HANDSHOLDEN

_{Aparat Madagaskar saat patroli}

 Kepresidenan Madagaskar menyatakan bahwa upaya perebutan kekuasaan dengan kekerasan tengah berlangsung di negara tersebut, di tengah meningkatnya dukungan militer terhadap gerakan protes yang dipimpin kaum muda.

Pernyataan ini disampaikan pada Minggu (12/10/2025), setelah semakin banyak tentara bergabung dengan aksi protes yang telah mengguncang bekas koloni Prancis itu selama lebih dari dua pekan.

Unit elit CAPSAT, yang sebelumnya membantu Presiden Andry Rajoelina merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2009, kini menyatakan telah mengambil alih komando operasi keamanan nasional. Para perwiranya juga menyerukan agar tentara lain tidak mematuhi perintah pemerintah dan mendukung gerakan protes yang dimulai sejak 25 September.

Dalam pernyataannya, CAPSAT menyebut telah menunjuk Jenderal Demosthene Pikulas sebagai panglima angkatan darat baru dan kini mengoordinasikan seluruh cabang militer dari markasnya di pinggiran ibu kota Antananarivo.

_{Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf} 

 Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri seminar usulan aktivis buruh, Marsinah, menjadi Pahlawan Nasional. Usulan ini didukung langsung Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh 2025, 1 Mei lalu di Jakarta.

Seminar dan uji publik menjadi salah satu syarat dalam pengusulan Pahlawan Nasional. Sebelumnya, proses usulan Marsinah sudah dimulai secara bertahap dari tingkat daerah.

Seminar bertajuk ‘Marsinah: Perjuangan, Kemanusiaan, dan Pengakuan Negara’ ini dilaksanakan di Front One Ratu Hotel, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (10/10/2025).

“Hari ini kita bersama tokoh-tokoh Kabupaten Nganjuk ya, dengan Bapak Wabub, dengan berbagai kalangan, kita seminar untuk memahami lebih jauh perjuangan Marsinah. Nah, ini ada usulan banyak sekali dari masyarakat agar Marsinah bisa diusulkan menjadi Pahlawan Nasional,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menjadi keynote speaker dalam seminar ini, semua peserta nampak mendengarkan dengan saksama. Turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, Keluarga almarhumah Marsinah serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan pengusulan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional memerlukan kajian mendalam, komprehensif, dan objektif.

“Marsinah bukan pejabat, bukan tokoh besar, bukan pemimpin partai atau pengusaha berpengaruh. Ia hanya seorang buruh, gadis muda dari Desa Nglundo, Nganjuk tapi keberaniannya mengguncang nurani kita hingga hari ini,” ujarnya.

_{Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan}

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, menegaskan bahwa usulan sejumlah pihak yang menginginkan Polri berada di bawah kementerian, merupakan gagasan yang mundur dan tidak memahami sejarah kepolisian Indonesia.

Menurut Edi, berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946, kedudukan kepolisian berada di bawah Perdana Menteri, dan sejak saat itu Polri selalu berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

“Hasil kajian akademik kami menunjukkan bahwa sesuai sejarahnya, Polri lebih tepat berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujar Edi Hasibuan kepada Okezone, Rabu (8/10/2025).

Edi meyakini, posisi Polri di bawah Presiden akan memudahkan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja institusi kepolisian. Ia menilai, kedudukan tersebut sudah ideal dan sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia.

_{Menkum Supratman Andi Agtas terbitkan SK Kepengurusan PPP}

 Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya berakhir. Hal ini menyusul telah tercapainya kesepakatan untuk berdamai atau islah antara kubu Muhamad Mardiono dengan Agus Suparmanto.

Kesepakatan islah itu disampaikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat menggelar konferensi pers di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10/2025).

“Sebelumnya beliau (Mardiono) mengirim surat kepada Kementerian Hukum akan perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini semacam islah ya, atau apa pun penyebutannya,” kata Menkum.

Menyusul adanya kesepakatan dan perubahan susunan kepengurusan PPP yang baru, Menkum pada hari ini menerbitkan surat keputusan (SK) yang baru.

“Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini, ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP. Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti sesegera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap,” ujarnya.

_{Zulhas Sebut Udang Terkontaminasi Radioaktif Aman Dikonsumsi, DPR: Menyesatkan!}

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengecam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang mengatakan udang beku terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) aman dikonsumsi. Menurutnya, pernyataan Zulhas tersebut menyesatkan.

Menurutnya, udang yang telah terkena radiasi itu tetap berbahaya dikonsumsi. Pasalnya, kata dia, udang tersebut mengandung bakteri jahat yang bisa memicu penyakit berbahaya bagi manusia.

“Tubuh udang yang sudah terkena radiasi tetap berbahaya. Itu bisa membawa bakteri jahat, bisa memicu penyakit bagi manusia. Radiasi itu sifatnya merusak, sekecil apa pun tetap punya risiko,” ujar Firman, Sabtu (4/10/2025).

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, kontaminasi zat radioaktif Cs-137 ini berdampak besar bagi kesehatan manusia dan tidak bisa dianggap sepele. Ia pun mempertanyakan pernyataan Zulhas tersebut di tengah negara lain telah mengembalikan udang beku itu.

“Kalau negara lain sudah menolak dan mengembalikan produk itu, artinya memang ada persoalan serius. Kok di Indonesia malah muncul klaim aman dikonsumsi? Saya ingin tanya, siapa yang sebenarnya bodoh kalau begitu,” kata Firman.

Namun demikian, Firman mengaitkan kasus tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat diwarnai insiden keracunan akibat kontaminasi bakteri.

“Coba lihat MBG. Karena kurang kontrol, muncul kasus keracunan. Jangan sampai kasus serupa terulang lewat produk perikanan. Apa pun bentuk kontaminasinya baik bakteri, virus, maupun radiasi, risikonya sama, mengancam kesehatan manusia,” terang Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR ini.

Firman pun memperingatkan pemerintah agar tidak gegabah. Menurutnya, jika terjadi masalah kesehatan massal akibat kebijakan yang salah, Presiden Prabowo Subianto akan ikut menanggung beban politiknya.

_{KPK menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas APBD}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2021 – 2022.

Mereka yang ditahan adalah, Hasanuddin (HAS) selaku Anggota DPRD Jatim periode 2019 – 2024 atau pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jodi Pradana Putra (JPP) selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Sukar (SUK) selaku mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, dan Wawan Kristiawan (WK) selaku pihak swasta dari Tulungagung.

Penahanan dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hari ini. Sejatinya, terdapat satu tersangka lain yang dipanggil atas nama A. Royan (AR) selaku pihak swasta dari Tulungagung. Namun, ia meminta penjadwalan ulang lantaran kondisi kesehatan.

Pantauan di lokasi, keempat tersangka turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 18.41 WIB. Dalam kesempatan tersebut, mereka digiring menuju ruang konferensi pers dengan rompi oranye dan tangan terborgol.

“Terhadap keempat Tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2-21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di kantornya, Kamis (2/10/2025).

_{BPS: Inflasi September 2025 Capai 0,21 Persen (Foto: Freepik)}

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada September 2025. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari 108,51 pada Agustus 2025 menjadi 108,74 pada September 2025

“Adapun secara tahunan, inflasi mencapai 2,65 persen year-on-year (yoy). Sedangkan secara tahun kalender, inflasi sebesar 1,82 persen year-to-date (ytd),” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Dalam data BPS, pada September 2025 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 2,65 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,74. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,32 persen dengan IHK sebesar 111,11 dan terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,99 persen dengan IHK sebesar 104,94. Sedangkan deflasi provinsi y-on-y terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,17 persen dengan IHK sebesar 108,48. 

Sementara inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Deli Serdang sebesar 6,81 persen dengan IHK sebesar 111,99 dan terendah terjadi di Kota Ternate sebesar 0,06 persen dengan IHK sebesar 108,70. Sedangkan deflasi kabupaten/kota y-on-y terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1,21 persen dengan IHK sebesar 107,51.

Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) September 2025 sebesar 0,21 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) September 2025 sebesar 1,82 persen.

Tingkat inflasi y-on-y komponen inti September 2025 sebesar 2,19 persen; inflasi m-to-m sebesar 0,18 persen dan inflasi y-to-d sebesar 1,61 persen.

_{BCA Mobile dan MyBCA Error Hari Ini, BCA Minta Maaf (Foto: Tangkapan Layar)}

 Aplikasi layanan digital myBCA dan BCA Mobile mengalami gangguan atau error pagi ini, Senin (29/9/2025). Sejumlah nasabah melaporkan tidak bisa masuk ke aplikasi dengan munculnya pesan, “Oops.. Terjadi kesalahan, silakan coba lagi.”

Gangguan ini menimbulkan keluhan di media sosial. Berdasarkan pantauan Okezone, keluhan mulai bermunculan sekira pukul 06.00 WIB nasabah, mengaku kesulitan saat melihat saldo dan melakukan top up saldo dompet digital.

Pihak PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) melalui akun resminya di X, @HaloBCA, merespons keluhan tersebut dengan memohon maaf dan mengonfirmasi adanya kendala.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kendala yang Bapak/Ibu Pelanggan alami. Saat ini terdapat kendala, untuk kendala tersebut saat ini masih dalam penanganan analis BCA. Mohon kesediaan Bapak/Ibu dapat menunggu dan dapat mencoba kembali secara berkala,” tulis akun HaloBCA.

_{7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial}

Setiap masyarakat ingin mencapai merdeka finansial, tidak lagi mempunyai tagihan dan utang. Bahkan di masa tua pun, masih bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja.

Salah satu cara mencapai merdeka finansial yaitu dengan menyimpan pemasukan atau pendapatan yang kamu peroleh untuk berbagai tujuan yang direncanakan, yang dapat dilakukan melalui berbagai jenis tabungan dari produk perbankan.

Capai Merdeka Finansial dengan Menabung di Perbankan

Berikut ini 7 jenis tabungan yang bisa mencapai merdeka finansial seperti dilansir akun Instagram OJK, Jakarta.

1. Tabungan Konvensional

Jenis tabungan paling umum yang menyediakan fasilitas seperti buku tabungan, kartu debit, serta layanan perbankan melalui SMS banking, mobile banking, atau internet banking

Kelebihan: Bisa tarik dan setor kapan saja, baik melalui ATM dengan kartu debit. Dapat dibuat dengan dana tabungan awal mulai dari Rp50.000

2. Tabungan Berjangka

Tabungan dengan setoran rutin bulanan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati bersama bank. Jangka waktu menabung bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, mulai dari 1 hingga 3 tahun, ataupun Iebih.

Kelebihan: Cocok untuk tujuan finansial yang telah ditentukan

3. Tabungan Pendidikan

Biasanya dibuat sebagai simpanan yang dikhususkan untuk mempersiapkan dana pendidikar anak, mulai dari persiapan untuk kebutuhan biaya sekolah hingga perguruan tinggi.

Kelebihan: Memiliki setoran bulanan yang tetap dan terdapat pelindungan asuransi jiwa bagi debitur di beberapa perbankan.

_{Pelindo memperkuat transformasi digital dengan melakukan kegiatan penyegaran aplikasi Phinnisi.}

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus memperkuat transformasi digital dengan melakukan kegiatan penyegaran (refreshment) Phinnisi pada Rabu (24/9) di éL Hotel Jakarta.

Phinnisi merupakan aplikasi sistem pelayanan kapal terpadu untuk mendorong efisiensi dan transparansi layanan kapal di lingkungan Perseroan.

Dalam kegiatan ini, Pelindo menggandeng Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Jaya dan Dewan Pengurus Wilayah Indonesia Shipping Agencies Association (DPW ISAA) DKI Jakarta dan dihadiri 70 perusahaan Shipping Agent yang menjadi mitra strategis Perusahaan.

Kegiatan penyegaran ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi bersama pada Juli 2025 serta uji coba pembaruan atau enhancement aplikasi Phinnisi pada September 2025. Penyegaran difokuskan pada penyamaan pemahaman, memperbarui pengetahuan, serta memastikan seluruh pengguna mampu memanfaatkan fitur-fitur terbaru secara optimal.

EGM Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputra menjelaskan bahwa penyegaran ini penting dilakukan agar pembaruan (enhancement) dapat tersampaikan dengan baik sekaligus meminimalisir potensi kendala teknis bagi seluruh pemangku kepentingan.