LSM Flower: Fenomena self harm mulai terjadi di mahasiswa AcehLSM Flower: Fenomena self harm mulai terjadi di mahasiswa AcehLSM Flower: Fenomena self harm mulai terjadi di mahasiswa Aceh

LSM Flower: Fenomena self harm mulai terjadi di mahasiswa Aceh

Ilustrasi – Garis polisi dan tempat kejadian. ANTARA/Diasty Surjanto

 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh menyatakan mulai menerima aduan mahasiswa melakukan self-harm atau melukai diri sendiri sebagai bentuk pelampiasan emosi karena tidak kuat menghadapi tekanan kampus maupun keluarga.

“Untuk tahun ini, kasus self-harm yang kami tangani adalah seorang korban yang melukai dirinya sendiri sebagai bentuk pelampiasan emosional. Ia merasa bahwa rasa sakit fisik dapat mengalihkan rasa sakit emosionalnya,” kata Direktur Flower Aceh, Riswati, di Banda Aceh, Rabu.

Self-harm dapat didefinisikan sebagai tindakan melukai diri sendiri secara sengaja, biasanya tanpa niat untuk mengakhiri hidup. Tindakan ini, sering digunakan oleh seseorang untuk mengatasi atau mengalihkan perhatian dari rasa sakit emosional, tekanan, serta perasaan tidak nyaman yang sulit diungkapkan.

Riswati menjelaskan dalam salah satu kasus yang didampingi, korban merasa tidak mampu menghadapi pertanyaan atau tekanan dari keluarga mengenai masa depannya. Hal ini, membuatnya tertekan hingga melukai diri sendiri untuk meredakan beban emosional.

Berdasarkan pengakuan korban, tindakan tersebut dilakukan setelah mendapati banyak pertanyaan seperti pertanyaan atau tekanan dari keluarga mengenai masa depannya, ada juga karena belum selesai skripsi karena ada tantangan tertentu dari dosen,” ujarnya.

Flower Aceh mencatat, pada korban pelecehan dan kekerasan seksual, ternyata pelampiasan emosi korban juga dengan melakukan self-harm. Fakta ini, diketahui ketika mendampingi korban konseling.

Sementara itu, Dosen Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry sekaligus Psikolog di Psikodista Konsultan, Iyulen Pebry Zuanny, mengungkapkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku self-harm, terutama di kalangan mahasiswa.

Menurutnya, fenomena ini dapat dimulai dari faktor internal meliputi kepribadian, konsep diri negatif, self control yang lemah, spiritualitas rendah, kemampuan pemecahan masalah atau koping tidak tepat.

Kemudian, daya tahan yang rendah terhadap stres atau tekanan, serta adanya riwayat kesehatan mental seperti kecemasan.

Kata dia, faktor eksternal juga berperan signifikan dalam memicu perilaku tersebut. Seperti karena aturan di kampus, masalah keluarga, pola asuh otoriter, masalah ekonomi, perundungan atau kekerasan di kampus, kurangnya sistem pendukung (support system), hingga pengaruh negatif media sosial.

“Bahkan, perilaku meniru atau copycat dari orang lain yang melakukan self-harm turut menjadi pemicu,” katanya.

Iyulen menambahkan, setiap individu yang melakukan self-harm perlu menjalani asesmen lebih lanjut untuk memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab perilaku tersebut pada tiap individu.

“Setiap individu memiliki latar belakang dan penyebab yang berbeda. Karena itu, asesmen lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengetahui faktor penyebab perilaku self-harm tersebut secara individual,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan, pentingnya berbagai pendekatan untuk mencegah perilaku self-harm, mulai dari pendekatan preventif, promotif, hingga kuratif.

Pada aspek preventif dan promotif, penggiat kesehatan mental perlu memberikan psikoedukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental serta mengelola emosi dan stres dengan cara yang tepat.

“Dosen dan kampus juga perlu proaktif dalam melakukan observasi terhadap kondisi kesehatan mental mahasiswa. Bahkan, jika memungkinkan, kampus dapat melakukan tes atau screening kesehatan mental secara berkala,” katanya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti peran penting orang tua, keluarga, teman, dosen, dan seluruh civitas akademik dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa. Dimulai dari memahami kondisi mahasiswa, memfasilitasi emosi, hingga membantu mereka mengembangkan diri ke arah positif, baik secara mental maupun keterampilan.

“Bagi mahasiswa, penting untuk proaktif meningkatkan potensi diri. Perlu melibatkan diri dalam aktivitas positif, serta melatih keterampilan seperti pemecahan masalah, koping, dan manajemen emosi,” demikian Iyulen.*

Elon Musk Tukang Bohong, Korbannya Sampai Meninggal

Elon Musk. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Tesla dan Elon Musk dituduh berbohong terkait teknologi ‘Autopilot’ pada unit mobilnya. Dampaknya fatal karena merenggut nyawa pengemudi yang mengalami kecelakaan 2023 silam.

Keluarga korban menuntut Tesla atas insiden tersebut. Mereka mengklaim Tesla telah melakukan penipuan melalui teknologi Autopilot-nya. Teknologi tersebut memungkinkan mobil berjalan dengan sistem pengemudi otomatis sebagian.

Pengemudi Tesla yang meninggal bernama Genesis Giovanni Mendoza-Martinez. Ia menabrak truk pemadam kebakaran yang sedang terparkir ketika menggunakan sistem Autopilot Tesla Model S di Walnut Creek, California, Amerika Serikat (AS).

Saudara lelakinya, Caleb, yang merupakan penumpang kala itu, mengalami luka parah.

Keluarga Mendoza menuntut Tesla pada Oktober lalu di Contra Costa County. Belakangan Tesla memindahkan persidangan dari pengadilan negara bagian ke pengadilan federal di Distrik Utara California.

The Independent pertama kali melaporkan pemindahan pengadilan tersebut. Gugatan biasanya mengalami tekanan untuk pembuktian lebih tinggi atas klaim penipuan di pengadilan tingkat federal.

Pengacara Mendoza menuduh Tesla dan Musk telah membesar-besarkan klaim soal kecanggihan sistem Autopilot selama bertahun-tahun. Dengan begitu, banyak orang antusias untuk menjajal sistem Autopilot Tesla dan meningkatkan profit perusahaan.

Tuduhan itu disertai bukti tweet, blog perusahaan, dan pernyataan Musk dalam laporan kinerja perusahaan dan wawancara ke media.

Pengacara Tesla mengatakan kelalaian korban merupakan penyebab tabrakan terjadi. Ia juga mengatakan materi promosi Tesla tak menjadi faktor substantif dalam insiden tersebut.

Tesla tidak menanggapi permintaan komentar untuk kasus ini. Pengacara yang mewakili keluarga Mendoza juga menolak permintaan wawancara ke kliennya.

Setidaknya ada 15 kasus aktif yang fokus terhadap kecelakaan Tesla yang melibatkan sistem Autopilot atau FSD (Full Self-Driving) milik perusahaan. Tiga di antaranya sudah berpindah ke pengadilan federal.

FSD merupakan versi premium dari sistem Autopilot Tesla. Jika Autopilot merupakan opsi standar pada mobil Tesla, maka FSD membutuhkan biaya langganan premium dari konsumen.

Kasus tabrakan Mendoza-Martinez juga menjadi cikal-bakal penyelidikan sistem Autopilot Tesla yang digelar Lembaga Keamanan Lalu Lintas Nasional AS (NHTSA) pada Agustus 2021. Sebagai bagian penyelidikan tersebut, Tesla telah membuat perubahan pada sistemnya, termasuk melakukan pembaruan software otomatis atau over-the-air (OTA).

NHTSA juga telah membuka penyelidikan kedua yang masih berjalan. Tujuannya untuk mengevaluasi apakah penarikan (recall) unit mobil Tesla untuk mengatasi masalah pada sistem Autopilot-nya efektif atau tidak.

NHTSA telah memberikan peringatan kepada Tesla terkait postingan di media sosialnya. NHTSA mengatakan materi promosi Tesla bisa membuat orang mengira mobilnya benar-benar bisa dikemudikan tanpa awak.

Departemen Kendaraan Bermotor California juga telah menutut Tesla atas tuduhan sistem Autopilot dan FSD dengan klaim kesalahan dalam materi periklanan.

Di saat bersamaan, Musk tetap mengumbar janji ke investor bahwa mobil-mobil Tesla akan sepenuhnya otomatis tanpa perlu pengemudi manusia. Janji ini sudah digaungkan sejak 2014 dan terus diumbar dalam berbagai kesempatan.

Siap-Siap! Bahaya Ini Mengintai Dompet Warga RI di Awal 2025

Pembeli memilih busana muslim di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (16/10/2023). Sejak TikTok Shop ditutup pada 4 Oktober lalu, para pedagang Pasar Tanah Abang mulai bangkit kembali. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan tekanan inflasi pada tiga bulan ke depan, yakni tepatnya Januari 2025, akan menguat. Hal ini terungkap dalam Laporan Survei Penjualan Eceran Oktober 2024 yang dirilis hari ini, Selasa (10/12/2024).

Dalam laporan ini, BI mengungkapkan proyeksi inflasi ini didasari oleh Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Januari 2025 yang tercatat sebesar 157,8.

“Angka ini lebih tinggi dari IEH periode sebelumnya sebesar 152,6 seiring dengan curah hujan yang tinggi pada Januari 2025,” tulis BI dalam laporannya, Selasa (10/12/2024).

Inflasi pada awal tahun ini akan dipengaruhi juga oleh faktor musiman, yakni Ramadan dan Lebaran yang akan jatuh pada kuartal I-2025.

Adapun, BI memperkirakan inflasi ini akan perlahan menurun pada 6 bulan kemudian atau tepatnya pada April 2024. Pada 2025, BI menargetkan inflasi terkendali dalam rentang 1,5%-3,5%.

Lebih lanjut, sejalan dengan proyeksi peningkatan inflasi, BI memperkirakan penjualan eceran akan menurun pada Januari dan April 2025. Hal ini digambarkan oleh Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) yang lebih rendah sebesar masing-masing 144,7 dan 146,5.

“Penurunan IEP Januari 2025 disebabkan oleh normalisasi permintaan masyarakat pasca-Nataru, sementara penurunan April 2025 disebabkan oleh normalisasi pasca-Idul Fitri,” ungkap BI.

Prabowo Andalkan KEK Kejar Target Ekonomi Tumbuh 8%

KEK Tanjung Kelayang. (Tangkapan Layar Youtube Indonesia SEZ)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengandalkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% hingga 2029. KEK dijadikan tulang punggung untuk menarik investasi dari berbagai negara.

“Arahan Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan 8%, dan satu-satunya inisiatif yang bisa mewujudkan itu adalah melalui KEK,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia Special Economic Zone Forum 2024, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Airlangga mengatakan, contoh utama negara yang berhasil membuat pertumbuhan ekonominya tinggi melalui KEK adalah China dan Vietnam. Sebelum terkena krisis properti saat Pandemi Covid-19, China mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 7%-8%, sedangkan Vietnam kini mampu tumbuh terus di level atas 6%.

Negara lain di kawasan ASEAN pun ia tekankan tengah menjadikan KEK sebagai prioritas pembangunan untuk menyerap investasi asing. Apalagi, dunia saat ini terus dihadapkan pada tren relokasi industri akibat permasalahan konflik geopolitik bersenjata hingga perang perdagangan seperti antara China dan Amerika Serikat.

“Tentu SEZ (Special Economic Zone) ini menjadi salah satu yang bisa mendorong pertumbuhan di beberapa negara Asia, antara lain China mendorong SEZ, Vietnam, Thailand, dan juga baru-baru ini kita lihat kerjasama Singapura dan Malaysia untuk membangun di Johor,” tuturnya.

Maka tak heran Indonesia juga gencar membangun KEK beberapa tahun silam. Saat ini sudah terbangun 24 KEK di Indonesia dan masih ada 9 KEK lagi yang akan dibangun. Dari jumlah tersebut, 12 KEK diperuntukkan bagi keperluan industri, 8 KEK untuk pariwisata, 2 KEK untuk inisiatif digital, dan 2 KEK lainnya atau sektor jasa lainnya.

Secara kumulatif hingga kuartal III-2024, total investasi yang masuk ke KEK kata Airlangga telah mencapai Rp 242,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 151 ribu tenaga kerja dari total 394 pelaku usaha yang membangun industrinya di KEK.

“Dan Bapak Presiden sangat senang melihat perkembangan masing-masing KEK, dan menanyakan secara detail bagaimana perkembangannya, serta apa saja tantangannya,” ucap Airlangga.

Pemerintah mengakui, beberapa KEK memang belum menyerap optimal investasi dari berbagai negara, misalnya di tiga kawasan, yaitu KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Morotai di Maluku Utara, dan juga KEK Arun Lhokseumawe di Aceh. Maka, 3 KEK itu kini menjadi perhatian serius.

“Ini membutuhkan perbaikan dari segi akses. Misalnya Bangka Belitung yang membutuhkan akses daripada regional flight dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa regional flight harus dibuka karena itu lokasinya sangat strategis. Demikianpula beberapa target-target wisata yang lain termasuk Labuan Bajo, termasuk juga di daerah Mandalika, Lombok. Jadi beberapa akses daripada pesawat internasional untuk bisa langsung masuk,” tutur Airlangga.

Adapun dari sisi insentif supaya investor makin bergeliat masuk tidak menjadi prioritas bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan, sebab pemerintah mengganggap berbagai insentif yang diberikan di dalam KEK selama ini sudah lebih dari cukup.

Pemerintah memberikan dukungan insentif di KEK berupa insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk tax holiday, tax benefits, penyederhanaan layanan kepabeanan, bantuan imigrasi, dukungan tenaga kerja, serta akses terhadap tanah dan properti.

“Insentif baru saat sekarang untuk KEK semuanya sudah kita berikan. Jadi tinggal kita bagaimana pelaksanaan insentif dan juga penyelesaian perizinan, tata ruang dan berbagai hal yang sifatnya teknis,” ujar Airlangga.

KPU DKI: Rekapitulasi sah meski saksi paslon 1 dan 2 tak tanda tangan

KPU DKI: Rekapitulasi sah meski saksi paslon 1 dan 2 tak tanda tangan

Proses penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Minggu (8/12/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan hasil rekapitulasi suara pada Pilgub Jakarta 2024 tetap sah meskipun saksi dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2 menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi.

Adapun paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun).

Tetap sah dan tidak mempengaruhi legitimasi proses rekapitulasi,” kata Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta Doddy Wijaya di Jakarta, Minggu.

Diketahui, saksi dari Dharma-Kun menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi karena rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Jakarta. Dengan rendahnya partisipasi, mereka menilai perolehan suara itu tak merepresentasikan keinginan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Sementara kubu saksi dari RIDO keluar dan menolak tanda tangan karena menilai ada banyak kecurangan selama proses pemungutan suara 27 November. https://savoyardsdanslemonde.com/

Bawaslu RI: Formulir C6 bukan syarat mutlak untuk memilih di Pilkada

Bawaslu RI: Formulir C6 bukan syarat mutlak untuk memilih di Pilkada

Peserta melihat layar monitor yang menayangkan hasil persentase perhitungan suara saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pilgub 2024 di Jakarta, Minggu (8/12/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

 Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menegaskan surat undangan memilih atau Formulir C6 bukanlah syarat mutlak bagi warga negara untuk memberikan suara dalam Pilkada Serentak 2024.

“Formulir C6 hanya berfungsi sebagai pemberitahuan dan alat bantu untuk mempermudah identifikasi pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Namun, syarat utama untuk memilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS terkait dan membawa KTP elektronik (e-KTP) atau dokumen identitas resmi lainnya,” jelas Puadi di Jakarta, Minggu.
Sehingga, lanjut Puadi, warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak untuk memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.

Pertama, nama mereka harus tercantum dalam DPT. Kedua, mereka harus membawa e-KTP atau dokumen identitas lain yang sesuai dengan alamat TPS tempat mereka terdaftar.

“Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi ingin menggunakan hak pilih, mereka dapat menggunakan e-KTP dan mencoblos pada waktu tertentu, biasanya antara pukul 12.00 hingga 13.00 waktu setempat, sesuai peraturan yang berlaku,” kata Puadi.


Senada dengan Puadi, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menegaskan, formulir C6 bukan merupakan syarat utama untuk memilih dalam Pemilu. Menurutnya, C6 hanya bersifat sebagai undangan, bukanpenentu hak pilih.

Ia menjelaskan, undangan C6 berfungsi sebagai pemberitahuan bagi pemilih yang telah terdaftar, baik di DPT maupun DPTb. Namun, pemilih yang tidak menerima C6 tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama memiliki KTP yang sesuai dengan domisili di TPS.



Terkait laporan dari Tim Pemenangan pasangan RIDO mengenai dugaan pelanggaran distribusi C6, Kaka menegaskan hal ini harus dibuktikan lebih lanjut.

“Jika masalahnya hanya terkait undangan, ini tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan pelanggaran. Kita tunggu saja proses dari Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk menilai laporan tersebut,” kata Kaka.

Kaka menyebutkan, KIPP memantau proses di seluruh kecamatan di Jakarta, termasuk di tingkat kabupaten/kota, dan melihat bahwa pelanggaran terkait C6 tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilu. https://makesomethinghappen.net/

Menekraf dukung penuh ‘Women From Rote Island’ berlaga di Oscar

Menekraf dukung penuh 'Women From Rote Island' berlaga di Oscar

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya usai menghadiri Special Screening Film Women From The Island Rote Goes to Oscars bersama Kabinet Merah Putih di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Sabtu (7/12/2024) malam. (ANTARA/HO- Kementerian Ekraf)

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya menyatakan dukungannya secara penuh film ‘Women From Rote Island’ untuk berlaga di Piala Oscar.

Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/12) menyampaikan apresiasi terhadap kualitas cerita dan pesan moral yang disampaikan lewat film tersebut.

“Kami mengapresiasi film Women From Rote Island yang secara kualitas dan pesan moral disampaikan itu luar biasa,” ujar Riefky.

Ia menyampaikan bahwa unsur budaya, alam, juga potensi dari talenta-talenta muda serta sutradara merupakan salah satu unsur kekuatan dari perfilman di Indonesia.

Diketahui, film berlatar Pulau Rote tersebut merupakan kisah nyata tentang ketangguhan perempuan-perempuan Rote, bagaimana mereka memperjuangkan hak-hak perempuan dengan keberanian dan kekuatan yang ada dalam diri mereka.

Melalui film ini pula, lanskap budaya dan alam Pulau Rote dikemas dengan sangat baik.

Film garapan sutradara Jeremias Nyangoen itu berhasil masuk 85 besar film yang lolos nominasi awal ajang penghargaan film paling bergengsi dunia Piala Oscar 2025 pada kategori “best international feature film”.

Sejak tayang pada 22 Februari 2024, film Women from Rote Island telah menorehkan segudang prestasi.

Selain menjadi juara umum dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2023, film itu juga telah ditayangkan dalam berbagai festival film internasional. Salah satunya Busan International Film Festival 2023.

Pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga pun sepakat untuk mendukung dan mendampingi film Women From Rote Island agar bisa meraih prestasi di kancah dunia.

“Dalam mendukung sineas-sineas Indonesia, pemerintah berkolaborasi di antaranya Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, dan lain-lain itu untuk mendukung secara penuh film ini,” kata Menekraf Riefky. https://alexandratolstoy.com/

Perlu modifikasi hukum pers demi menjawab tantangan digitalisasi

Perlu modifikasi hukum pers demi menjawab tantangan digitalisasi

Ilustrasi – Petugas mendeteksi berita hoaks yang beredar di jejaring media sosial. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp/aa.

Sebelum telepon pintar merevolusi zaman, surat kabar dan televisi memonopoli lalu lintas informasi sampai memiliki kuasa dalam membentuk dan memengaruhi opini publik.

Akan tetapi, era itu meredup setelah media online datang menduduki zaman. Media online juga mengubah secara drastis pola produksi berita dan model konsumsi berita.

Perubahan itu semakin radikal setelah invasi media sosial terhadap model produksi dan bisnis berita, seiring dengan pengembangan terus menerus dalam fungsi telepon pintar.

Sampai Oktober 2024, meminjam analisis Kepios, pengguna media sosial di seluruh dunia sudah mencapai 5,22 miliar atau setara dengan 63,8 persen penduduk dunia.

Meluasnya penggunaan media sosial itu terjadi karena fungsi komunikasi digital sudah jauh lebih berkembang dengan tidak cuma untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga seperti tujuan awalnya.

Manusia kini menggunakan media sosial untuk banyak sekali tujuan, termasuk untuk mendapatkan berita tentang dunia di sekitar mereka.

Menurut data terbaru We Are Social, tujuan mencari berita menduduki tiga teratas setelah (1) terhubung dengan teman atau keluarga, dan (2) mengisi waktu senggang.

Proporsinya pun besar, mencapai 34,4 persen dari total pengguna media sosial di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri, sampai awal 2024, sekitar 60 persen penduduknya memperoleh berita dari media sosial, khususnya WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok.

Kecenderungan itu bakal semakin luas, sejalan dengan perkembangan teknologi dan platform digital yang kian canggih, selain oleh makin dominannya generasi digital dalam proporsi demografi penduduk.

Cara kerja media massa sendiri sudah lama berubah. Dulu, wartawan adalah penjaga gerbang berita yang memutuskan apa yang harus menjadi berita utama, bagaimana informasi dibingkai, dan menentukan apa yang menarik bagi publik.

Akan tetapi kehadiran media sosial mengubah zona nyaman itu, setelah siapa pun yang memiliki akses internet bisa membuat dan menyiarkan berita langsung ke publik.

Media massa pun dipaksa beradaptasi dengan ekosistem baru ini, bahkan harus rela tak lagi berada di puncak piramida informasi.

Erosi makna

Perubahan itu juga menciptakan demokratisasi informasi, yang baik bagi masyarakat madani.

Namun di sisi lain, demokratisasi informasi membuka ruang untuk terciptanya lingkungan yang menyuburkan disinformasi, yang tak saja mudah dikembangbiakkan tapi juga begitu gampang tersebar sampai mengalahkan kebenaran.

Kebenaran di era ini sendiri acap ditentukan oleh bagaimana sering informasi disampaikan kepada publik, bukan kepada seberapa benar informasi itu.

Media massa sendiri nyaris tak berdaya menghadapinya karena memang terlalu sulit menandingi platform-platform digital, yang memiliki infrastruktur teknologi yang hebat. Platform-platform digital itu juga memiliki kuasa besar atas algoritma yang menentukan popularitas https://yertakanhold.org/

APHR fokus pada ancaman terhadap anggota parlemen perempuan di ASEAN

APHR fokus pada ancaman terhadap anggota parlemen perempuan di ASEAN

(Kiri-kanan): Mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya, anggota parlemen Thailand Chonthica “Lookkate” Jangrew, anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rashid, Ketua mitra Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) Charles Santiago, dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari menghadiri arahan pers APHR di Denpasar, Minggu (8/12/2024). (ANTARA/Cindy Frishanti)

Ketua mitra Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) Charles Santiago mengatakan bahwa tahun depan APHR akan fokus mengenai ancaman terhadap anggota parlemen perempuan (MPs at Risk) di kawasan Asia Tenggara.

“Kami punya program yang disebut ‘MPs at Risk‘, yang sebelumnya kami fokuskan pada pencemaran nama baik, penghasutan, dan lain sebagainya,” kata Santiago dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Dan pada 2025, lanjut Santiago, program tersebut akan berfokus pada serangan terhadap anggota parlemen perempuan di kawasan Asia Tenggara.

Dia pun mengajak semua yang berkepentingan untuk memberikan perhatian kepada para perempuan yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam menegakkan kebenaran.

“Bukan hanya dukungan fisik, solidaritas dan dukungan kita, tapi kita perlu mengajak pemerintah kita untuk mendukung mereka,” kata Santiago.

Pada kesempatan yang sama, para anggota parlemen perempuan asal Malaysia, Thailand dan Filipina membagikan kisah perjalanan mereka sebagai anggota parlemen di negara mereka masing-masing.

Syerleena Abdul Rashid dari Malaysia bercerita kalau dia menjadi sasaran serangan siber dan melabeli dia sebagai liberal dan kafir serta sering mendapat pertanyaan mengapa tidak mengenakan jilbab.

Sedangkan France Castro, anggota parlemen Filipina, bercerita kalau dia dianiaya saat memperjuangkan untuk penentuan nasib sendiri dan hak atas tanah leluhur suku Lumad di Filipina.

Castro mengatakan ada aspek ekonomi atas tanah leluhur suku Lumad yaitu banyak perusahaan tambang yang ingin mendapatkan tanah leluhur suku tersebut.

Selain itu, Jangrew dari Thailand membagikan kisahnya yang mendapat “hate speech” dan komentar misoginis selama dia menjadi anggota parlemen Thailand.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai “Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara” di Denpasar, Bali.

APHR terus menghimbau semua pemangku kepentingan dan mitra internasional untuk meningkatkan upaya kolektif dalam melindungi para anggota parlemen yang menghadapi risiko di kawasan ASEAN.

Acara itu dihadiri oleh mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica “Lookkate” Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid. https://lukenivip.org/

Mensos gelontorkan Rp900 juta untuk logistik banjir Pasuruan

Mensos gelontorkan Rp900 juta untuk logistik banjir Pasuruan

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (berdiri) saat meninjau lokasi banjir menggunakan perahu karet di wilayah Kabupaten Pasuruan, Minggu (8/12/2024). (ANTARA/Fahmi Alfian)

Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Syaifullah Yusuf menyatakan Kementerian Sosial (Kemensos) menggelontorkan bantuan logistik senilai hampir Rp900 juta untuk korban banjir di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

“Untuk wilayah Kecamatan Rejoso dan sekitar yang terdampak, Kemensos memberikan bantuan senilai Rp900 juta untuk logistik bagi korban banjir,” ujar Syaifullah saat mengunjungi posko darurat banjir di wilayah Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Minggu.

Syaifullah menjelaskan bantuan tersebut merupakan bantuan tahap awal yang disiapkan Kemensos selama masa kedaruratan di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan ini, Syaifullah menjelaskan bahwa masa kedaruratan di wilayah rawan banjir di Kabupaten Pasuruan adalah selama satu bulan terhitung sejak Jumat (6/12/2024).

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menyatakan masa kedaruratan selama satu bulan, semoga sebelum itu warga bisa kembali ke rumah masing-masing,” ujarnya.

Syaifullah mengapresiasi pihak-pihak yang terjun untuk membantu warga yang terdampak banjir ini dengan memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak.

Ia menilai anak-anak yang terdampak bisa bergembira bersama serta mendapatkan kesempatan untuk belajar di posko pengungsian melalui bantuan psikososial tersebut.

Dari data yang disampaikan Syaifullah, terdapat sekitar 200 kepala keluarga yang berada di posko pengungsian di Kecamatan Rejoso.

Keseluruhan pengungsi yang berada di sana merupakan warga Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.

Mensos menekankan bahwa Kemensos juga akan memonitor bencana banjir tersebut hingga memasuki masa setelah bencana.

Ia memastikan nantinya Kemensos membantu warga membangun infrastruktur yang rusak akibat terdampak banjir tersebut jika sudah memasuki masa rehabilitasi.

“Kita akan lakukan asesmen terhadap warga yang rumahnya terdampak, baik yang kerusakannya parah maupun menengah, akan kami beri bantuan untuk membangun kembali infrastrukturnya,” terang Syaifullah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasuruan menjelaskan saat ini hanya tinggal satu desa di wilayah Kecamatan Rejoso yang masih tergenang banjir setinggi 50 sentimeter, yakni Desa Jarangan yang menjadi titik kunjungan Mensos tersebut.

Sebelumnya, BPBD menyampaikan bahwa ada enam kecamatan yang terdampak banjir, yakni di Kecamatan Rejoso, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, Kecamatan Beji, Kecamatan Gondang Wetan, dan Kecamatan Kraton. https://calling88.store/