Ia mengatakan bansos digital merupakan langkah awal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Mensos Saifullah di Jakarta, Selasa.
Mensos mengatakan jika bansos digital berjalan, akan terbuka potensi penghematan anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun.
Angka ini, kata dia, hanya untuk bansos yang dikelola Kemensos dengan asumsi masih adanya penerima bansos yang belum tepat sasaran.
“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ucapnya.
Sebagai informasi, penyaluran bansos selama ini tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga banyak kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Melalui kebijakan baru ini, proses penyaluran bansos nanti diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional yang akan menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi penerima bansos.
Dalam skema bansos digital ini, masyarakat akan memiliki akses penuh untuk mendaftarkan dirinya sendiri atau orang lain sebagai calon penerima bansos.
Masyarakat bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui portal bansos digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pendaftaran juga bisa melalui Pendamping PKH. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui pendamping PKH yang akan membantu perekaman biometrik.
Saat pendaftaran, sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis dan menentukan status layak atau tidak layak penerima bansos.
“Ini sinergi yang sangat baik bagi kita semua, pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha untuk sama-sama menjaga stabilitas pangan,” kata Arief dalam pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.
Arief menyampaikan pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas pangan nasional melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah yang digelar di berbagai daerah termasuk di Kota Kendari.
“Tujuannya tentu kita ingin menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat, mengendalikan inflasi, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah,” ujarnya.
Untuk daerah-daerah dengan inflasi tinggi, kata Arief, intervensi akan terus dilakukan bersama-sama dengan Bulog, Dinas Pangan, Kadin serta dukungan TNI dan Polri.
“Tidak ada alasan untuk tidak memberikan pangan yang affordable bagi masyarakat luas,” tegas Arief.
Ia menambahkan, hingga 25 Agustus 2025, GPM telah digelar sebanyak 6.845 kali di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Tenggara, GPM sudah terlaksana 18 kali, sementara di Kota Kendari sendiri tercatat 46 kali, menjadikannya salah satu daerah yang paling aktif menyelenggarakan GPM.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menekankan GPM merupakan wujud perhatian pemerintah pusat sekaligus kolaborasi nyata dengan daerah bersama dunia usaha.
“Ini adalah bentuk gotong royong pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pangan,” kata Gubernur Sultra.
Menurutnya tantangan sektor pangan kian kompleks, mulai dari ketidakpastian iklim, gejolak harga, hingga rantai pasok global. Karena itu, GPM menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan GPM di Sultra.
“Semoga kerja sama ini semakin memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” imbuh Gubernur Sultra.
GPM di Kendari dilaksanakan selama dua hari yakni 26-27 Agustus 2025. Sebanyak 29 mitra turut berpartisipasi, menghadirkan beragam pangan pokok dengan harga terjangkau, termasuk beras SPHP Rp11.600/kg; beras premium Rp14.800/kg, minyak goreng Rp15.500–Rp21.000/liter, gula pasir Rp17.000/kg, telur ayam Rp26.000/kg, hingga berbagai sayuran seharga Rp5.000–Rp10.000 per pack.
Yeka mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Badan Pangan Nasional, stok beras bulan Juli 2025 mencapai 4.2 juta ton, ini merupakan jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Sebagai perbandingan pada tahun 1984 dan 1997 stok tertinggi hanya sekitar 3 juta ton.
Menurutnya, angka tersebut memang terlihat baik, namun stok besar belum tentu aman jika tidak dikelola dengan hati-hati. Ia menegaskan bahwa swasembada bukanlah capaian sesaat, melainkan keberlanjutan
“Jika stok itu gambaran swasembada maka concern Ombudsman bukan swasembada di satu titik melainkan swasembada berkelanjutan. Apa artinya kita merayakan swasembada tapi akhirnya mengimpor lagi. Itulah perlunya membuat kebijakan yang lebih terencana dengan baik sehingga target swasembada diterapkan dengan tujuan sebenarnya,” kata Yeka dalam Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Gedung Ombudsman RI, Selasa.
Yeka juga menjelaskan bahwa kebijakan any quality dengan harga gabah Rp 6.500/kg dan penumpukan stok di Bulog sempat meningkatkan Nilai Tukar Petani Beras (NTPb) hingga 120.
Namun pascakebijakan tersebut, harga gabah melonjak ke Rp 7.500–8.000/kg dan harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyebut masa panen raya sudah lewat, tetapi stok pemerintah hingga Juli belum optimal dilepas ke pasar sehingga memperburuk kelangkaan.
Sulitnya penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) juga menambah kompleksitas. Aturan yang ketat dan ancaman pidana membuat pelaku usaha enggan terlibat distribusi.
Beberapa distributor bahkan diproses hukum akibat perbedaan persentase broken beras dengan label kemasan. Sementara itu, penggilingan beras tidak memperoleh margin usaha karena HET belum disesuaikan dengan ongkos produksi.
“Saya melihat HET perlu diformulasikan lagi, apakah tepat pelaku usaha dibebankan dengan HET. Sebagian besar pengamat melihat bahwa HET untuk swasta sebaiknya dilepas saja. Jadi ada paradoks apakah betul HET ini mensejahterakan masyarakat,” kata Yeka.
Berdasarkan data Bapanas, konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan. Stok masyarakat rata-rata hanya 4 juta ton (per Desember 2023). Jika suplai pemerintah tersendat, stok hanya mampu bertahan sekitar 1,6 bulan.
Hingga Juli 2025, penyaluran beras SPHP baru 236.128 ton (data Bulog), jauh di bawah kebutuhan. Produksi beras komersial pun terhambat kebijakan HET. Belakangan, pemerintah juga meminta produsen dan distributor menandatangani surat komitmen membeli Gabah Kering Panen Rp 6.500/kg dan menjual beras sesuai HET.
Ombudsman menilai ketidakjelasan aturan HPP dan HET membingungkan semua pihak. Produsen tidak jelas pedoman HPP gabah, pengolah dan distributor rugi karena HET tak menutup biaya, dan konsumen bingung dengan kualitas beras.
Ancaman pidana makin menambah ketidakpastian sehingga berbisnis dengan aturan yang berubah-ubah dan berisiko pidana dan tidak kondusif.
Sebagai solusi, Ombudsman meminta pemerintah mempercepat penyaluran beras SPHP dengan memperbaiki distribusi, melibatkan pelaku usaha, memberikan kejelasan aturan bagi beras komersial agar sesuai mekanisme pasar, serta memastikan bantuan pangan tepat sasaran bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Yeka menekankan, pemerintah perlu membuat kebijakan perberasan yang lebih konsisten. Kebijakan pemerintah juga harus dapat memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas panen petani. Dalam hal ini, gabah dengan kualitas yang lebih baik mendapatkan harga yang layak.
“Pemerintah wajib memastikan beras SPHP dan komersial dapat diakses masyarakat dengan harga wajar, dan bantuan pangan diberikan tepat sasaran karena bagaimanapun ini sudah menjadi hak masyarakat,” tutur Yeka.
Terkait perlindungan konsumen, Yeka juga mendukung upaya Satgas Pangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terkait kesesuaian label dengan isi beras kemasan.
“Sejak 2007 isu beras berlabel ini sudah mencuat, bahwa pemerintah mendorong beras dikemas dengan benar dan apa yang di dalamnya harus sesuai, jika melanggar artinya salah. Jika praktik ini tidak dibenahi terus menerus dapat menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya adalah isu beras oplosan,” ujarnya.
Oleh karena itu, melalui Diskusi Publik ini Yeka berharap dapat mengumpulkan berbagai informasi sebanyak mungkin guna memberikan saran perbaikan kepada pemerintah terkait kebijakan perberasan dari hulu ke hilir.
Turut hadir sebagai narasumber Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Deputi KSP Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, Pengamat Sosial Ekonomi Pertanian Alamsyah Saragih dan Pengamat Pertanian Khudori.
“Saya berpikir pegelaran ini harus ditonton seluruh rakyat Indonesia. Jadi pagelaran ini seharusnya dilakukan di setiap kabupaten,” kata gitaris Padi, Ari, dalam konferensi pers Pagelaran Sabang Merauke di Indonesia Arena Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan pemerintah dalam hal ini harus mendukung adanya acara kebudayaan yang mengangkat cerita asli Indonesia agar tidak hanya sebagai hiburan namun meningkatkan rasa persatuan.
Adanya pagelaran ini menunjukkan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan keragaman tersebut hanya ada di Indonesia.
Sementara itu, bassis Padi, Rindra mengatakan Pagelaran Sabang Merauke tidak hanya sekadar pertunjukan namun pergerakan untuk mencintai kebudayaan Indonesia.
“Jadi saya pribadi ini adalah romantisme, sebagai generasi kolonial, dan bagi generasi milenial, gen Z, ini adalah sesuatu yang kita bisa mengenalkan kembali betapa kayanya kebudayaan Indonesia,” kata Rindra.
Rindra juga menambahkan pentingnya generasi penerus tahu cerita-cerita rakyat asli Indonesia agar tetap lestari dan tidak termakan zaman.
Pada Pagelaran Sabang Merauke, Padi Reborn tampil semakin megah dengan aransemen baru ditambah dengan musik orkestra, membawakan lagu “Mahadewi” dan lagu nasional “Syukur” berduet dengan Yura Yunita.
Pagelaran Sabang Merauke merupakan pertunjukan seni kolosal dan megah, menampilkan keindahan, keberagaman, dan keunikan kebudayaan Indonesia.
Menggabungkan musik, lagu, tarian, dan busana tradisional dari berbagai daerah di Indonesia dari Sabang di Aceh hingga Merauke di Papua serta menyajikan kisah-kisah rakyat Nusantara dalam kemasan modern dengan standar internasional.
Pagelaran ini melibatkan ratusan seniman dari berbagai generasi dan latar belakang profesi untuk mempromosikan persatuan dan kebhinekaan. Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta pada 23-24 Agustus 2025.
Dalam acara pembekalan guru-guru Sekolah Rakyat beserta kepala sekolahnya di Jakarta, Jumat, ucapan Sofia, yang disiarkan dalam tayangan video, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.
“Terimakasih Bapak Presiden, sudah perhatikan kami anak-anak terpinggir dari Timur. Saya tahu Bapak sibuk urus negara tapi masih sempat urus kami untuk sekolah. Bagi saya, Bapak seperti orang tua yang sudah angkat saya dari tempat yang gelap dan taruh saya di tempat yang terang,” kata Sofia kepada Presiden Prabowo.
Sofia, dalam tayangan yang sama, juga mengungkap mimpinya kelak setelah lulus dari Sekolah Rakyat. Dia juga menyebut jika nantinya dia berhasil menggapai mimpi dan cita-citanya, Presiden Prabowo menjadi sosok pertama yang akan diingat karena telah mendirikan Sekolah Rakyat, dan memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera seperti Sofia untuk menjadi siswa dan siswinya.
“Suatu saat nanti kalau beta sudah jadi orang sukses, semua itu karena uluran tangan Bapak beri kesempatan buat beta untuk bersekolah di Sekolah Rakyat. Doa beta semoga Tuhan jaga Bapak baik-baik, dari Kupang, Kota Karang, beta kirim peluk hangat (untuk) Bapak Presiden,” ujar Sofia.
Presiden Prabowo, saat mendengar pesan-pesan dari Sofia, terlihat terharu dan menitikkan air mata.
Sekolah Rakyat merupakan sekolah sistem asrama yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program itu pertama kali diluncurkan pada Juli 2025 tepat saat pembukaan tahun ajaran baru. Dalam pelaksanaannya, peserta didik Sekolah Rakyat merupakan mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera, dan anak-anak tersebut bersekolah dengan gratis, dan mendapatkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk pendidikan dan kehidupan di asrama.
Sejauh ini, ada 100 Sekolah Rakyat yang telah berdiri dan beroperasi. Presiden Prabowo, dalam acara pembekalan, mengumumkan pada September 2025, ada tambahan 65 sekolah sehingga total Sekolah Rakyat yang beroperasi akan menjadi 165 sekolah. Kemudian, pada tahun 2026, targetnya ada 200 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah Indonesia.
“Iya, sedang kita tindaklanjuti. Anggota sudah ke TKP (tempat kejadian perkara), sudah periksa beberapa saksi juga,” kata Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Nur Aqsha saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Selain itu, ia juga tidak membenarkan adanya dugaan pengancaman menggunakan senjata api oleh pelaku kepada warga yang memergoki aksi pencurian itu.
“Kalau senpi (senjata api), tak ada itu, tak ada,” katanya.
Adapun mengenai dugaan kesamaan pelaku dalam pencurian sepeda motor di Kebon Jeruk dan Kembangan, ia juga belum dapat memastikannya.
“Itu juga belum bisa dipastikan. Kita masih lakukan pendalaman, perlu koordinasi juga (dengan Polsek Kembangan),” katanya.
Sebelumnya, sekelompok pencuri membawa kabur dua unit sepeda motor pada sebuah indekos, di Jalan Pilar Baru RT 05 RW 05, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat pagi.
Salah satu penghuni kos yang motornya nyaris dibawa kabur, Rizki (27) mengaku sepeda motor Honda Beat miliknya ditemukan sudah dalam kondisi lubang kontak yang sudah dibobol. Namun, motornya tak jadi dibawa kabur oleh para pencuri itu.
“Kejadiannya pas saya ladi di kamar, motor saya stop kontaknya udah dibobol,” kata Rizki.
Pencurian itu, kata Rizki, baru kali ini terjadi di indekosnya sejak 2023. “Dari 2023, baru kali ini sih (ada kejadian pencurian motor),” kata dia.
Sementara salah satu warga, Akmal (27) mengatakan, kejadian pencurian itu menggegerkan warga setempat karena terjadi saat hari sudah terang.
“Jam 06.00 WIB lewat kejadiannya, yang dicuri motor milik penghuni kos,” ucap dia.
Akmal mengatakan, pelaku diduga berjumlah empat orang menyasar motor milik penghuni kos. Lokasi yang sepi dimanfaatkan pelaku untuk beraksi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia dan Bangladesh menjadi penting di tengah kondisi energi global saat ini.
“Indonesia dan Bangladesh tengah menghadapi tantangan ganda, yakni memastikan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sekaligus melakukan transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Dadan dalam sambutannya, saat hadir sebagai Chairman Delegasi Indonesia pada The First Indonesia-Bangladesh Joint Committee Meeting on Energy di Yogyakarta, Jumat.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Energi pada 4 September 2023.
Dadan pun menjabarkan bahwa Indonesia dan Bangladesh selama ini memiliki hubungan ekonomi yang erat, dengan nilai perdagangan bilateral pada 2024 mencapai 2,94 miliar dolar AS.
Dari angka tersebut, ekspor batu bara Indonesia mendominasi dengan nilai 1,05 miliar dolar AS atau setara 13,2 juta ton.
Selain batu bara, Indonesia juga mengekspor minyak sawit, arang besi (clinker), dan produk kimia, sementara Bangladesh memasok tekstil, produk anyaman, dan alas kaki ke Indonesia, yang menambah keberagaman dan keseimbangan hubungan dagang kedua negara.
Dadan menambahkan Indonesia menegaskan kesiapannya mendukung kebutuhan energi Bangladesh, khususnya dalam pasokan batu bara yang stabil dan terjangkau, sekaligus berkomitmen mengembangkan teknologi batu bara bersih dan energi berkelanjutan.
Dengan kapasitas pembangkit listrik nasional yang telah mencapai 105 GW hingga pertengahan 2025, di mana 15 persen di antaranya berbasis energi terbarukan, Indonesia optimistis dapat menjadi mitra strategis bagi Bangladesh.
“Indonesia juga membuka peluang kolaborasi di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) energi,” sebut Dadan.
Hal tersebut dikatakan Eko karena saat ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia berpihak pada kepentingan terbaik anak.
“Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat penting karena merupakan wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah-langkah implementasi PP TUNAS secara efektif di tingkat pusat maupun daerah,” kata Eko Dono saat menghadiri Rapat Koordinasi tentang Diseminasi Kebijakan PP Tunas di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Menurut Eko, regulasi ini mengatur banyak hal seperti tata kelola sistem elektronik yang ramah anak, perlindungan data pribadi anak di ruang digital, kewajiban penyelenggara platform untuk menyediakan fitur dan layanan yang aman bagi anak, serta peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam ekosistem perlindungan anak di dunia maya.
Dia menegaskan regulasi ini harus diimplementasikan dengan beragam program strategis demi mencegah terjadinya perundungan di dunia maya atau cyber bullying dan perlindungan data pribadi anak-anak.
“Saya ingin menekankan tiga hal pokok yang perlu kita kawal bersama yaitu integrasi kebijakan, dimana setiap kementerian/lembaga perlu memastikan bahwa aturan turunan ataupun program kerja sektoralnya sejalan dengan PP TUNAS,” kata Eko.
Kedua, kata dia, yakni implementasi di daerah melalui kebijakan pemerintah daerah setempat yang bertujuan untuk melindungi anak di ruang digital.
Langkah ketiga yakni kolaborasi multi-stakeholder, yaitu dunia usaha, khususnya penyelenggara sistem elektronik, harus memiliki komitmen nyata. Sementara masyarakat sipil dan media dapat berperan aktif dalam melindungi anak di ruang digital.
“Jika ruang digital kita tidak aman, maka kita sedang membiarkan generasi penerus kita tumbuh dengan ancaman yang dapat menghambat potensi terbaik mereka,” kata Eko.
Dengan adanya kolaborasi antar pihak dalam melakukan tiga langkah itu, Eko yakin anak-anak akan semakin aman beraktivitas di ruang digital.
“Sehingga tingkat aktivitas Gunung Api Lewotobi Laki-laki masih ditetapkan pada Level IV (AWAS),” kata Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam laporan khusus perkembangan tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Level IV (Awas) tanggal 22 Agustus 2022.
Ia menjelaskan data kegempaan Gunung Lewotobi Laki-laki pada periode pengamatan tanggal 21-22 Agustus 2025 pukul 12.00 WITA yakni terjadi sebanyak empat kali gempa guguran, 24 kali gempa hembusan, 52 kali gempa tremor non-harmonik, 23 kali gempa low frequency, empat kali gempa vulkanik dalam, dan 14 kali gempa tektonik jauh.
Sementara itu, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut dengan intensitas tipis. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis, sedang hingga tebal tinggi sekitar 50-500 meter dari puncak.
Lebih lanjut, dalam periode pengamatan itu cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah utara dan timur laut. Suhu udara sekitar 16.9-32.7 derajat Celcius.
“Terjadi Guguran, namun secara visual, jarak dan arah luncuran tidak teramati,” ujar Wafid.
Secara visual maupun kegempaan, lanjut dia, aktivitas menunjukkan penurunan. Sinar api di sekitar puncak terlihat redup dan samar, menandakan material pijar di puncak mulai mengalami pendinginan.
“Aktivitas kegempaan saat ini lebih didominasi oleh gempa dangkal, namun dalam tiga hari terakhir tercatat peningkatan gempa low frequency, yang mengindikasikan sistem magmatik masih belum stabil sehingga suplai gas dan magma masih berlangsung,” kata Wafid.
Ia juga menjelaskan hasil pemantauan tiltmeter selama tiga hari terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif namun relatif stabil, menandakan belum ada suplai magma pada kedalaman dangkal.
Sementara itu, data Global Navigation Satellite System (GNSS) dalam periode yang sama mulai memperlihatkan kenaikan pada komponen vertikal (inflasi).
“Kondisi ini mengindikasikan adanya suplai baru yang bergerak dari kedalaman dalam menuju dangkal, sehingga saat ini sedang berlangsung proses migrasi magma dari dalam ke permukaan yang lebih dangkal,” kata Wafid.
Lebih lanjut, kata dia, karena tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki masih Level IV (Awas), pihaknya mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius enam km dan tujuh km sektoral barat laut- timur laut dari pusat erupsi.
“Tetap tenang dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Masyarakat juga diminta untuk tidak mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya,” kata Wafid.
Dalam acara retret yang agenda utamanya pembekalan dari Presiden Prabowo kepada para guru dan kepala sekolah, para peserta mengenakan seragam dinas lapangan dengan nuansa hijau tua, sementara murid-murid Sekolah Rakyat yang tampil sebagai paduan suara mengenakan setelan seragam jas berwarna merah lengkap dengan baret warna senada.
“Saya masuk (ruangan, red.) saya kaget ada marching band pakai seragam, gagah-gagah begini. Kaget lagi saya menteri-menteri pakaian jadi komcad (komponen cadangan, red.) semua ini,” kata Presiden Prabowo saat memuji seragam murid dan guru Sekolah Rakyat.
Di atas panggung acara, sebelum sesi pembekalan Presiden, murid-murid mengenakan seragam almamater Sekolah Rakyat yang terdiri atas jas berwarna merah, kemeja putih, dasi berwarna merah senada dengan jas, dan dilengkapi juga dengan papan nama dan pin yang dipasang di baret dan dada sebelah kiri.
Sementara itu, guru-guru dan kepala sekolah mengenakan seragam dinas lapangan seperti baju safari lengan panjang berwarna hijau, dengan celana panjang berwarna senada, dan baret yang juga berwarna hijau, kemudian dilengkapi dengan ikat pinggang berwarna hitam.
Dalam acara pembekalan itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, turut mengenakan seragam dinas lapangan guru-guru Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, selepas acara pembekalan, menjelaskan seragam jas almamater yang dikenakan siswa Sekolah Rakyat bertujuan membuat mereka merasa gagah dan percaya diri.
“Anak-anak kita gagah sekali ketika mengenakan jas almamater merah marun dan putih ada topi baretnya. Jadi saya merasa ini bukan pilihan yang salah,” kata Saifullah.
Dia melanjutkan ada delapan set seragam untuk murid Sekolah Rakyat, yaitu jas almamater, seragam sekolah, pramuka, batik, hingga baju olahraga dan piama untuk kebutuhan siswa di asrama.
Kemudian, Saifullah melanjutkan guru-guru juga mendapatkan sejumlah set seragam, termasuk pakaian dinas lapangan, seragam batik, dan seragam lainnya.
