Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (kiri) memberikan kartu identitas anak kepada warga saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Disdukcapil Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/12/2024). (ANTARA FOTO/Yudi Manar)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, bahwa pemerintah menaati prosedur berdasarkan kewenangan dalam Pilkada serentak 2024.
“Ya kita semuanya akan menaati prosedur berdasarkan kewenangan,” ucap Bima saat meninjau pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Medan, Rabu.
Menurutnya, pemerintah akan menaati setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan sengketa pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memutuskan tahapan seperti apa harus dilakukan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota nantinya.
Apabila ada keputusan dari MK, ya kita ikuti. Tapi di fase ini kita masih menunggu, sejauh mana gugatan itu masuk. Sejauh mana kemudian MK memberi keputusan,” papar Bima.
Pihaknya mengungkap, bahwa banyaknya jumlah potensi permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024, terdiri atas hasil pilkada tingkat kabupaten dan kota.
“Apapun keputusan MK itu bersifat final, dan mengikat. Pasti kita akan ikuti,” jelas Bima yang merupakan Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini.
Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak tujuh permohonan sengketa pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, di Jakarta, Rabu pukul 16.00 WIB.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono (kiri) bersama Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Amodi (kanan) di acara jamuan makan siang di Kediaman Dubes Arab Saudi di Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Kuntum Riswan.)
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Amodi mengajak lebih banyak warga negara Indonesia untuk berkunjung ke negaranya saat bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam jamuan makan siang di kediamannya di Jakarta, Rabu.
“Saya kembali lagi mengundang Bangsa Indonesia untuk datang ke Arab Saudi, baik itu untuk berziarah, umroh, haji maupun berwisata. Dan kami sangat menyambut baik saudara-saudara kami dari Indonesia,” katanya kepada wartawan usai jamuan makan siang itu.
Dubes Faisal mengatakan hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sudah terjalin sekitar 75 tahun, dan dia berharap hubungan kedua negara di berbagai sektor semakin meningkat dan semakin baik.
“Suatu kehormatan menyambut Anda semua, dan saya sungguh berharap makan siang ini akan semakin mempererat hubungan Arab Saudi dan Indonesia di tahun-tahun mendatang, Insya Allah,” ujarnya pada acara jamuan makan siang yang juga dihadiri sejumlah duta besar untuk Indonesia dari berbagai negara itu.
Menlu Sugiono menuturkan bahwa Arab Saudi merupakan negara yang telah menjadi sahabat Indonesia sejak awal kemerdekaan dan kehadirannya pada jamuan itu dimaksudkan untuk menjaga persahabatan dan hubungan yang telah terjalin sejak lama tersebut.
“Seperti kita ketahui, masyarakat kita mempunyai kedekatan juga dengan Kerajaan Arab Saudi karena setiap tahunnya banyak di antara masyarakat Muslim kita yang melaksanakan umroh dan haji. Jadi ini merupakan sebuah hubungan yang strategis yang harus dijaga dan diperkuat,” tutur dia.
Sugiono menyampaikan harapan agar kerja sama dengan Arab Saudi bisa lebih signifikan termasuk mewujudkan keinginan Indonesia untuk membangun kampung haji di Mekah untuk memudahkan jamaah haji asal Indonesia.
Senada dengan Menlu Sugiono, Menag Nasaruddin menuturkan bahwa relasi Indonesia dengan Arab Saudi sangat bagus karena selain dipertemukan oleh masalah haji, juga oleh hal-hal lain mulai dari pendidikan hingga tenaga kerja.
Dia pun menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah untuk membahas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.
Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga telah menentukan jumlah kuota jamaah dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025, dan tinggal menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI.
“Minggu ini kita ada penetapan bersama dengan DPR. Kami belum bisa umumkan sebelum panjanya (panitia kerja) dibentuk ya. Minggu ini Insya Allah,” kata Nasaruddin.
Ilustrasi – Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Jawa Barat. ANTARA/HO-PT PLN (Persero)
Ekonom keuangan dan praktisi pasar modal Hans Kwee memproyeksikan investor bakal memburu perusahaan di sektor usaha energi baru dan terbarukan (EBT), yang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO), menyusul tren positif energi hijau tersebut baik di Indonesia maupun global.
“Hal ini akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan energi terbarukan yang akan melakukan IPO,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu.
Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke China, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab, serta menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil belum lama ini, juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendorong energi terbarukan.
Komitmen Indonesia menuju 75 gigawatt (GW) energi terbarukan pada 2040, juga disampaikan pemerintah dalam Conference of the Parties (COP) 29 di Azerbaijan.
Hans melihat tren global dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan energi terbarukan akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan EBT, yang akan go public.
Tren tersebut, kata dia, bisa menjadi daya tarik bagi investor terhadap IPO perusahaan energi terbarukan.
“IPO perusahaan energi terbarukan cenderung akan diminati investor, mengingat prioritas Pemerintah Indonesia dan global dalam mendorong lingkungan berkelanjutan termasuk salah satunya melalui penggunaan energi ramah lingkungan. Tren global serta komitmen dan kebijakan Pemerintah Indonesia akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan EBT yang akan go public,” kata Hans.
Hans pun menyarankan investor melihat pipeline dan profil perusahaan energi terbarukan yang akan IPO.
Pasalnya, setiap jenis energi hijau memiliki karakteristik dan tantangan berbeda.
Dia mencontohkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang membutuhkan investasi dan biaya perawatan/pemeliharaan cukup besar.
Sementara, pembangkit listrik tenaga arus laut juga memiliki banyak tantangan. Energi angin (bayu) juga relatif tidak stabil, karena bergantung pada kecepatan angin.
“Akan tetapi, ujungnya adalah profit untuk kita melihat prospek perusahaan energi terbarukan,” ujarnya.
Menurut Hans, sentimen positif lainnya adalah potensi peningkatan permintaan listrik ke depan.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen akan turut menggerakkan industri/manufaktur, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap tenaga listrik.
Sentimen positif tersebut juga telah mendorong perusahaan besar yang selama ini bergerak di energi fosil seperti batu bara, mulai memasukkan energi terbarukan ke dalam portofolio perusahaan.
Untuk dapat melakukan lompatan besar energi terbarukan, Hans menilai pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha, yaitu insentif fiskal, kebijakan, dan regulasi sehingga menarik minat investor.
Dia mencontohkan, potensi energi surya melimpah, tetapi pemanfaatan belum optimal.
Demikian juga dengan kendaraan listrik yang masih menggunakan energi fosil. Oleh sebab itu, menurutnya, perlu terus dibangun pembangkit listrik energi terbarukan.
“Jadi kita mau tukar dengan mobil listrik, tetapi masih memakai listrik yang dihasilkan dari batu bara, sehingga masih kurang optimal dalam upaya mengurangi karbon,” ujarnya pula.
Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan. Berdasarkan data Kementerian ESDM per semester II-2024, potensi energi terbarukan di tanah air sebesar 3.687 GW, dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 0,3 persen atau 13.781 megawatt (MW).
Potensi tenaga surya 3.294 GW, baru dimanfaatkan 675 MW; angin memiliki potensi 155 GW, tetapi pemanfaatan 152 MW; hidro 95 GW, pemanfaatan 6.697 MW; arus laut 63 GW dan belum ada pemanfaatan; bioenergi 57 GW, pemanfaatan 3.408 MW; serta panas bumi 23 GW, pemanfaatan 2.597 MW.
Menteri PANRB Rini Widyantini saat memberikan sambutan dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.
“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.
“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.
“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.
“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.
Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Internasional Darmansjah Djumala. ANTARA/HO-BPIP
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Internasional Darmansjah Djumala mengatakan bahwa tumbangnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi bukti prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia masih relevan di kancah politik global.
“Ini memberi pelajaran, prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam tarikan kepentingan geopolitik negara asing,” kata Djumala di Jakarta, Rabu.
Dengan terpecahnya Suriah di bawah Assad akibat intervensi asing, kata dia, terbukti bahwa prinsip bebas aktif tetap relevan dalam politik global
Djumala, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden pada periode pertama presiden ke-7 RI Joko Widodo, juga mengingatkan keterlibatan asing menjadi poin utama dalam perang saudara di Suriah.
Rusia dan Iran terlibat dalam konflik tersebut dengan mendukung rezim Assad, Turki terlibat dalam perang saudara di Suriah dengan mendukung kelompok oposisi terbesar Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan sayap militer oposisi Tentara Nasional Suriah (Syrian National Army/SNA).
Amerika Serikat (AS) juga ikut melibatkan diri dalam perang tersebut dengan mendukung kelompok perlawanan separatis Kurdi, SDF (Syrian Democratic Forces).
Dalam pandangannya, Djumala menegaskan bahwa perang saudara di Suriah mulanya hanyalah gerakan prodemokrasi yang muncul seiring dengan berembusnya angin demokratisasi di Timur Tengah atau Arab Spring, dan keterlibatan pihak asing dalam gerakan tersebut malah menambah kompleksitas.
“Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah sehingga menumbangkan Presiden Assaad,” ujarnya.
Djumala mengatakan bahwa Assad adalah presiden di negara Timur Tengah yang relatif cukup lama bertahan dari gempuran badai demokratisasi Arab Spring 2011.
Tidak seperti Ben Ali (Tunisia), Hosni Mobarak (Mesir), Khadafy (Libya), Morsi (Mesir), dan Abdullah Saleh (Yaman) yang tumbang diterpa badai Arab Spring, Bashar Assad mampu bertahan lebih dari 13 tahun.
Dalam pengamatan Djumala, yang pernah menjabat Dubes RI untuk Astria dan PBB, kemampuan Assad bertahan karena didukung secara militer oleh Rusia dan Iran, yang sudah lama menjadi sekutu dekatnya dalam geopolitik Timur Tengah.
Namun, belakangan dukungan kedua sekutu tersebut mengendur karena Rusia disibukkan oleh perang dengan Ukraina. Begitu pula dengan Iran yang dukungannya ke rezim Assad mulai mengendur ketika Hamas menyerang Israel, Iran kemudian terlibat dalam perang itu dengan mendukung proxy-nya di Lebanon, Hisbullah.
Diberitakan sejumlah media internasional, Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia sebelum jatuhnya Kota Damaskus ke tangan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan Abu Mohammed al-Golani.
Dunia kini menanti dengan cemas, bagaimana Golani menggunakan kekuasaan de facto yang kini berada di tangannya untuk melakukan pengalihan kekuasaan. Kekhawatiran tersebut muncul mengingat Suriah selama ini diperintah dengan tangan besi oleh keluarga Hafez al-Assad, ayah Bashar al-Assad.
Banyak pihak khawatir akan muncul aksi balas dendam oleh pemberontak terhadap keluarga Assad dan kroni-kroninya. Internasional bahkan mengkhawatirkan Suriah akan menjadi negara gagal (failed state) karena dikoyak oleh pertikaian kelompok-kelompok kepentingan yang berlatar etnik, suku, dan agama.
Pada tahun 2014 Golani kepada stasiun televisi Al Jazeera menyatakan sikapnya bahwa pihaknya ingin membuat Suriah menjadi negara Islam dan tidak ada tempat bagi kelompok minoritas. Namun, pada tahun 2016 dia mulai menjaga jarak dengan kelompok radikal ISIS.
Peneliti dari Digital Kreasi Budaya (Digikara) Burhanuddin Aziz menyampaikan paparan dalam Diskusi Perahu Tradisional dan Budaya Bahari Wilayah Timur & Pembukaan Ruang Miniatur Perahu Tradisional Nusantara & Peluncuran Program Looking for the East di Museum Kebaharian Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Farhan Arda Nugraha)
Peneliti dari Digital Kreasi Budaya (Digikara) Burhanuddin Aziz menekankan pentingnya pengenalan kebudayaan maritim Indonesia, salah satunya perahu tradisional, yang dikemas dengan menarik agar mudah diterima saat disampaikan kepada generasi muda.
“Apa yang kita lakukan adalah bagaimana membuat itu menarik ke generasi selanjutnya,” kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi di Museum Kebaharian Jakarta pada Rabu.
Lebih lanjut, peneliti lulusan Universitas Indonesia itu menjelaskan, informasi mengenai aneka ragam perahu tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia dapat disampaikan melalui media-media yang digemari generasi muda seperti komik atau pertunjukan seni.
“Misalnya alih wahana bagaimana perahu itu dialihwahanakan menjadi komik atau media visual. Bisa juga ditampilkan dalam pertunjukan atau seni rupa sehingga orang lebih dekat dengan itu,” paparnya.
Menurutnya, pelestarian tradisi pembuatan perahu tradisional perlu diupayakan bersama dengan melibatkan berbagai pihak seperti peneliti hingga media.
“Setidaknya dari berbagai wilayah mulai dari Aceh sampai Papua tentu saja tidak bisa sendiri harus terus menerus mempublikasikan,” kata Burhanuddin.
Ia menyoroti tantangan dalam mempertahankan tradisi kemaritiman tradisional Indonesia adalah para pelaku budaya yang berangsur berkurang hingga minimnya dokumentasi.
“Tradisi pembuatan perahu yang hilang, memori yang hilang dan belum sempat kita dokumentasikan menjadi salah satu tantangan,” katanya.
Diketahui, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak generasi muda untuk melek budaya dengan lebih mengenal dan mencintai budaya Indonesia.
Menurut dia, budaya adalah fondasi jati diri bangsa yang harus terus dilestarikan, terutama di tengah derasnya arus globalisasi.
“Kita harus mencintai budaya kita sendiri. Kalau tidak berangkat dari budaya, kita bisa kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks,” kata Fadli Zon.
Ia menekankan pentingnya literasi budaya melalui berbagai media yang ada. Selain membaca buku, generasi muda juga diajak memanfaatkan konten budaya di media digital dan media sosial.
Hal tersebut dianggap penting, mengingat budaya Indonesia sangat beragam, mulai dari tradisi hingga bentuk kontemporer yang penuh daya tarik.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Imamatul Silfia
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 30 November 2024, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai RpRp2.098,6 triliun atau mencakup 85,1 persen dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Belanja pemerintah pusat terdiri dari dua komponen belanja, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-kementerian/lembaga (Non-K/L) yang masing-masing tercatat sebesar Rp1.049,7 triliun dan Rp1.048,9 triliun.
“Belanja negara, semuanya telah dibelanjakan Rp2.894,5 triliun. Di antara Rp2.894,5 triliun tersebut, belanja pemerintah pusatnya adalah Rp2.098,6 triliun, 85 persen dari pagu, dan kalau kita lihat, bandingkan dengan tahun 2023, belanja Rp2.098,6 triliun ini tumbuh 18,3 persen dibandingkan 2023,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Rabu.
Suahasil merinci, belanja K/L mencakup beberapa komponen lain, yakni belanja pegawai sebesar Rp265,3 triliun yang naik 12,9 persen. Pertumbuhan belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji, hingga tunjangan kinerja (tukin) reguler yang naik 10,6 persen, serta THR dan gaji 13 yang juga naik 33,6 persen.
“Sebagaimana cerita belanja pegawai selama bulan-bulan lalu, ini adalah karena belanja pegawai kita naik karena ada pembayaran THR, gaji ke-13 ASN TNI-Polri, serta kenaikan gaji ASN TNI-Polri di awal tahun 2024 ini. Maka dari itu kalau kita bandingkan seluruh tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi peningkatan di angka 12,9 persen,” ujar Suahasil.
Kemudian belanja barang tercatat sudah mencapai Rp399,3 triliun atau 98,5 persen dari pagu. Realisasi ini meningkat untuk pemantapan ketersediaan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan Pemilu 2024.
Komponen selanjutnya, yaitu belanja modal yang mencapai Rp245,2 triliun dengan pertumbuhan 29,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk belanja bantuan sosial (bansos), pemerintah telah menyalurkan Rp139,9 triliun, sedikit mengalami perlambatan -1,4 persen.
Suahasil menjelaskan, anggaran ini digunakan oleh berbagai kementerian untuk program-program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, yang masing-masing mendukung 10 juta dan 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
Program pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) juga mendapat alokasi Rp14,9 triliun dengan memberikan dukungan kepada 21,1 juta siswa, sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp13,96 triliun untuk 1,1 juta mahasiswa.
Lebih lanjut, Wamenkeu itu menjelaskan dari segi belanja non-K/L yang mencakup subsidi energi dan non-energi, serta pembayaran kompensasi yang telah mencapai Rp420,5 triliun atau naik 31,9 persen.
Belanja Subsidi energi mencapai Rp152,2 triliun yang bertujuan menjaga harga listrik dan BBM, agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global.
Ilustrasi – Nyamuk anopheline betina yang infektif menyebabkan penyakit malaria. ANTARA/HO-Xinhua/aa
Kementerian Kesehatan turut berkontribusi dalam penelitian tentang malaria dan penyakit-penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, zika, chikungunya, dan Japanese Encephalitis guna memitigasi risiko penyebaran di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Manajer Program Malaria Nasional Kementerian Kesehatan Helen Prameswari mengatakan, terlepas dari keberhasilan mengendalikan penularan malaria di IKN, Kementerian Kesehatan bersama Otorita IKN dan pemerintah daerah setempat tetap menaruh perhatian besar dalam upaya mitigasi risiko kasus malaria.
“Salah satu buktinya adalah melalui pembentukan Gugus Tugas Bebas Malaria pada Mei lalu, yang menyasar populasi pekerja konstruksi, buruh migran, dan pekerja kehutanan setempat. Diperlukan juga kerja sama lintas ilmu dan lintas sektor, mulai dari pusat sampai daerah,” kata Helen.
Adapun studi tersebut diinisiasi oleh Associate Professor dari Monash University Indonesia Dr. Henry Surendra, peneliti senior dari Oxford University Clinical Research Unit Dr Iqbal Elyazar, Associate Professor dari Saw Swee Hock School of Public Health National University of Singapore Dr Kimberly Fornace, serta berbagai pemangku kepentingan di Kementerian Kesehatan, WHO, dan UNICEF.
Kajian tersebut dipublikasi di jurnal Nature Communications.
Henry mengatakan, untuk mengoptimalkan upaya penanganan malaria dan penyakit tular vektor lainnya, penelitian lebih lanjut direkomendasikan guna memahami bagaimana perubahan lingkungan, perilaku vektor, dan mobilitas manusia berkontribusi terhadap penyebaran penyakit.
“Dengan kemajuan teknologi seperti data satelit dan perangkat AI, ada potensi untuk memantau perubahan secara real-time dan menyempurnakan rencana tata ruang untuk mengurangi risiko kesehatan pada pembangunan kota seperti IKN,” katanya.
Mengingat skala pembangunan IKN dan potensi dampaknya di seluruh Kalimantan Timur, ujarnya, penting bagi para pemangku kepentingan terkait untuk membina kolaborasi lintas batas dengan provinsi sekitar dan juga negara tetangga. Menurut dia, pendekatan multidisiplin akan memastikan bahwa tantangan kesehatan, ekologi, dan sosial ditangani secara komprehensif.
Vice President of Research Monash University Indonesia Alex Lechner mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terlibat aktif mengintegrasikan desain tata kota dengan pertimbangan ekologi dan kesehatan guna mempromosikan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan.
“Urbanisasi yang cepat dan perubahan iklim menghadirkan tantangan signifikan bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah rentan malaria seperti Indonesia. Penelitian kolaboratif dan solusi inovatif sangat penting untuk mengatasi dampak kesehatan dan lingkungan dari proyek infrastruktur skala besar seperti di IKN,” katanya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar berbicara dengan awak media di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)
Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons adanya pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Agung Soesilo dalam putusan tingkat kasasi perkara kasus dugaan pembunuhan yang menjerat Ronald Tannur.
“Saya kira informasi ini menjadi informasi yang berharga. Kami mau menyatakan, tentu setiap hakim memiliki keyakinan masing-masing dalam menilai suatu perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu.
Terkait apakah Soesilo akan diperiksa oleh penyidik, ia mengatakan bahwa keputusan itu tergantung dari tingkat urgensinya dalam penyidikan kasus dugaan pemufakatan jahat berupa suap pada putusan tingkat kasasi Ronald Tannur yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat. “Saya kira itu menjadi perhatian dan tentu ini akan kami informasikan kepada penyidik. Apakah penyidik menganggap ini sebagai informasi yang sangat urgen untuk dilakukan pendalaman? Saya kira kita tunggu,” ujarnya.
Diketahui, ketua majelis yang menangani perkara Gregorius Ronald Tannur di tingkat kasasi, Hakim Agung Soesilo, memiliki pendapat berbeda dengan hakim agung lainnya karena menilai terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti itu seharusnya divonis bebas, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Berdasarkan salinan putusan kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024, Soesilo menyimpulkan Ronald Tannur tidak mempunyai mens rea atau niat untuk melakukan tindak pidana.
Oleh sebab itu, ia menilai putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur sudah tepat.
“Konstruksi fakta yang dibangun dalam surat dakwaan penuntut umum dihubungkan dengan alat bukti, maka muncul konklusi ataupun kesimpulan bahwa terdakwa tidak mempunyai mens rea untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga putusan judex facti (PN Surabaya) yang membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum sudah tepat,” demikian petikan pendapat berbeda Soesilo.
Dalam penilaian Soesilo, korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia akibat luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan perdarahan. Meski terdapat hasil visum yang menjelaskan kematian, tetapi Soesilo menilai hasil visum itu tidak serta merta menyatakan Ronald Tannur sebagai pelaku,
“Apalagi sampai adanya dugaan terdakwa melindas tubuh Dini Sera Afrianti sebagai penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dugaan tersebut,” sambung Soesilo.
Soesilo meyakini bahwa saksi-saksi yang diperiksa di persidangan tidak dapat menerangkan perbuatan yang didakwakan kepada Ronald Tannur. Bukti-bukti elektronik berupa rekaman CCTV juga tidak menunjukkan bahwa Ronald Tannur telah melindas tubuh Dini Sera Afrianti dengan mobilnya.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasiltias kredit modal kerja ekspor senilai Rp300 miliar kepada PT Bio Farma (Persero) melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, Jakarta, Rabu (11/12/2024) (ANTARA/HO-LPEI)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasilitas kredit modal kerja ekspor senilai Rp300 miliar kepada PT Bio Farma (Persero) melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Direktur Pelaksana Bisnis LPEI Anton Herdianto mengatakan, pemberian fasilitas kredit kepada Bio Farma menegaskan komitmen LPEI untuk mendorong industri farmasi Indonesia agar dapat bersaing di pasar global
“Dengan penandatanganan perjanjian kredit ini, LPEI dan PT Bio Farma (Persero) menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengembangan industri farmasi di Indonesia, serta meningkatkan daya saing produk-produk farmasi Indonesia di pasar global,” kata Anton di Jakarta, Rabu.
Diketahui, data Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor industri farmasi dan obat bahan alam Indonesia sepanjang Januari hingga September 2024 mencapai 639,42 juta dolar AS atau Rp9,9 triliun.
Penandatangan Perjanjian Kredit dilakukan oleh Kepala Divisi Bisnis III LPEI, Nurrohmanudin dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bio Farma (Persero) IGN Suharta Wijaya dan disaksikan oleh Direktur Pelaksana Bisnis Anton Herdianto, Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Maqin U. Norhadi, dan Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya.
Anton menjelaskan Perjanjian Kredit LPEI dengan Bio Farma merupakan wujud nyata peningkatan kemandirian industri farmasi Indonesia melalui PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Perseroan memiliki peran penting dalam mendukung program vaksinasi serta memperluas penetrasi pasar internasional, yang menjadi bukti atas kualitas dan kepercayaan global terhadap produk-produk vaksinnya.
“Program PKE merupakan wujud negara hadir untuk mendorong ekspor nasional dan merupakan bentuk diplomasi ekonomi Indonesia ke mancanegara secara terukur, bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri lokal agar dapat bersaing dengan negara-negara lain sehingga ekspor Indonesia bisa meningkat. Sinergi LPEI dengan Bio Farma sebagai salah satu BUMN terbesar di farmasi, merupakan langkah awal untuk mendukung kemandirian industri farmasi Indonesia,” terang Anton.
Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya mengatakan, Bio Farma, sebagai produsen vaksin terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk memproduksi vaksin berkualitas tinggi dan berkontribusi pada ketahanan kesehatan nasional dan mendukung program imunisasi nasional.
Bio Farma saat ini merupakan pemain global dengan menempati posisi ke 9 berdasarkan WHO Global Vaccine Market Report 2023. Perusahaan saat ini telah mendistribusikan vaksin ke lebih dari 160 negara di dunia. Sebagai pemasok vaksin terbesar ke 5 melalui badan Kesehatan dunia (WHO).
“Bio Farma memiliki kapasitas produksi 3,1 miliar dosis per tahun, dengan sekitar 52 persen dari total produksi kami diekspor. Ini menunjukkan bahwa Bio Farma tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga berkomitmen untuk memenuhi permintaan internasional,” kata Shadiq.
Adapun total dana PKE sebesar Rp8,7 triliun telah disalurkan LPEI untuk delapan progam PKE yang sedang berjalan, yaitu PKE Penerbangan, PKE Kawasan, PKE Pariwisata Mandalika, PKE Trade Finance, PKE UKM, PKE Alat Transportasi, PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Akumulasi disbursement PKE sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sampai dengan 30 November 2024 adalah sebesar Rp19,9 triliun dengan jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan sebanyak 231 pelaku usaha. Kemudian total new disbursement tahun 2024 per 30 November 2024 mencapai sebesar Rp 6,6 triliun atau 121 persen dari target Rp5,5 triliun.
