritas utama Kementerian Transmigrasi,” ucapnya dalam keterangannya di Selaparang, Lombok Timur, NTB, Minggu.

Ia memahami bahwa kepemilikan SHM merupakan hal penting bagi para warga transmigran, sehingga pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ia menuturkan, banyak warga transmigran di sejumlah daerah yang belum memiliki SHM meskipun telah puluhan tahun menetap di kawasan transmigrasi.

Hal tersebut membuat pihaknya merasa memiliki kewajiban untuk ikut mendorong percepatan penyelesaian masalah ini, meskipun penerbitan SHM merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

“Kami sudah sampaikan juga berulang kali masalah (penerbitan) sertipikat ini tidak ada (kewenangannya) di Kementerian Transmigrasi, adanya di Kementerian ATR/BPN, tapi sudah menjadi kewajiban moral bagi Kementerian Transmigrasi (untuk ikut membantu menyelesaikan masalah ini),” ujar Iftitah.

Walaupun sudah menjadi permasalahan selama belasan bahkan puluhan tahun, pihaknya optimistis hal tersebut dapat diselesaikan.

Ia menuturkan bahwa pada Juni lalu pihaknya telah membagikan SHM bagi masyarakat transmigran di Sukabumi, Jawa Barat, yang telah menunggu kepastian hak atas tanah mereka selama 25 tahun.

Sementara warga di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menerima SHM pada Juni 2025 usai menunggu selama 17 tahun.

“Semoga nanti kesedihan (karena belum adanya SHM) Bapak dan Ibu (warga Selaparang) bisa terobati dengan justru hadirnya selembar kertas (sertipikat) itu. Inilah yang nanti akan kami perjuangkan,” kata Iftitah.

kera4d login

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan 16 pimpinan ormas Islam di Hambalang, Sabtu (30/8), merupakan forum penting untuk menyamakan persepsi mengenai kondisi bangsa.

Saifullah Yusuf yang karib disapa Gus Ipul, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, menyebut pertemuan itu menjadi momentum pertama kalinya pimpinan ormas Islam bertatap muka langsung dengan Presiden Prabowo di kediamannya.

“Pimpinan ormas menyampaikan pandangan-pandangannya kepada Presiden dan juga menyampaikan hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” katanya saat akan menghadiri rapat kabinet dalam kapasitasnya sebagai Menteri Sosial RI.

Dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kata Gus Ipul, Presiden Prabowo memberikan penjelasan langsung mengenai kondisi bangsa.

“Pada intinya, supaya pimpinan ormas Islam ini langsung dapatkan informasi dari Presiden, biar tidak keliru memahami situasi dan kondisi,” katanya.

Ia juga menepis anggapan bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan tokoh agama agar menolak aksi demonstrasi.

Gus Ipul berharap komunikasi antara Presiden dan tokoh agama dapat menjaga suasana tetap kondusif di tengah dinamika politik nasional.

“Mudah-mudahan, pada dasarnya kita ingin situasi segera kondusif. Dicatat semua aspirasinya masyarakat, dan presiden tentu mendengarkan masukan dari semua pihak,” katanya.

link daftar slot88

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya peran DPRD dan kepala daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat.

Menurut dia, kolaborasi tersebut penting untuk memunculkan kebijakan-kebijakan yang strategis dalam mengembangkan ekraf di daerah.

“Saya ingin berbagi bagaimana kita bersama-sama bisa memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus menyoroti peran penting DPRD dan kepala daerah dalam membentuk kelembagaan ekonomi kreatif di daerah,” kata Menekraf Teuku Riefky, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menekraf Riefky menyampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menilai bahwa DPRD adalah mitra utama dalam memastikan kebijakan ekonomi kreatif hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah.

Ekonomi kreatif dinilai memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Menekraf Riefky dalam sambutannya di Bimbingan Teknis Nasional yang diselenggarakan bagi anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD se-Indonesia di Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (30/08).

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat tujuh subsektor prioritas yang memiliki kontribusi signifikan, memiliki potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja, serta berdaya saing di pasar global.

Ketujuh subsektor tersebut adalah kuliner, kriya, fesyen, gim, aplikasi, film, animasi dan video, serta musik.

kera4d login

Aqsa Working Group (AWG) mengecam keras keputusan Pemerintah AS yang menolak memberikan visa kepada pejabat Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Majelis Umum PBB di New York yang akan diselenggarakan pada September 2025.

“Kebijakan ini merupakan bentuk arogansi politik dan standar ganda AS yang berusaha menutup ruang diplomasi rakyat Palestina di forum internasional,” menurut keterangan tertulis dari AWG di Jakarta, Minggu.

AWG pun menegaskan bahwa keputusan tersebut jelas merupakan langkah diskriminatif dan penindasan baru terhadap perjuangan bangsa Palestina.

“Dengan dalih ‘keamanan nasional’ dan tuduhan sepihak mengenai ‘terorisme’, AS sesungguhnya sedang berupaya membungkam suara Palestina yang ingin memperjuangkan kemerdekaan dan menuntut hak-haknya yang sah di hadapan dunia,” kata AWG.

AWG menilai bahwa AS dan Israel tidak memiliki komitmen untuk perdamaian sebagaimana ratusan negara anggota PBB lainnya, menyatakan bahwa penolakan visa itu merupakan bagian dari penentangan terhadap Solusi Dua Negara yang diusulkan mayoritas negara anggota PBB dalam Deklarasi New York.

AWG juga menegaskan kembali pendapatnya bahwa Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto perlu direformasi karena tidak memuat prinsip keadilan, menambahkan bahwa AS menjadi satu-satunya anggota tetap DK PBB yang selalu melakukan veto resolusi terkait Palestina-Israel.

Pada Jumat (29/8), Departemen Luar Negeri AS menyatakan akan membatalkan visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Umum PBB pada September.

“Sesuai dengan hukum AS, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menolak dan mencabut visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Umum PBB mendatang,” menurut pernyataan Deplu AS.

Palestina pun mengecam keputusan AS tersebut, yang juga mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan menyebutnya sebagai pelanggaran Perjanjian Markas Besar PBB 1947.

Perjanjian Markas Besar yang ditandatangani antara PBB dan AS pada 1947 mewajibkan Washington, DC, untuk memfasilitasi masuknya perwakilan, staf, dan pakar negara-negara anggota PBB, terlepas dari hubungan politik mereka.

https://sammatrice.com/

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan tidak ada anggota TNI yang ditangkap polisi maupun menjadi provokator pada aksi unjuk rasa di Jakarta dan daerah lainnya.

“Perlu saya tegaskan bahwa tidak ada anggota TNI yang ditangkap Polri maupun menjadi provokator dalam peristiwa tersebut, itu narasi bohong dan menyesatkan,” kata Freddy dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Freddy menyampaikan hal itu untuk menanggapi konten maupun narasi yang beredar di media sosial yang menyatakan anggota TNI menjadi provokator bahkan hingga ditangkap dalam aksi demo.

“Kami sangat menyayangkan framing negatif terhadap TNI dan menindaklanjuti hal tersebut,” tuturnya.

Kapuspen mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keresahan serta mengadu domba antara masyarakat dan aparat maupun antara TNI dan Polri.

“TNI berkomitmen bekerja keras secara profesional menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan situasi yang aman, damai, serta kondusif di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar foto di media sosial yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota TNI ditangkap oleh anggota Brimob. Dalam foto tersebut, anggota yang tidak diketahui identitasnya tampak menunjukkan kartu izin senjata penugasan bertuliskan “Markas Besar TNI Badan Intelijen Strategis”.

slot gacor server thailand

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam keras tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan pada 25 dan 28 Agustus 2025.

“Komnas Perempuan menyesalkan dan menuntut akuntabilitas atas tindakan represif berupa pemukulan, pengeroyokan, dan dugaan penggunaan gas air mata kadaluwarsa yang mengakibatkan cedera dan luka-luka para pengunjuk rasa dan warga sekitar,” kata Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

“Aparat kepolisian bahkan menggunakan kendaraan taktis dengan cara melanggar prosedur tetap pasukan hingga mengakibatkan kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan,” tambah Maria Ulfah Anshor.

Komnas Perempuan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban.

Maria Ulfah Anshor mengatakan penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui aksi unjuk rasa dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil Politik yang disahkan melalui UU Nomor 12 tahun 2005, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sehingga menurutnya, tindakan kekerasan aparat kepolisian bertentangan dengan jaminan hak konstitusional yaitu bebas atas kekerasan, dan penyiksaan dinyatakan pada pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Merujuk pada data Komnas HAM, terjadi penangkapan 351 orang pada aksi 25 Agustus dan sekitar 600 orang pada aksi 28 Agustus, serta penangkapan pengunjuk rasa di sejumlah daerah.

“Kami mencermati tindakan kekerasan aparat yang menyasar pada warga yang beraktivitas di sekitar area unjuk rasa, salah satu yang terekam oleh media adalah seorang perempuan mengalami cedera dan rusak alat kerjanya akibat terkena gas air mata,” kata Maria Ulfah Anshor.

slot 777