Kapolda Metro Jaya Pimpin Langsung Olah TKP Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Kapolda Metro Jaya Pimpin Langsung Olah TKP Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bhudi Hermanto, menyampaikan bahwa hingga Jumat (7/11/2025) malam, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Olah TKP tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri.

“Seharusnya malam ini akan dilaksanakan rilis oleh Bapak Kapolda Metro, namun karena olah TKP masih berlangsung hingga malam ini, rilis akan dilakukan besok setelah seluruh hasil pemeriksaan selesai,” ujar Bhudi kepada wartawan.

Ia menjelaskan, proses olah TKP melibatkan tim gabungan dari Laboratorium Forensik Mabes Polri, Densus 88 Antiteror, serta Tim Jibom Gegana. Ketiga tim itu akan memaparkan hasil pemeriksaan dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Sabtu (8/11/2025).

“Besok, baik dari Forensik Mabes Polri, Densus 88, maupun Tim Jibom Gegana akan menjelaskan hasil olah TKP. Termasuk dari Biddokes yang akan memaparkan kondisi para siswa korban ledakan secara rinci,” kata Bhudi.

Ia menambahkan, hingga malam ini tercatat 54 orang menjadi korban akibat ledakan di SMAN 72 Jakarta. Dari jumlah tersebut, 33 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit, sementara sisanya telah diperbolehkan pulang.

LPSK Siap Lindungi Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi

LPSK Siap Lindungi Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi

LPSK Lindungi Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban dugaan pelecehan disertai kekerasan yang dialami staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berinisial RD.

Korban diduga mengalami tindakan tidak pantas dari Kepala SPPG di kawasan Jatiasih, Kota Bekasi, yang berinisial MK.

Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan perlindungan sepanjang proses hukum suatu perkara memenuhi syarat formil dan materil.

“Syarat formil itu berkaitan dengan identitas, kronologis, dan laporan polisi. Sedangkan syarat materil meliputi adanya ancaman, keterangan, analisis medis, serta rekam jejak,” ujar Wawan kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).

Menurut Wawan, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota serta menyerahkan sejumlah bukti. LPSK pun mempersilakan korban untuk mengajukan permohonan resmi jika membutuhkan perlindungan hukum.

“Sepanjang semua syarat terpenuhi, siapapun dan di manapun berhak mendapatkan perlindungan dari LPSK,” tegasnya.

Ribuan Anggota GPA Gelar Ikrar Perjuangan, Komitmen Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ribuan Anggota GPA Gelar Ikrar Perjuangan, Komitmen Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ribuan Anggota GPA Gelar Ikrar Perjuangan, Komitmen Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ribuan kader Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) menggelar prosesi ikrar perjuangan pada puncak Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan 2025, di Bumi Perkemahan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jambore ini diikuti kader dan pimpinan dari berbagai provinsi, yaitu Sulawesi Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA Aminullah Siagian menegaskan, bahwa pemuda Al Washliyah harus menjadi ksatria umat, bukan penyebar kebencian.

“Kita tidak boleh menjadi pemuda yang mencaci, yang menebar benci. Jadilah pemuda yang membangkitkan semangat seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan bahaya politik pecah belah yang dapat meruntuhkan bangsa dari dalam.

“Sejarah telah mengajarkan, bahwa perpecahan hanya membawa luka. GPA berdiri di barisan depan untuk menjaga persatuan,” cetusnya. 

Aminullah menambahkan, Gerakan Pemuda Al Washliyah siap mengawal jalannya pemerintahan Prabowo –Gibran serta menyukseskan delapan program prioritas Asta Cita.

“GPA siap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang menjaga persatuan bangsa serta memastikan Asta Cita berjalan demi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Tragis! Bocah Perempuan 8 Tahun Tewas Diserang Gajah Liar

Tragis! Bocah Perempuan 8 Tahun Tewas Diserang Gajah Liar

Bocah tewas diserang gajah liar

 Seorang bocah perempuan bernama Citra (8) warga Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, tewas setelah diserang gajah liar pada Kamis 30 Oktober 2025 dini hari. Korban sempat dirawat intensif di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB, ketika sekelompok gajah liar mendatangi rumah keluarga korban yang berada di kawasan perlintasan satwa. Gajah tersebut menyerang hingga menendang Citra dan menyebabkan luka parah di bagian kepala.

Setelah kejadian, korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Namun setelah beberapa hari dirawat, nyawanya tak tertolong.

“Kita sangat berduka dengan meninggalnya ananda Citra. Kami dari BBKSDA Riau mengucapkan belasungkawa yang mendalam,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Supartono, Sabtu (1/11/2025).

Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejari, Kejagung Tegaskan Tak Ada OTT

Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejari, Kejagung Tegaskan Tak Ada OTT

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, buka suara terkait kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung, terhadap seorang pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Anang mengatakan, bahwa pihaknya memang memeriksa Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai saksi. Karena itu, tindakan yang dilakukan bukanlah OTT terhadap pejabat Pemkot Bandung.

“Nggak ada OTT. Yang jelas, hari ini penyidik Kejari Kota Bandung melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Bandung,” kata Anang saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).

Meski begitu, ia belum menjelaskan lebih lanjut terkait status dari orang nomor dua di Pemerintah Kota Bandung tersebut. Anang hanya menyebut bahwa saat ini Erwin tengah diperiksa terkait sejumlah perkara yang sedang diselidiki Kejaksaan.

Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 

Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 

Jokowi klaim proyek seperti Whoosh bertujuan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh merupakan investasi, bukan kerugian. Pasalnya, kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun, sementara Jabodetabek plus Bandung kerugiannya sudah di atas Rp100 triliun per tahun.

Oleh karena itu, Jokowi kembali menekankan bahwa proyek seperti Whoosh bertujuan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga mengurangi kerugian tersebut.

Jokowi juga menekankan bahwa subsidi yang diberikan pada transportasi massal, seperti subsidi MRT Jakarta sebesar Rp800 miliar per tahun oleh Pemprov DKI, adalah wajar. Hal serupa juga terjadi pada Metro Paris dan London Underground di Eropa.

Jadi, prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik dan bukan mencari laba. Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, melainkan dari keuntungan sosial (Social Return on Investment).

Contohnya, Social Return on Investment antara lain pengurangan emisi karbon, produktivitas masyarakat yang lebih baik, polusi berkurang, dan waktu tempuh lebih cepat.

“Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal,” tegas Jokowi.

Jika ada subsidi, Jokowi menyebut hal itu merupakan investasi, bukan kerugian. Misalnya MRT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyubsidi Rp800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Jika semua rute sudah selesai, diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun.

Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mengemukakan, memindahkan kebiasaan orang naik mobil atau sepeda motor pribadi untuk naik transportasi umum merupakan sesuatu yang tak mudah.

“Merubah karakter itu tidak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan, sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang,” tuturnya.

Dari data tersebut, kata Jokowi, patut disyukuri karena sudah ada pergerakan atau perpindahan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal, mengingat hal itu tidak mudah.

BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia

BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia

BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) kembali menegaskan dedikasinyadalam membangun infrastruktur strategis nasional melalui penyelesaian Pembangunan Pos LintasBatas Negara (PLBN) Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang telah rampung pada 2023. 

Proyek ini menjadi istimewa karena PLBN Labang merupakan satu-satunya pos lintas batas diIndonesia yang diakses melalui jalur sungai, sekaligus menjadi gerbang penghubung antara Indonesiadan Sabah, Malaysia.

Lebih dari sekadar infrastruktur perbatasan, PLBN Labang hadir sebagai simbol kehadiran negara dikawasan terluar Indonesia dan menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakatsekitar yang diharapkan mampu membuka akses perdagangan, meningkatkan mobilitas masyarakat,serta memperkuat aktivitas ekonomi lokal di wilayah Nunukan dan sekitarnya.Pencapaian tersebut bukanlah hal yang mudah. 

Medan yang berat, terbatasnya akses logistik,tantangan cuaca ekstrem, kendala komunikasi, serta kondisi geografis yang hanya dapat dijangkaumelalui jalur sungai menuntut ketangguhan luar biasa dari tim proyek ADHI. 

Dalam setiap tantanganyang muncul, insan ADHI menunjukkan semangat militan berjuang dengan tekad, disiplin, dan rasatanggung jawab tinggi untuk mencapai tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dandengan kualitas terbaik.

Kejagung Sudah Periksa Saksi di Kasus Korupsi POME, Identitasnya Masih Disembunyikan

Kejagung Sudah Periksa Saksi di Kasus Korupsi POME, Identitasnya Masih Disembunyikan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatn

Kejaksaan Agung (Kejagung) memulai penyidikan baru terkait korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME). Penyidikan ini ditandai dengan adanya sejumlah penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk Kantor Bea Cukai.

Ternyata, Kejagung juga sudah memeriksa sejumlah saksi. Hanya saja, Kejagung belum membuka identitas saksi yang sudah diperiksa.

Saya tidak tahu pasti berapa, tapi yang jelas pasti sudah ada. Sudah, langkah itu pasti sudah ada, cuma mohon maaf, kami tidak bisa terbuka ya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Jumat (24/10/2025).

Anang juga menyebut sudah ada indikasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Anang hanya meminta semua pihak untuk menunggu sampai proses penyidikan ini rampung.

“Biarkan dulu proses penyidikan ini berjalan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan dalam rangka itu,” tutur dia.

Data Simpanan Pemda di Bank Sentral Valid, Purbaya Desak Gubernur Cek Ulang Kas Daerah

Data Simpanan Pemda di Bank Sentral Valid, Purbaya Desak Gubernur Cek Ulang Kas Daerah

Menkeu Purbaya 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons sanggahan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, soal data simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI).

Purbaya menegaskan bahwa data yang dicatat oleh bank sentral seharusnya menjadi acuan yang benar dan meminta para kepala daerah untuk meninjau kembali pencatatan kas mereka.

“Itu data dari BI, sudah dicek sama BI, harusnya betul. Mereka harus cek lagi dana di perbankannya mereka seperti apa,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Sanggahan dari gubernur ini muncul setelah Mendagri Tito Karnavian sebelumnya melaporkan adanya selisih sekitar Rp18 triliun antara catatan BI (Rp233,97 triliun per September 2025) dengan hasil pengecekan Kemendagri ke rekening kas daerah (Rp215 triliun).

Tito bahkan sempat mencontohkan data simpanan Pemkot Banjarbaru yang dinilai janggal.

Purbaya menekankan bahwa data yang dimiliki BI berasal dari laporan rutin bank-bank di seluruh Indonesia yang terintegrasi dalam sistem bank sentral.

Prabowo: Tanggul Laut 535 Km Siap Dibangun, Bakal Selamatkan 55 Juta Penduduk

Prabowo: Tanggul Laut 535 Km Siap Dibangun, Bakal Selamatkan 55 Juta Penduduk

Presiden Prabowo Subianto rapat kabinet

Presiden Prabowo Subianto menyebutkan tanggul laut di Pantai Utara Jawa (Pantura) siap dibangun. Ia menuturkan, hal tersebut bisa menyelamatkan puluhan juta orang.

“Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di Pantai Utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 55 juta penduduk,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet 1 Tahun Pemerintahan, Senin (20/10/2025).

Ia menuturkan, hal tersebut harus dibangun untuk mencegah air laut yang terus naik di sekitar Pantura. “Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini, karena di Pantai Utara Jawa ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di Pantai Utara Jawa ini. Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) tidak seluruhnya struktur beton, tapi juga menggunakan tanaman mangrove. AHY—sapaan Agus Harimurti Yudhoyono—menjelaskan, penggunaan mangrove itu merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang digunakan pemerintah untuk sambil menjaga kelestarian alam.

“Disinilah urgensi hadirnya semacam proteksi terhadap Pantura, mengedepankan pendekatan yang integratif, tidak hanya sebuah beton, tapi juga dikombinasikan dengan pendekatan atau solusi yang lebih alamiah, termasuk menggunakan mangrove dan lain sebagainya,” ujarnya saat ditemui usai acara The 24th Leaders Dialogue di Universitas Indonesia, Rabu 24 September 2025.