PSSI anggarkan Rp665 miliar untuk program tahun 2025

PSSI anggarkan Rp665 miliar untuk program tahun 2025

Tangkapan layar videp Ketua Umum PSSI Erick Thohit bersama para pemain timnas Indonesia U-19 merayakan kemenangan melawan Thailand pada laga final Piala AFF U-19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024). (ANTARA/HO-Akun instagram @erickthohir)

 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menganggarkan total Rp665 miliar untuk program tahun 2025.

Dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan pendanaan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan berbagai program PSSI dan tim nasional Indonesia dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo yang besar perhatian terhadap sepakbola Indonesia agar terus berprestasi, sponsor, dan media, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam upaya mentransformasi sepak bola di Indonesia,” ujar Erick Thohir.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp438 miliar didapatkan lewat kerja sama dari berbagai sponsor, hak media, penjualan tiket, merchandise dan sumber pendanaan lainnya.

Di samping melalui kerja sama, PSSI juga sudah mendapatkan komitmen dari pemerintah, yang disampaikan langsung Presiden Prabowo sebanyak 227 miliar Rupiah.

“Kami sadar bahwa anggaran ini mungkin tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh negara-negara seperti Jepang atau Saudi. Namun, kami sepakat untuk memanfaatkan dana ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Erick.

“Kami telah melihat hasil yang nyata, di mana hampir semua kelompok umur Timnas berhasil lolos ke Piala Asia. Semoga upaya untuk menaikkan ranking FIFA, untuk Putra ke-100 dan untuk Putri ke-50 bisa terwujud,” imbuh mantan Presiden Inter Milan tersebut.

Erick menambahkan, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk program Timnas di tahun 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar 350 miliar Rupiah dan sisanya untuk program lainnya di PSSI.

Anggaran Timnas ini akan dialokasikan untuk persiapan timnas senior, U-23, U-20 dan U-17 yang akan berlaga di Piala Asia 2025.

Selain itu anggaran tersebut khusus akan dialokasikan ke timnas senior untuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Lalu alokasi program TC jangka panjang bagi Timnas putri untuk kategori senior dan junior.

Namun, kebutuhan anggaran ini belum termasuk untuk program timnas futsal dan timnas bola pantai.

Kemensos: Pelaporan PUB di atas 500 juta wajib gunakan akuntan publik

Kemensos: Pelaporan PUB di atas 500 juta wajib gunakan akuntan publik

Ilustrasi. Pengungsi mandiri korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur memanfaatkan lampu bertenaga surya yang disalurkan oleh tim lembaga filantropi Dompet Dhuafa. (ANTARA/HO-Dompet Dhuafa)

Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan pelaporan donasi pengumpulan uang dan barang (PUB) untuk kegiatan kedermawanan sosial yang berjumlah di atas Rp500 juta wajib diaudit oleh akuntan publik.

Plt Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Laode Taufik mengatakan kegiatan audit tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus pelaporan mengenai rincian penyaluran PUB kepada Kementerian Sosial sebagai pemberi izin penyelenggaraan PUB.

“Kemudian dokumen hasil audit di akuntan publik untuk pengumpulan di atas 500 juta. Jadi, kalau terkumpulnya 500 juta ke atas itu harus ada akuntan publik. Kalau di bawah 500 juta, itu bisa diaudit oleh internal yayasan itu sendiri,” kata Laode dalam webinar bertajuk Mewadahi Kedermawanan Sosial dalam Bingkai Hukum di Jakarta pada Rabu.

Lebih lanjut, ia menerangkan bukti pelaporan audit yang disertai dengan foto-foto dokumentasi penyaluran PUB tersebut paling lambat diserahkan dalam waktu 30 hari kepada Kemensos.

Jika tidak mampu menyerahkan pelaporan tersebut dalam waktu 30 hari, lanjutnya, pihak penyelenggara PUB tersebut akan mendapatkan sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga penangguhan atau pencabutan izin.

“Kemudian sanksi administratif yang kita lakukan kepada beberapa pihak, seperti kasus Agus kemarin itu adalah teguran secara tertulis, kemudian penangguhan izin dan atau pencabutan izin dalam hal penyaluran uang dan barang jika tidak diindahkan,” imbuhnya.

Laode pun mengingatkan agar biaya penyaluran hasil pengumpulan uang dan barang dibebankan kepada penyelenggara PUB dan tidak mengambil dari uang hasil pengumpulan PUB, termasuk dalam kondisi bencana.

Mendukbangga sebut pentingnya ayah beri sentuhan psikis untuk keluarga

Mendukbangga sebut pentingnya ayah beri sentuhan psikis untuk keluarga

Mendukbangga Wihaji (tiga dari kiri) ditemui media usai acara bertajuk “Menuju Taman Asuh Anak (Tamasya) dan Gerakan Ayah Teladan (Gate)” di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyebut pentingnya ayah memberikan sentuhan psikis untuk keluarga.

“Sosok ayah itu jangan hanya memberikan solusi ekonomi dan fisik, tetapi juga solusi batin dan sentuhan psikis, karena saya meyakini kalau ada sentuhan psikis itu hubungannya akan lebih panjang,” katanya saat ditemui media di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Rabu.

Wihaji juga menekankan pentingnya ayah tidak membebankan pengasuhan kepada ibu, dan tidak berhenti hanya pada memberi sentuhan fisik, tetapi juga menumbuhkan kedekatan dengan keluarga.

“Ayah harus hadir, jangan menyerahkan semua kepada ibu, misalnya menyusui, mengurus anak, dan lain sebagainya, penting untuk memberi sentuhan, ada chemistry (keterhubungan),” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, ayah juga memiliki peran penting untuk memastikan ketika ibu hamil, anaknya dapat lahir sehat.

“Bapak-bapak ketika mengurus keluarga biasanya hanya sebatas memberikan rezeki, tetapi ketika istrinya hamil, perhatiannya kurang,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Wihaji juga mengemukakan pentingnya penyediaan tempat penitipan anak atau daycare di tempat kerja agar orang tua bisa lebih memaksimalkan pengasuhan kepada anak.

“Kalau soal daycare, misal bapak/ibunya kerja, anaknya daycare, bapaknya juga sempatkan main dengan anaknya. Ini memang gampang didiskusikan, tetapi praktiknya butuh pengawalan dan keseriusan,” tuturnya.

Ia menekankan salah satu poin penting dari penyediaan tempat penitipan anak yakni kehadiran negara untuk memberikan ruang dan pelayanan terbaik agar para orang tua yang bekerja bisa memberikan ruang sentuhan psikologis untuk anak.

Kemendukbangga/BKKBN menyelenggarakan acara bertajuk “Menuju Taman Asuh Anak (Tamasya) dan Gerakan Ayah Teladan (Gate)”, dengan rangkaian yakni penandatanganan komitmen pembentukan dan penyelenggaraan tempat penitipan anak bersama lima kementerian.

Lima kementerian tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam acara tersebut, Wihaji juga mengukuhkan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Rudi Puruwito dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana daerah XVII Agustin Rudi Puruwito sebagai Duta Orang Tua Hebat Nasional.

      

Kepala BPOM Temui Jaksa Agung, Minta Pengawasan Bebas dari Mafia Obat dan Makanan

Kepala BPOM Temui Jaksa Agung, Minta Pengawasan Bebas dari Mafia Obat dan Makanan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, untuk menemui Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin, Rabu (11/12/2024) sore ini. Pertemuan itu guna meminta bantuan pengawasan Kejagung dari kasus korupsi

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, untuk menemui Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin, Rabu (11/12/2024) sore ini. Pertemuan itu guna meminta bantuan pengawasan Kejagung dari kasus korupsi.

Taruna menyebut dirinya bertemu dengan Burhanuddin untuk meminta bantuan pengawasan di lembaga yang dinaunginya agar terbebas dari kasus korupsi.

“Sebagai seorang Kepala BPOM yang baru, saya berpikir lembaga BPOM ini sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini dan untuk mencapai bebas korupsi dengan tupoksi bebas mafia dan sebagainya, maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari Kejaksaan Agung,” kata Taruna di kantor Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Taruna menjelaskan BPOM merupakan lembaga yang memiliki tupoksi kerja cukup besar karena berhubungan dengan ratusan ribu stakeholder. Dalam hal ini, BPOM bekerja dalam ruang lingkup perizinan makanan, obat-obatan dan/atau farmasi, hingga kosmetik.

Taruna menambahkan BPOM juga memiliki empat deputi untuk melakukan pengawasan, salah satunya adalah deputi penindakan. Oleh karena itu untuk menciptakan BPOM yang bersih dari kasus korupsi, Ikrar berkoordinasi dengan Kejagung.

“Dalam konteks penyidikan ini tentu kami sangat membutuhkan bimbingan dari kejaksaan karena penyidik tentu kita paham dalam semua masalah hukum, penyidik sangat penting. Dan kalau kita sekarang ini baru memiliki pegawai seluruh Indonesia baru 6.700 dan untuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kita baru 600 orang. Jadi, kurang lebih baru sekitar 10 persen,” jelasnya.

Selain itu, Taruna menyebut dirinya membahas perihal pengawalan keamanan makanan dalam program makan siang bergizi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” tandasnya.

IKM binaan Kemenperin ciptakan prototipe kendaraan listrik niaga

IKM binaan Kemenperin ciptakan prototipe kendaraan listrik niaga

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menaiki prototipe sepeda listrik niaga pada Puncak Acara Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Ite Begawe Fest 2024 di Mataram, NTB, Minggu (8/12/2024) (ANTARA/HO-Kemenperin)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan salah satu industri kecil menengah (IKM) binaannya di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berhasil mengembangkan prototipe kendaraan listrik niaga.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan prototipe yang dihasilkan tersebut merupakan hasil komitmen dari pihaknya untuk mendorong inovasi di level IKM.

“Kendaraan berbasis listrik ini merupakan hasil kegiatan pendampingan Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) kepada pelaku IKM alat angkut di NTB yang kami dorong agar mampu memproduksi kendaraan multiguna berbasis listrik,” kata dia di Jakarta, Rabu.

Adapun dirinya melihat prototipe tersebut dalam acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) tahun 2024 di NTB, 6–8 Desember.

Ia menyatakan, kegiatan pendampingan yang juga didukung oleh Pemerintah Provinsi NTB ini dilaksanakan di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB. Kolaborasi juga dilakukan dengan PT Eran Teknikatama sebagai Tenaga Ahli dan pemasok beberapa komponen utama dalam pengembangan prototipe kendaraan listrik multiguna tersebut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, produk yang dikembangkan pada pendampingan ini sebanyak dua unit kendaraan listrik yang berfungsi sebagai kendaraan niaga untuk berjualan.

“Saat ini, penggunaan kendaraan listrik seperti sepeda roda tiga telah banyak implementasinya pada sektor niaga, mulai dari sebagai kendaraan kurir pengiriman, berjualan kopi keliling hingga sebagai moda transportasi berjualan aneka jajanan makanan dan minuman sehingga kendaraan listrik dapat menjadi salah satu pendorong tumbuhnya berbagai sektor bisnis terkait,” kata dia.

Ia menjelaskan unit prototipe yang dibuat adalah kendaraan niaga yang dapat dijual dengan kisaran Rp20 juta – Rp25 juta dan kendaraan Starling Bike untuk penjualan kopi dengan kisaran harga Rp10 juta – Rp15 juta.

Diharapkan para pelaku IKM dapat menjadikan prototipe tersebut sebagai acuan dalam melakukan inovasi pengembangan produk kendaraan listrik selanjutnya.

Adapun kegiatan pendampingan telah berlangsung selama tiga bulan, mulai dari bulan Agustus sampai November 2024 dan merupakan lanjutan dari pendampingan pengembangan sepeda listrik yang dilaksanakan tahun 2022 lalu dengan melibatkan IKM alat angkut binaan yang sama, yaitu R-One Rev dan Le-Bui dari Mataram, Mori Taho Bike dari Dompu, Fi-Bike dari Bima, dan NgebUTS dari Sumbawa.

Prototipe kendaraan listrik multiguna ini dirancang dengan memaksimalkan aspek fungsional yang dilengkapi dengan sistem pemasangan semi-portable, dan didukung dengan teknologi terkini.

Proses pengembangannya meliputi sejumlah tahapan, mulai dari pengadaan sparepart hingga finishing yang seluruhnya dilakukan bersama-sama tenaga ahli dan IKM alat angkut di BRIDA.

BPJS Kesehatan luncurkan buku perjalanan satu dekade pelaksanaan JKN

BPJS Kesehatan luncurkan buku perjalanan satu dekade pelaksanaan JKN

BPJS Kesehatan meluncurkan buku berjudul “Konsep, Implementasi dan Dampak Jaminan Kesehatan Nasional: Perjalanan Satu Dekade” di Jakarta pada Rabu (11/12/2024) (ANTARA/HO-BPJS Kesehatan)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama pakar, akademisi dan ahli jaminan kesehatan di Indonesia meluncurkan buku berjudul “Konsep, Implementasi dan Dampak Jaminan Kesehatan Nasional: Perjalanan Satu Dekade” yang mendokumentasikan perjalanan satu dekade pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan buku ini merupakan sebuah catatan yang merekam perjalanan panjang penyelenggaraan Program JKN dan manifestasi gotong royong bangsa Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke.

“Harapan saya, kehadiran buku ini bisa menjadi pengingat bagi semua pembacanya bahwa Program JKN yang saat ini juga telah mencapai universal health coverage (UHC), merupakan buah kerja keras bersama dan tugas kita untuk menjaga keberlangsungannya,” kata Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Disunting langsung oleh Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, buku ini menggandeng beberapa penulis utama yang merupakan pakar, akademisi dan ahli dalam sistem jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan seperti Hasbullah Thabrany, Chazali H Situmorang, Bayu Dwi Anggono, dan Teguh Dartanto.

Kemudian ada Donald Pardede, Kalsum Komaryani, Atik Nurwahyuni, Eko Setyo Pambudi, Timbul Siregar, Cut Sri Rozanna, Royasia Viki Ramadani, Atika Walujani Moedjiono dan penulis internal Duta BPJS Kesehatan.

Buku ini mengurai perjalanan satu dekade JKN melalui empat bagian utama, masing-masing menawarkan wawasan mendalam tentang konsep, implementasi, dampak, dan tantangan dalam penyelenggaraan JKN.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan upaya untuk memperkuat Program JKN harus terus dilakukan, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan efisiensi operasional, maupun melalui inovasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pemberdayaan masyarakat

“Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kita jalankan sejak 10 tahun lalu merupakan pengalaman baru di Indonesia. Sistem ini langsung diimplementasikan dan langsung berjalan sukses.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengungkapkan buku ini adalah wujud apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan JKN selama satu dekade.

Dengan menggandeng para pakar, akademisi dan ahli, BPJS Kesehatan ingin memastikan bahwa buku ini tidak hanya mencerminkan perjalanan masa lalu, tetapi juga memberikan pandangan strategis untuk menghadapi tantangan di masa depan, kata dia.

“Buku ini juga menyoroti dampak luas JKN terhadap masyarakat Indonesia, mulai dari perluasan akses pelayanan kesehatan hingga penguatan sistem kesehatan nasional, ” ujar Mundiharno.

Mundiharno menambahkan peluncuran buku ini diharapkan dapat mendorong diskusi yang konstruktif dan inspiratif mengenai masa depan JKN, memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan berkelanjutan dalam memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Wamendes PDT meresmikan bangunan sarana wisata Batu Belubang

Wamendes PDT meresmikan bangunan sarana wisata Batu Belubang

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menandatangani peresmian bangunan sarana dan prasarana wisata, di Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah, Babel, Rabu (11/12/2024). ANTARA/HO-Diskominfo Babel

 Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria meresmikan bangunan sarana dan prasarana wisata di Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), untuk memaksimalkan potensi wisata di daerah ini.

“Saya menyambut baik Desa Batu Belubang untuk menjadi model pengembangan desa wisata dengan skema pentahelix,” kata Ahmad Riza Patria, di Desa Wisata Batu Belubang, Rabu.

Ia berharap semoga bantuan pembangunan sarana dan prasarana ini menjadi penunjang bagi seluruh desa di Kepulauan Babel, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah untuk terus berusaha meningkatkan dan mengembangkan potensi perekonomian warga desa di Negeri Serumpun Sebalai ini.

“Ini merupakan wujud komitmen Kemendes PDT dalam memaksimalkan desa wisata, yakni dengan melakukan pengembangan sarana dan prasarana,” katanya lagi.

Dia menyatakan Kemendes PDT melalui programnya telah menyalurkan bantuan pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan pengembangan desa wisata ke 596 desa di Indonesia.

“Saya berharap bantuan yang telah selesai dibangun dan diresmikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarganya,” katanya pula.

Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Sugito mengapresiasi perhatian Kemendes PDT yang telah memberikan berbagai program dan bantuan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Wisata Batu Belubang ini.

“Ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen kita bersama, untuk membangun Bangka Belitung dan semoga dapat memberikan dampak perubahan positif bagi masyarakat desa, khususnya Desa Batu Belubang,” ujarnya lagi.

Ia menyatakan destinasi wisata di Kepulauan Babel yang sangat menjanjikan dan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah, salah satunya adalah Desa Batu Belubang yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Kemendes sebagai Desa Wisata Berkelanjutan.

“Desa wisata ini adalah salah satu konsep yang sangat strategis dalam mengembangkan potensi lokal di daerah. Konsep ini tidak hanya akan mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, tetapi juga membuka peluang baru bagi perekonomian masyarakat desa, menciptakan lapangan pekerjaan, serta melestarikan budaya dan alam,” demikian Sugito.

BNI raih 5 penghargaan dari Bank Indonesia

BNI raih 5 penghargaan dari Bank Indonesia

Ilustrasi PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI. (ANTARA/HO-BNI)

PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI meraih lima penghargaan dari Bank Indonesia (BI).

Melalui Bank Indonesia Award 2024, BNI menerima penghargaan Pendukung Pengembangan Pasar Uang Rupiah (Repo Award) untuk Area Moneter, Peserta SKNBI dan KPHDN terbaik, serta BI Fast Terbaik untuk kategori KBMI 3 dan 4 di Area Sistem Pembayaran.

Di area Makroprudensial, BNI menjadi bank terbaik Pendukung Pembiayaan Inklusif. Sementara di area Pendukung Kebijakan, BNI meraih penghargaan sebagai Bank dengan Kepatuhan Pelaporan Devisa Terbaik untuk KBMI 3 dan 4.

“Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas dedikasi seluruh insan BNI dalam memberikan layanan perbankan terbaik bagi masyarakat serta memacu kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor keuangan di Indonesia,” kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Penghargaan yang diperoleh BNI tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu.

Pada kesempatan Bank Indonesia Award 2023, BNI meraih 3 penghargaan diantaranya Bank Konvensional Pendukung Inovasi Operasi Moneter Rupiah Terbaik, Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik, serta Bank Pendukung Pembayaran Inklusif Terbaik.

Royke menambahkan, BNI akan terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan serta melanjutkan program transformasi yang telah berjalan sejak 2021.

Sebagai bank milik negara, BNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan.

”BNI melihat prospek perekonomian Indonesia akan lebih baik pada 2025 didorong oleh konsumsi dan investasi serta didukung oleh pengeluaran pemerintah yang lebih terarah,” tutur Royke.

BNI sebelumnya melaporkan kontribusi bank terhadap penerimaan negara sebesar Rp77 triliun dalam kurun waktu 2019 hingga September 2024.

Royke merinci, kontribusi terhadap penerimaan negara tersebut berasal dari sumbangan pajak sebesar Rp53,4 triliun dan dividen Rp23,6 triliun.

Data itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat bersama seluruh petinggi Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

       

Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro Karya WIKA, Dorong Kemajuan Ekonomi dan Konektivitas!

Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro Karya WIKA, Dorong Kemajuan Ekonomi dan Konektivitas!

Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (11/12). Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo

Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (11/12). Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wali Kota Semarang Hevearita Gubaryanti Rahayu, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA Agung Budi Waskito (BW).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini menggunakan uang rakyat dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pekerja proyek Flyover Madukoro dan menekankan bahwa dedikasi dan kerja keras para pekerja sangat berkontribusi terhadap keberhasilan proyek ini, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya.

Pembangunan Flyover Madukoro diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi serta memudahkan, mengamankan, dan meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat, barang dan jasa. Selain itu pembangunan proyek tersebut juga diyakini mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional, terutama dalam mendukung sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur – Yogyakarta – Prambanan.

Dalam proses pembangunannya WIKA menerapkan inovasi M-Sand (Manufactured Sand), yaitu pasir buatan yang dihasilkan dari penghancuran batuan. M-Sand memiliki kualitas dan konsistensi lebih baik dibandingkan pasir alam. Penggunaannya sebagai material alternatif lebih efisien serta mampu menghemat waktu pelaksanaan hingga 6 hari, karena tidak memerlukan pengujian terus menerus.

“Sebagai Agent of Development Indonesia, WIKA berkomitmen senantiasa hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apresiasi yang diberikan oleh Bapak Presiden akan terus menjadi semangat kami dalam berinovasi untuk memberikan hasil terbaik bagi kemajuan infrastruktur nasional.” ujar Agung BW.

Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro Karya WIKA, Dorong Kemajuan Ekonomi dan Konektivitas!

Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro Karya WIKA, Dorong Kemajuan Ekonomi dan Konektivitas!

Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (11/12). Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo

Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (11/12). Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wali Kota Semarang Hevearita Gubaryanti Rahayu, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA Agung Budi Waskito (BW).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini menggunakan uang rakyat dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pekerja proyek Flyover Madukoro dan menekankan bahwa dedikasi dan kerja keras para pekerja sangat berkontribusi terhadap keberhasilan proyek ini, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya.

Pembangunan Flyover Madukoro diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi serta memudahkan, mengamankan, dan meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat, barang dan jasa. Selain itu pembangunan proyek tersebut juga diyakini mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional, terutama dalam mendukung sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur – Yogyakarta – Prambanan.

Dalam proses pembangunannya WIKA menerapkan inovasi M-Sand (Manufactured Sand), yaitu pasir buatan yang dihasilkan dari penghancuran batuan. M-Sand memiliki kualitas dan konsistensi lebih baik dibandingkan pasir alam. Penggunaannya sebagai material alternatif lebih efisien serta mampu menghemat waktu pelaksanaan hingga 6 hari, karena tidak memerlukan pengujian terus menerus.

“Sebagai Agent of Development Indonesia, WIKA berkomitmen senantiasa hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apresiasi yang diberikan oleh Bapak Presiden akan terus menjadi semangat kami dalam berinovasi untuk memberikan hasil terbaik bagi kemajuan infrastruktur nasional.” ujar Agung BW.