Menurut dia, kolaborasi tersebut penting untuk memunculkan kebijakan-kebijakan yang strategis dalam mengembangkan ekraf di daerah.
“Saya ingin berbagi bagaimana kita bersama-sama bisa memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus menyoroti peran penting DPRD dan kepala daerah dalam membentuk kelembagaan ekonomi kreatif di daerah,” kata Menekraf Teuku Riefky, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menekraf Riefky menyampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menilai bahwa DPRD adalah mitra utama dalam memastikan kebijakan ekonomi kreatif hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah.
Ekonomi kreatif dinilai memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Menekraf Riefky dalam sambutannya di Bimbingan Teknis Nasional yang diselenggarakan bagi anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD se-Indonesia di Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (30/08).
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat tujuh subsektor prioritas yang memiliki kontribusi signifikan, memiliki potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja, serta berdaya saing di pasar global.
Ketujuh subsektor tersebut adalah kuliner, kriya, fesyen, gim, aplikasi, film, animasi dan video, serta musik.
“Kebijakan ini merupakan bentuk arogansi politik dan standar ganda AS yang berusaha menutup ruang diplomasi rakyat Palestina di forum internasional,” menurut keterangan tertulis dari AWG di Jakarta, Minggu.
AWG pun menegaskan bahwa keputusan tersebut jelas merupakan langkah diskriminatif dan penindasan baru terhadap perjuangan bangsa Palestina.
“Dengan dalih ‘keamanan nasional’ dan tuduhan sepihak mengenai ‘terorisme’, AS sesungguhnya sedang berupaya membungkam suara Palestina yang ingin memperjuangkan kemerdekaan dan menuntut hak-haknya yang sah di hadapan dunia,” kata AWG.
AWG menilai bahwa AS dan Israel tidak memiliki komitmen untuk perdamaian sebagaimana ratusan negara anggota PBB lainnya, menyatakan bahwa penolakan visa itu merupakan bagian dari penentangan terhadap Solusi Dua Negara yang diusulkan mayoritas negara anggota PBB dalam Deklarasi New York.
AWG juga menegaskan kembali pendapatnya bahwa Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto perlu direformasi karena tidak memuat prinsip keadilan, menambahkan bahwa AS menjadi satu-satunya anggota tetap DK PBB yang selalu melakukan veto resolusi terkait Palestina-Israel.
Pada Jumat (29/8), Departemen Luar Negeri AS menyatakan akan membatalkan visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Umum PBB pada September.
“Sesuai dengan hukum AS, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menolak dan mencabut visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Umum PBB mendatang,” menurut pernyataan Deplu AS.
Palestina pun mengecam keputusan AS tersebut, yang juga mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan menyebutnya sebagai pelanggaran Perjanjian Markas Besar PBB 1947.
Perjanjian Markas Besar yang ditandatangani antara PBB dan AS pada 1947 mewajibkan Washington, DC, untuk memfasilitasi masuknya perwakilan, staf, dan pakar negara-negara anggota PBB, terlepas dari hubungan politik mereka.
“Perlu saya tegaskan bahwa tidak ada anggota TNI yang ditangkap Polri maupun menjadi provokator dalam peristiwa tersebut, itu narasi bohong dan menyesatkan,” kata Freddy dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Freddy menyampaikan hal itu untuk menanggapi konten maupun narasi yang beredar di media sosial yang menyatakan anggota TNI menjadi provokator bahkan hingga ditangkap dalam aksi demo.
“Kami sangat menyayangkan framing negatif terhadap TNI dan menindaklanjuti hal tersebut,” tuturnya.
Kapuspen mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keresahan serta mengadu domba antara masyarakat dan aparat maupun antara TNI dan Polri.
“TNI berkomitmen bekerja keras secara profesional menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan situasi yang aman, damai, serta kondusif di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar foto di media sosial yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota TNI ditangkap oleh anggota Brimob. Dalam foto tersebut, anggota yang tidak diketahui identitasnya tampak menunjukkan kartu izin senjata penugasan bertuliskan “Markas Besar TNI Badan Intelijen Strategis”.
“Komnas Perempuan menyesalkan dan menuntut akuntabilitas atas tindakan represif berupa pemukulan, pengeroyokan, dan dugaan penggunaan gas air mata kadaluwarsa yang mengakibatkan cedera dan luka-luka para pengunjuk rasa dan warga sekitar,” kata Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
“Aparat kepolisian bahkan menggunakan kendaraan taktis dengan cara melanggar prosedur tetap pasukan hingga mengakibatkan kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan,” tambah Maria Ulfah Anshor.
Komnas Perempuan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban.
Maria Ulfah Anshor mengatakan penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui aksi unjuk rasa dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil Politik yang disahkan melalui UU Nomor 12 tahun 2005, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Sehingga menurutnya, tindakan kekerasan aparat kepolisian bertentangan dengan jaminan hak konstitusional yaitu bebas atas kekerasan, dan penyiksaan dinyatakan pada pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.
Merujuk pada data Komnas HAM, terjadi penangkapan 351 orang pada aksi 25 Agustus dan sekitar 600 orang pada aksi 28 Agustus, serta penangkapan pengunjuk rasa di sejumlah daerah.
“Kami mencermati tindakan kekerasan aparat yang menyasar pada warga yang beraktivitas di sekitar area unjuk rasa, salah satu yang terekam oleh media adalah seorang perempuan mengalami cedera dan rusak alat kerjanya akibat terkena gas air mata,” kata Maria Ulfah Anshor.
“Defisit APBN, kalau saya tidak keliru, kira-kira Rp600 triliun. Dengan penghematan secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Luhut bersama tim mengerjakan GovTech untuk mereformasi sistem pemerintahan, sebagaimana mandat Presiden Prabowo Subianto yang ia terima sekitar tujuh bulan lalu.
Secara khusus, pengembangan GovTech mulai mengadopsi akal imitasi (AI) sejak Maret 2025.
Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai oleh Luhut. Komite ini dibentuk untuk memastikan program reformasi digital benar-benar berjalan dengan tepat sasaran.
Hari ini, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menggelar rapat perdana untuk menandai dimulainya langkah konkret memperkuat fondasi Indonesia menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat.
Ketua DEN menyebut akan menyerahkan laporan hasil rapat kepada Prabowo Rabu (27/8) besok. Laporan itu juga mencakup struktur, model, hingga potensi penghematan.
“Jadi, keinginan Presiden untuk defisit APBN itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan, mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kami kira akan bisa kami lakukan dengan baik,” ujarnya lagi.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, mengharapkan pada 2027 atau 2028, APBN RI tak memiliki defisit sama sekali.
“Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo, Jumat (15/8).
“Kelima strategi ini menjadi pedoman dalam merancang kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi, kita dapat menciptakan inovasi kebijakan untuk memastikan ketahanan pangan DIY yang berkelanjutan di masa depan,” ujar Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X dalam Yogyakarta Economic Symposium (YES) 2025 di Yogyakarta, Selasa.
Strategi tersebut, kata Paku Alam X, meliputi penguatan produksi pangan, percepatan digitalisasi pertanian, dorongan investasi, pemutakhiran sistem logistik, serta penguatan sinergi antarlembaga.
Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk menghadapi tantangan global, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi harga, distribusi komoditas, dan daya beli masyarakat.
Memasuki triwulan II 2025, perekonomian DIY tercatat tumbuh 5,49 persen (yoy) atau tertinggi se-Jawa. Pertumbuhan itu didorong produktivitas sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata.
“Pertumbuhan ekonomi DIY juga didorong oleh ketahanan pangan sebagai dasar kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi, yang mengurangi dampak fluktuasi harga dan ketidakpastian iklim,” ujar Sri Paduka.
Ia mencontohkan Program Lumbung Mataraman yang diluncurkan untuk mengoptimalkan pertanian lokal, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat kemandirian pangan melalui investasi teknologi pertanian dan infrastruktur logistik.
Menurut Sri Paduka, keberhasilan program itu membutuhkan sinergi antarpihak untuk menciptakan sistem pangan yang inklusif dan berdaya saing.
YES 2025 yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Yogyakarta dan Pemda DIY tersebut menjadi pembaruan dari Jogja Economic Forum 2024.
Dia menyampaikan apresiasi kepada BI DIY dan ISEI Yogyakarta yang telah memfasilitasi kompetisi, dialog, serta rekomendasi berbasis riset untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Saya berharap Yogyakarta Economic Symposium 2025 ini menjadi forum strategis yang melahirkan ide-ide inovatif, sinergi antar-pihak, dan komitmen bersama untuk mendorong investasi ketahanan pangan,” ujar dia.
Kepala Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo menuturkan berdasarkan data BPS, perekonomian DIY tumbuh 5,49 persen pada triwulan II 2025.
Angka itu meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,11 persen, serta lebih tinggi dibandingkan perekonomian Jawa 5,24 persen dan nasional 5,12 persen.
“Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DIY didorong konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. Momentum libur sekolah dan cuti bersama mendorong konsumsi tetap positif,” ujar Darmadi.
“Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan me-reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.
Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya.
Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.
“Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan mempengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya.
Pendapat itu disampaikan Revan mencermati dinamika politik yang berlangsung sangat dinamis selama sebulan terakhir. Salah satu yang menarik perhatian adalah pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong yang disetujui DPR RI pada 30 Juli 2025.
Sehari berselang, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat acara Bimbingan Teknis PDIP di Bali memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, Hasto dipercaya Megawati untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP.
“Menarik untuk mencermati dukungan apa lagi yang akan terjadi antara PDIP dan Presiden Prabowo. Bukan tidak mungkin kursi Wakil Menteri atau bahkan Menteri diberikan kepada PDIP,” kata Revan.
Berbeda dengan amnesti terhadap Hasto yang disebut-sebut berlatarbelakang keutuhan bangsa, pemaafan kepada Noel justru akan menggerogoti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dan Partai Gerindra yang dipimpinnya.
“Status Noel yang ketika itu sebagai Wamenaker dan kader Gerindra tentunya akan berdampak sangat besar terhadap Presiden Prabowo. Publik akan beranggapan kekuasaan dapat digunakan dengan kacamata kuda. Bila amnesti diberikan, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan terhadap Prabowo, walaupun kewenangan itu memang dimiliki presiden,” ungkap Reza.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.
Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.
“Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.
Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.
“Kampanye ini merupakan program rutin tahunan dalam upaya meningkatkan angka konsumsi ikan di Jakarta,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A Sidabalok saat Safari Gemarikan di Jakarta Utara, Selasa.
Kampanye Gemarikan juga dapat menanamkan kesadaran dan kebiasaan baik untuk mengonsumsi ikan sejak dini.
Berdasarkan jumlah statistik angka konsumsi ikan di Jakarta masih di bawah angka nasional. “Kami akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak agar gemar makan ikan,” ujarnya.
Menurut dia, ikan tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan protein dan Omega 3 yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak serta tubuh.
Ia berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak, serta dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi ikan.
Dinas KPKP DKI akan terus mengupayakan anak-anak di Jakarta makan ikan, salah satunya dengan memberikan olahan ikan. “Mari kita gelorakan kampanye ini agar anak-anak kita sehat dan cerdas dengan rutin makan ikan,” kata dia.
Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara mengajak pelajar di daerah setempat untuk gemar makan ikan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan gizi harian.
“Hari ini di SDN Ancol 01 diikuti 150 murid. Mereka diedukasi mengonsumsi ikan dengan cara menyenangkan seperti menari, menyanyi dan mendongeng,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Unang Rustanto di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan para pelajar ini juga mendapatkan paket olahan ikan berupa bakso ikan, sosis ikan, dan bandeng presto.
“Defisit APBN, kalau saya tidak keliru, kira-kira Rp600 triliun. Dengan penghematan secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Luhut bersama tim mengerjakan GovTech untuk mereformasi sistem pemerintahan, sebagaimana mandat Presiden Prabowo Subianto yang ia terima sekitar tujuh bulan lalu.
Secara khusus, pengembangan GovTech mulai mengadopsi akal imitasi (AI) sejak Maret 2025.
Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai oleh Luhut. Komite ini dibentuk untuk memastikan program reformasi digital benar-benar berjalan dengan tepat sasaran.
Hari ini, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menggelar rapat perdana untuk menandai dimulainya langkah konkret memperkuat fondasi Indonesia menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat.
Ketua DEN menyebut akan menyerahkan laporan hasil rapat kepada Prabowo Rabu (27/8) besok. Laporan itu juga mencakup struktur, model, hingga potensi penghematan.
“Jadi, keinginan Presiden untuk defisit APBN itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan, mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kami kira akan bisa kami lakukan dengan baik,” ujarnya lagi.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, mengharapkan pada 2027 atau 2028, APBN RI tak memiliki defisit sama sekali.
“Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo, Jumat (15/8).
Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kelima strategi ini menjadi pedoman dalam merancang kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi, kita dapat menciptakan inovasi kebijakan untuk memastikan ketahanan pangan DIY yang berkelanjutan di masa depan,” ujar Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X dalam Yogyakarta Economic Symposium (YES) 2025 di Yogyakarta, Selasa.
Strategi tersebut, kata Paku Alam X, meliputi penguatan produksi pangan, percepatan digitalisasi pertanian, dorongan investasi, pemutakhiran sistem logistik, serta penguatan sinergi antarlembaga.
Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk menghadapi tantangan global, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi harga, distribusi komoditas, dan daya beli masyarakat.
Memasuki triwulan II 2025, perekonomian DIY tercatat tumbuh 5,49 persen (yoy) atau tertinggi se-Jawa. Pertumbuhan itu didorong produktivitas sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata.
“Pertumbuhan ekonomi DIY juga didorong oleh ketahanan pangan sebagai dasar kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi, yang mengurangi dampak fluktuasi harga dan ketidakpastian iklim,” ujar Sri Paduka.
Ia mencontohkan Program Lumbung Mataraman yang diluncurkan untuk mengoptimalkan pertanian lokal, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat kemandirian pangan melalui investasi teknologi pertanian dan infrastruktur logistik.
Menurut Sri Paduka, keberhasilan program itu membutuhkan sinergi antarpihak untuk menciptakan sistem pangan yang inklusif dan berdaya saing.
YES 2025 yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Yogyakarta dan Pemda DIY tersebut menjadi pembaruan dari Jogja Economic Forum 2024.
