Gempa bumi terjadi di dekat Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar dengan lebih dari satu juta penduduk, sekitar pukul 12.50 siang waktu setempat, kata badan tersebut. Gempa susulan berkekuatan 6,4 SR tercatat 12 menit kemudian di lokasi terdekat.
Kekuatan Magnitudo 7,7 masuk dalam kategori kuat. Pada kedalaman sekitar enam mil, gempa tersebut relatif dangkal, yang membuatnya mungkin menyebabkan guncangan hebat.
Setelah gempa di Mandalay, orang-orang dilarikan ke rumah sakit utama. Gambar yang diambil di kota itu yang berseliweran diunggah di media sosial menunjukkan sebuah jembatan yang jatuh ke sungai. Gambar lainnya menunjukkan bangunan yang rusak.
Rincian tentang tingkat kerusakan dan korban di Myanmar belum tersedia. Negara tersebut telah dilanda perang saudara yang dimulai setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta empat tahun lalu.
Video dari Bangkok menunjukkan orang-orang panik di jalan-jalan dan di dalam gedung-gedung seperti pusat perbelanjaan.
Di pusat kota Bangkok, jalan-jalan dipenuhi orang-orang yang takut akan gempa susulan atau tidak diizinkan kembali ke gedung-gedung mereka. Lalu lintas hampir macet total.
Guncangan juga terasa di sebelah barat Myanmar di Bangladesh, termasuk di ibu kotanya, Dhaka, tetapi belum ada laporan kerusakan. Gempa bumi juga mengguncang gedung-gedung di Vietnam, termasuk Hanoi, ibu kotanya, dan Kota Ho Chi Minh, kantor berita milik pemerintah VnExpress melaporkan.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto memahami bahwa kebijakan tersebut akan membuat para pelaku usaha semakin terbebani. Terutama, di tengah tren penurunan harga nikel akibat kelebihan pasokan dari Indonesia.
Menurut Sugeng, saat ini pihaknya tengah berupaya mencari solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (win-win). Mengingat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan dan migas memiliki proporsi yang sangat besar, hampir mencapai 50% dari total PNBP nasional.
Oleh sebab itu, ia pun mendorong diversifikasi komoditas tambang agar penerimaan negara tidak hanya bergantung pada nikel dan batu bara.
“Nah yang kita dorong adalah diversifikasi dari jenis dari komoditas ini yang semula hanya sebatas nikel dan batu bara sebagian besar dan juga ada tembaga konsentrat tembaga ke depan terus kita dorong diversifikasi dari jenis komoditas tersebut,” ungkap Sugeng dalam acara Mining zone CNBC Indonesia, dikutip Rabu (26/3/2025).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan pembahasan untuk meningkatkan pendapatan negara. Utamanya melalui optimalisasi royalti di sektor pertambangan.
“Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru, khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain, termasuk dalamnya adalah batu bara,” kata Bahlil di Kompleks Istana Presiden, dikutip Senin (24/3/2025).
Menurut Bahlil, selain rencana meningkatkan royalti pertambangan minerba, pemerintah juga tengah menggali potensi pendapatan negara dari jenis turunan mineral lainnya, yang selama ini belum menjadi bagian dari pendapatan negara.
Hingga saat ini, Bahlil mengaku pembahasan perihal kenaikan tarif royalti sektor minerba hampir final.
“Royalti baik dari bahan bakunya sampai dengan barang jadinya. Ini juga dalam rangka menunjang proses hilirisasi,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno menyadari bahwa perubahan tarif royalti di sektor minerba ini menuai pro-kontra. Namun, ia menekankan kebijakan ini diambil untuk memberikan keadilan bagi para pelaku usaha tambang.
Pasalnya, kenaikan tarif royalti hanya berlaku untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dikecualikan untuk pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang kini mendapat perpanjangan operasional menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Lebih memberikan keadilan gitu ya,” kata Tri di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (25/3/2025).
Tri mengatakan bahwa sebelum pemerintah mengerek tarif royalti untuk IUP, pemerintah sudah melakukan perhitungan secara menyeluruh. Adapun, perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan dua tahun terakhir ini.
“Perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari beberapa perusahaan. Kemudian kita evaluasi,” katanya.
Tri menyebut bahwa pada saat evaluasi dilakukan, kebijakan ini tidak menunjukkan adanya potensi perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga IRR atau Internal Rate of Return.
“Itu tidak menunjukkan adanya potensi perusahaan itu akan mengalami collapse atau negatif cashflow-nya. Nggak akan lah. Kita jaga IRR-nya tetap positif,” kata dia.
Selain itu, ia juga memberikan tanggapan mengenai besaran tarif royalti komoditas tambang RI yang disebut-sebut menjadi yang tertinggi di dunia dibandingkan dengan negara lain.
Menurut Tri, pengenaan tarif royalti tersebut dinilai setara dengan arus kas yang masih rendah di negara ini, apabila dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, biaya pertambangan di negara ini juga relatif lebih rendah dibandingkan negara lain.
“Negara kita kebetulan kan cashflow-nya rendah ya dibandingkan negara (lain). Jangan selalu. Jadi harapan saya kepada teman-teman juga. Ini negara kita lagi mau membangun, butuh dan lain sebagainya. Mari bareng-bareng dukung kalau misalnya isu negara kita royaltinya terlalu tinggi. Lho kita 40% lebih rendah cost-nya,” katanya.
Sebelumnya, para pelaku usaha menilai bahwa beban industri semakin berat dengan adanya kebijakan tersebut. Salah satunya yakni bijih nikel yang saat ini berlaku tarif royalti sebesar 10%, akan naik menjadi 14%-19%.
Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, apabila tarif royalti naik menjadi 14%-19%, Indonesia akan memiliki tarif royalti tertinggi dibandingkan dengan negara penghasil nikel lainnya.
“Kita tarif royalti saat ini kan 10%. Akan ada kenaikan 14-19%. Ternyata dari seluruh negara penghasil nikel kita yang tertinggi yang 10% sebelum tambah yang 14-19%,” ujarnya dalam Press Conference Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan, Senin (17/3/2025).
Meidy menilai di beberapa negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Asia, Eropa, dan bahkan negara tetangga tarif royalti nikel lebih rendah. Beberapa negara bahkan menerapkan royalti berbasis keuntungan.
“Di beberapa negara, Amerika, Amerika Asia, dan Eropa, dan negara-negara tetangga kita, royalti itu lebih rendah. Di Indonesia. Itu kalau royalti 10%. Kalau ditambah lagi 14-19% waduh. Kita benar-benar negara kaya ya,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan royalti ini akan semakin membebani industri yang saat ini sudah menghadapi berbagai macam kebijakan lainnya. Misalnya seperti naiknya harga B40, aturan DHE ekspor dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Pemerintah China pimpinan Presiden Xi Jinping buka suara soal laporan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Ukraina. Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (24/3/2025).
Sebelumnya, media Jerman Welt Am Sonntag melaporkan bahwa para diplomat China telah mengemukakan gagasan pasukan penjaga perdamaian China dengan Uni Eropa. Hal ini untuk mengukur niat Benua Biru dalam menyelesaikan peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
“Melibatkan China dalam ‘koalisi yang bersedia’ berpotensi meningkatkan penerimaan Rusia terhadap pasukan penjaga perdamaian di Ukraina,” kata surat kabar itu mengutip sumber diplomatik di Brussels.
Koalisi tersebut mengacu pada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Keduanya diketahui masih mencari konsensus tentang dukungan Eropa jangka pendek bagi Ukraina untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi dengan Kremlin.yang ditengahi Amerika Serikat (AS)
Guo Jiakun pun menyebut laporan ini sebagai tidak benar. Ia mengatakan China telah memiliki sikap terkait konflik Ukraina, tanpa menjabarkan sikap apa yang dimaksud.
“Laporan itu sama sekali tidak benar. Sikap China terhadap krisis Ukraina konsisten dan jelas,” katanya.
China telah memperoleh reputasi positif atas kontribusinya terhadap misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya di Afrika. Namun, sejauh ini, Beijing hanya menunjukkan sedikit minat dalam peran apa pun sebagai penegak gencatan senjata dalam konflik regional tanpa mandat Dewan Keamanan PBB.
Dalam konteks Rusia-Ukraina, China telah mempertahankan tindakan penyeimbangan. China telah menolak tekanan Barat untuk secara terbuka mengecam atau memberi sanksi kepada mitra strategisnya, Moskow, sambil menegaskan posisi netralitas yang telah memenangkan hati Beijing di sebagian besar belahan bumi Selatan.
Bulan lalu, The Wall Street Journal dan The Economist mengutip pernyataan pejabat Barat yang mengatakan China berupaya mendapatkan peran penjaga perdamaian dalam perang Ukraina dengan berkontribusi pada pasukan keamanan non-Eropa yang akan memantau garis gencatan senjata. Saat itu, pejabat Beijing menolak berkomentar langsung tentang apa yang dianggapnya sebagai sesuatu yang masih bersifat hipotetis.
Namun kemungkinan itu juga diutarakan pada Konferensi Keamanan Munich di bulan Februari oleh pensiunan kolonel China Zhou Bo, yang sekarang menjadi analis senior di Universitas Tsinghua di Beijing.
“China memiliki pasukan dan kekuatan militer yang cukup untuk menjadi bagian dari jaminan keamanan kolektif apa pun untuk Ukraina,” pungkasnya.
Per pukul 15.33 saham Bank Mandiri tercatat naik 6,73% ke 4.760 per saham dengan total transaksi mencapai Rp 1,02 triliun yang melibatkan 2,34 juta lot saham.
Melesatnya saham BMRI sejak awal pembukaan perdagnagan pagi ini terjadi karena antisipasi investor akan RUPS Bank Mandiri yang salah satunya membahas terkait pembagian dividen. Lonjakan lebih lanjut di saham BMRI terjadi setelah pemegang saham membagikan dividen hingga 78% catatan laba bersih perusahaan, naik signifikan dari rasio 60% yang dijaga BMRI beberapa tahun ke belakang.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memutuskan membagikan 78% dari laba tahun buku 2024 atau senilai Rp 43,5 triliun. Dengan demikian investor akan mendapatkan setara Rp 466,18 per saham.
Mengacu pada harga penutupan perdagangan kemarin di Rp 4.460 per saham, yield dividen BMRI mencapai 10,45% yang membuat saham BMRI menarik perhatian investor, sementara di harga terbaru Rp 4.760 per saham, yield dividen yang ditawarkan mencapai 9,79%.
Sementara itu, sebesar Rp 12,27 triliun atau 22% dari laba bersih akan dialokasikan sebagai laba ditahan.
Bila dirinci, pemerintah sebagai pengendali emiten bersandi BMRI akan menerima Rp 22,62 triliun yang jika sebelumnya disetorkan ke rekening kas umum negara, kini akan dikelola oleh Danantara.
Direktur & CFO XLSmart Antony Susilo menjelaskan keputusan penarikan akan memperkuat kompetisi. Akan ada peningkatan efisiensi operasional dan mempercepat monetisasi layanan digital.
“Kalau kami melihat mengenai penarikan spektrum untuk sini, kami merasa jika sampai terjadi ini dapat memperkuat posisi kompetisinya kita,” kata dia dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (25/3/2025).
“Bisa lebih meningkatkan efisiensi operasional kita dan kita bisa lebih mempercepat bagaimana caranya kita memonetisasi layanan digital,” jelasnya menambahkan.
Ke depannya, XLSmart akan lebih berfokus investasi untuk 5G. Selain itu juga ada pengembangan AI driven dan layanan lainnya.
“Langkah ini memungkinkan XLSmart untuk lebih banyak fokus investasinya di 5G. Ya, kita bisa fokus ke, ke AI driven network dan dan juga kepada layanan lainnya yang bernilai lebih tinggi,” ucapnya.
Menurutnya, XLSmart akan mengerjakan hal-hal yang berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan. “Intinya kita ingin fokus kepada hal-hal yang bersifat yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dan peningkatan untuk nilai untuk stakeholder kita,” jelas Antony.
Dedi mengatakan jika ada pihak yang ‘dipalak’ oleh oknum tersebut maka tidak perlu ditanggapi dan dia menganjurkan untuk diabaikan saja.
“Saya paham bahwa hari ini banyak sekali surat dari berbagai kelompok apakah itu ormas atau LSM minta THR untuk itu saya sampaikan abaikan saja tidak usah diberi,” jelasnya dalam akun Instagram resminya @dedimulyadi71, dikutip Minggu (23/3/2025).
Dia bahkan mengatakan apabila ada perilaku intimidasi dari oknum ormas ataupun LSM yang meminta ‘jatah’ THR, Dedi menganjurkan agar segera melaporkan pada aparat penegak hukum setempat.
“Apabila mereka melakukan intimidasi dilaporkan saja karena aparat kepolisian di berbagai daerah seluruh provinsi Jawa Barat sudah berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas bagi pihak yang mengancam dan mengganggu ketenangan masyarakat termasuk ketenangan investasi,” imbuhnya.
Selain itu, dia mengungkapkan kejadian pemalakan THR oleh oknum yang sempat menjadi bahan perbincangan publik khususnya di wilayah Bekasi, saat ini tengah dilakukan tindakan tegas.
“Untuk itu mohon untuk semua orang tenang tentram kami senantiasa melindungi. Pada security di kota Bekasi di salah satu perusahaan yang kemarin viral kami sampaikan terima kasih atas keberaniannya,” ungkapnya.
Bahkan, dia menganjurkan kepada seluruh pihak keamanan gedung atau suatu perusahaan untuk bisa memiliki keberanian atau nyali yang sama seperti yang dilakukan oleh security yang sempat viral tersebut.
“Saya minta seluruh security Jawa Barat punya nyali yang sama. Kalau punya sikap yang sama dan tindakan yang sama kompak maka Insya Allah Jawa Barat akan aman tertib,” tandasnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina mengunjungi area operasional ketersediaan energi gas di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah infrastruktur energi di Palembang, Sumatera Selatan untuk memastikan kesiapan pasokan gas bumi bagi masyarakat dan industri. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menjelang momentum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
“Kehadiran kami di sini bertujuan memastikan kesiapan sektor ESDM, terutama di wilayah strategis Palembang, yang merupakan salah satu jalur utama mudik lebaran,” kata Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (22/3/2025)
Dadan menekankan pentingnya menjaga kestabilan pasokan gas untuk pelanggan, baik industri maupun rumah tangga, mengingat tingginya permintaan pada periode lebaran.
Palembang, sambung Dadan, merupakan titik strategis bagi jalur mudik masyarakat, sehingga kesiapan sistem distribusi gas harus tetap optimal. Kunjungan hari ini juga difokuskan pada jaringan gas kota, yang melayani sekitar 40 ribu pelanggan rumah tangga.
Tidak hanya mengawasi pasokan di sisi hulu, kunjungan ini juga menyoroti operasional di sisi hilir. Pertamina Gas Negara (PGN) melalui Area Head PGN Palembang, Braman Setyoko, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga keandalan dan penyaluran gas selama periode Ramadan dan Idulfitri 2025.
Data PGN menunjukkan, saat ini terdapat 103 pelanggan di sektor industri dan komersial, 164 usaha kecil, serta 6.638 pelanggan rumah tangga yang terlayani melalui jaringan pipa sepanjang 198,4 km. Kesiapan infrastruktur ini diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi gas bumi, mendukung aktivitas masyarakat dan industri selama momen Lebaran.
Sebagai informasi, sambungan gas untuk rumah tangga di Palembang selain dibangun oleh PGN juga dibangun oleh Kementerian ESDM menggunakan APBN yang saat ini berjumlah total sebanyak 23.660 Sambungan Rumah (SR).
Kemudian Pertagas Niaga melalui PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) selaku mitra pengelola Jargas Kota Palembang melakukan Pengembangan pelanggan (Mandiri) sebanyak 7.763 SR sehingga total jumlah keseluruhan pelanggan Jargas Kota Palembang sebanyak 31.423 SR.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina group terus mengoptimalkan dan meningkatkan layanan energi pada momentum Ramadan Idulfitri 2025, salah satunya Subholding Gas, Pertamina Gas Negara, hal ini untuk memastikan layanan terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat.
Foto: Bukalapak. (Dok. Detikcom/Agus Tri Haryanto)
Sidang lanjutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT BUKALAPAK.COM, Tbk (BUKA) terhadap PT Harmas Jalesveva (Harmas) kembali digelar di Pengadilan Niaga Jakarta pada Senin (17/3/2025) dengan agenda penyerahan alat bukti dari pihak Harmas. Anggota Komite Eksekutif BUKA Kurnia Ramadhana menegaskan bahwa BUKA akan terus memperjuangkan hak-haknya melalui proses hukum yang berlaku.
“Kami telah menghadirkan bukti-bukti yang jelas dan kuat untuk menunjukkan bahwa Harmas memiliki kewajiban yang belum dipenuhi kepada BUKA. Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang telah disampaikan dan mengabulkan permohonan PKPU ini. Kepastian hukum dalam bisnis sangat penting, dan kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban yang disepakati dalam kontrak dapat ditegakkan,” ujar Kurnia pada Jumat (21/3/2025).
Ada tiga poin utama yang menjadi perhatian dalam persidangan ini antara lain, pertama, dalam daftar alat bukti yang diajukan, Harmas berupaya menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi ketentuan dalam Letter of Intent (LoI) yang disepakati pada Desember 2017. Namun, berdasarkan bukti yang telah diserahkan oleh BUKA dalam persidangan sebelumnya, justru sebaliknya-Harmas gagal memenuhi kewajibannya untuk menyediakan ruang perkantoran sesuai perjanjian pada periode Maret hingga Juni 2018.
Kedua, Harmas kembali mengklaim bahwa tindakan BUKA membatalkan LoI secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, BUKA menegaskan bahwa berdasarkan Butir 39 LoI, penyewa (BUKA) memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian jika pihak pemberi sewa (Harmas) gagal memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, keputusan BUKA bukan merupakan pembatalan sepihak, melainkan pengakhiran yang sah secara hukum.
Ketiga, Harmas mencoba membangun argumen bahwa BUKA memiliki tunggakan utang sebesar Rp 107,4 miliar, dengan merujuk pada sejumlah putusan pengadilan. Berkaitan dengan hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menolak permohonan PKPU sehubungan dengan tunggakan utang yang diajukan oleh Harmas terhadap BUKA. Oleh karena itu, kesimpulan yang disampaikan oleh Harmas terkait adanya utang ini dianggap prematur dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
Sebaliknya, berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh BUKA, justru Harmas masih memiliki kewajiban kepada BUKA, terutama terkait pengembalian uang deposit sebesar Rp 6,4 miliar yang hingga kini belum diselesaikan. Kewajiban ini muncul akibat kegagalan Harmas dalam menyelesaikan pembangunan ruang perkantoran sesuai dengan kesepakatan awal.
Foto: Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Tools for Humanity (TFH) di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (CNBC Indonesia/Novina)
“Kami ingin menjajaki peluang untuk merakit Orbs di Indonesia. Tidak hanya untuk pasar Indonesia, tetapi juga untuk Asia Tenggara,” kata Chief Legal and Privacy Officer TFH, Damien Kieran dalam Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Tools for Humanity (TFH), Selasa (18/3/2025).
Sebagai informasi, Orbs merupakan perangkat berbentuk seperti bola untuk mengambil gambar mata pengguna. Perangkat akan mendeteksi manusia tersebut nyata atau bukan.
Teknologi itu akan membuat mata sebagai verifikasi seseorang. Tanpa perlu memberikan identitas pribadi lagi, seperti nama hingga nomor ponsel.
Dalam kesempatan itu, TFH menandatangani kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kieran menjelaskan kerja sama ini akan dilakukan dengan mengidentigikasi mitra, dan pihak kementerian akan membantu untuk melakukannya.
Berikutnya baru akan mengidentifikasi jumlah investasi yang tepat. Selain merakit, TFH juga memiliki rencana untuk bisa memproduksinya secara langsung di Indonesia.
“Banyak komponen dari perusahaan seperti Nvidia. Jadi misalnya komponen itu perlu dirakit, bukan diproduksi. Jadi seiring waktu kami akan mengembangkannya,” jelasnya.
Kebutuhan lebih banyak Orb juga didorong keinginan TFH memperluas angkauan teknologinya ke lebih banyak kota. Sebelumnya, TFH telah meluncurkan Orb untuk beroperasi di 12 lokasi di Jakarta.
“Kemudian meluncurkan di kota-kota lain di Indonesia. Tapi untuk melakukan itu, kami harus memproduksi atau membawa lebih banyak Orb,” kata Kieran.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan kerja sama itu mewakili komitmen untuk menciptakan visi digital yang aman, inklusif dan inovatif. Selain juga agar bisa meningkatkan ekosistem digital di Indonesia.
Kerja sama dengan TFH dapat memperkuat kapabilitas Indonesia dalam langskap digital. Termasuk juga mempercapat transformasi digital di dalam negeri, tegasnya.
“Kami sangat percaya bahwa investasi dan kemitraan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transformasi digital dan daya saing Indonesia dalam teknologi yang sangat canggih,” ujar dia.
Dia mengharapkan juga ada transfer teknologi setelah perusahaan seperti TFH masuk ke Indonesia. Selain untuk perakitan, produknya juga penting digunakan dalam banyak industri.
“Jadi mungkin bisa juga sebagai salah satu solusi advance berbicara terhadap transformasi digital,” tutur Todotua.
