Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor susu ke Indonesia sepanjang Januari-Oktober 2024 telah mencapai 257.300 ton. Impor susu ini meningkat baik secara bulanan dan tahunan. Namun, Amalia memastikan kenaikan impor susu terjadi bukan di jenis susu segar.
“Nah, kalau dilihat data di layar kan terlihat secara bulanan Oktober 2024 dibandingkan
Menurut Amalia, sebagian besar impor susu Indonesia a.l. milk cream dan susu bubuk. Sementara itu, impor susu segar hanya sedikit sekali. Adapun, impor susu Indonesia yang utama berasa dari Selandia Baru, AS dan Australia.
Seperti diketahui, polemik impor susu tak kena bea masuk menjadi sorotan. Pasalnya, peternak susu perah di Tanah Air mengeluhkan produksinya yang kalah bersaing.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman telah menahan
Sebagai informasi, untuk menindaklanjuti kasus di atas, Menteri Pertanian langsung bergerak mengumpulkan para pemangku kepentingan, mulai dari peternak sapi perah, industri pengolah susu, sampai dengan pengepul di kantornya hari ini, untuk berdamai dan membuat kesepakatan bersama supaya industri bisa menyerap susu dari peternak nasional.
Sementara itu, bagi industri pengolah susu yang telah sepakat akan menyerap susu segar dari peternak, kata Amran, hari ini juga izin impor tersebut akan dikembalikan.
“Tetapi bagi seluruh industri yang baik, hari ini izinnya bisa diambil kembali, dikeluarin hari ini. Tetapi ada 5 perusahaan, itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif seluruh Indonesia,” ujarnya.
Bahlil bahkan merencanakan implementasi campuran B50 pada solar bisa dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Sedangkan, Indonesia saat ini masih menggunakan B35 yang mana tahun 2025 mendatang pemerintah menargetkan bisa melakukan implementasi program B40.
“Tapi kita lagi menghitung tahapannya. Tapi B50 sampai 2026, itu insyaallah pasti Pak. 2025 untuk B40, sudah tes, uji, semua sudah clear Pak. Januari (2025), jalan. B50, 2026, itu insyaallah kalau itu terjadi, tanpa lagi ada impor solar,” jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, untuk memastikan persiapan implementasi B40 pihaknya akan melakukan pertemuan dengan produsen biodiesel di Indonesia untuk memastikan jumlah produksi dari berbagai produsen sawit nasional.
“1 Januari (2025) itu rencana mandatori. Tapi besok mulai besok saya mau ngadain pertemuan dengan produsen. Kan mesti secara timeline kan kita sudah buat tuh nanti produsen-produsennya harus ada kepastian menyatakan ke saya kepastian produksi berapa-berapanya itu suratnya baru berdatangan,” bebernya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Saat ini, dalam catatan Eniya, sudah ada beberapa produsen biodiesel yang menyanggupi produksi B40 dalam negeri, namun ada juga yang menyatakan kurang sanggup dalam produksinya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan visinya untuk menjadikan Indonesia mandiri energi dengan swasembada energi. Salah satu yang digencarkan adalah program campuran bahan bakar dengan kelapa sawit atau biodiesel.
Presiden dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10/2024), sempat menyinggung kebutuhan energi di dalam negeri. Ke depan, pemerintahannya akan fokus pada swasembada energi.
Ia menegaskan, dalam keadaan ketegangan geopolitik saat ini, yang memungkinkan ada perang di mana-mana. Indonesia harus siap dengan kemungkinan yang paling buruk, di mana negara lain harus mengamankan kepentingannya sendiri.
“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi, dan kita mampu untuk swasembada energi,” ungkap Prabowo dalam Pidato Perdana usai diambil sumpah jabatan sebagai Presiden RI di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10/2024).
Menurut Prabowo, Indonesia diberi karunia oleh Tuhan mengenai sumber daya alam. Misalnya, tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sumber energi, seperti tanaman kelapa sawit yang bisa menghasilkan solar dan bensin.
Tak hanya itu, tanaman seperti singkong, tebu, sagu, jagung yang bisa diolah untuk menjadi sumber energi. “Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” ungkap Prabowo.
Mengutup CNN Indonesia, Wang lahir di Shanghai pada 1971, Wang menghabiskan masa kecilnya di Hong Kong. Orang tuanya adalah penerjemah Bahasa Rusia untuk angkatan udara China dan dosen di salah satu universitas.
Sepetelah Wang menamatkan pendidikan sekolah menengah, Ia mencoba peruntungan di Kota Shunde, Guangdong, China. Di sana, Ia mulai bekerja sebagai salah satu karyawan di sebuah percetakan kecil.
Intuisi berbisnisnya dimulai saat ditugaskan untuk mengantarkan sampel cetakan ke salah satu klien di Hong Kong. Dari sini, Ia sadar bahwa pilihan jasa pengiriman masih terbatas. Maklum, satu-satunya jasa pengantaran adalah kantor pos pemerintah mengingat bisnis kurir swasta dilarang.
Padahal, pada saat yang sama, semakin banyak perusahaan Hong Kong yang mendirikan pabrik di Guandong. Hal ini seiring dengan kebijakan Deng Xiaoping, pemimpin China kala itu, yang mulai membuka diri terhadap negara lain.
Lahirnya SF Express
Peluang bisnis itu tidak disia-siakan oleh Wang. Pada 1993, ia mengajak lima orang rekannya untuk merintis usaha jasa pengantaran Shunfeng Express (SF Express).
Mengutip Ecommerceiq Asia, Wang yang kala itu baru berusia 22 tahun memberanikan diri untuk pinjam uang kepada sang ayah senilai 100 ribu yuan.
Awalnya, SF Express hanya melayani pengantaran di sekitar wilayah China Selatan. Lalu, pada 1997, perusahaan mulai ekspansi ke seluruh China daratan.
Selang lima tahun, perusahaan mulai memperluas jaringan dan meningkatkan layanan dengan memperbaiki manajemen.
Selama periode 2008-2012, Wang memberanikan diri untuk merambah bisnis pengantaran internasional. Perusahaan juga memperkuat bisnisnya dengan mendirikan maskapai sendiri untuk bisa mengantarkan barang ke berbagai negara.
Keberanian ini tak lepas dari keputusan pemerintah China yang akhirnya mengizinkan swasta masuk ke bisnis pengantaran pada 2009. Kebijakan ini menjadikan usaha Wang tak lagi ilegal.
Setelah itu, SF Express terus memperkuat layanan dengan memperbanyak armada pengantaran dan adopsi teknologi.
Pada 2018, perusahaan menjadi perusahaan pertama yang mendapatkan izin pengantaran dengan pesawat nirawak (drone) di China.
Selama lebih dari dua dekade, Wang membiayai hampir seluruh bisnis SF Express dari kas internal. Ia tak ingin mengambil pendanaan dari luar dan cenderung tertutup untuk investor.
Pada awal 2017, Wang memutuskan untuk melepas SF Express untuk melantai di bursa saham Shenzhen dengan bendera SF Holding. Keputusan itu membawanya masuk ke jajaran orang terkaya di China.
Pada tahun yang sama, Wang sempat mengalahkan Jack Ma dengan menduduki posisi orang terkaya ke-2 di China. Ia pun mendapatkan julukan bos “FedEx-nya China”.
Wang melihat kesuksesan suatu perusahaan tercapai saat mampu menciptakan perbedaan di masyarakat, memberikan kehidupan yang baik untuk karyawan, dan meningkatkan standar layanan ke pelanggan.
Bagi Wang, suatu perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang dan memiliki reputasi yang baik dengan terus mengingat tujuan awalnya.
“Jika sebuah perusahaan hanya fokus pada hasil tetapi mengabaikan tujuan, usaha itu akan sia-sia,” ujar Wang dalam salah satu wawancaranya dengan Boston Consulting Group (BCG) pada 2020 lalu.
Kekayaan Wang menempatkannya di peringkat ke-10 pada Daftar Orang Terkaya di China dan ke-35 pada Daftar Orang Terkaya Dunia versi Forbes pada 2021.
“Itu sama sekali tidak benar. Itu fiksi murni; itu hanyalah informasi palsu,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov ketika ditanya tentang panggilan telepon tersebut, seperti dikutip The Guardian, Selasa (12/11/2024).
“Tidak ada percakapan,” tambahnya. “Ini adalah contoh paling jelas dari kualitas informasi yang dipublikasikan sekarang, terkadang bahkan di publikasi yang cukup bereputasi.”
Peskov menambahkan bahwa Putin tidak memiliki rencana khusus untuk berbicara dengan Trump.
The Washington Post pertama kali melaporkan bahwa panggilan telepon antara keduanya telah terjadi, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Media asal AS itu mengatakan Trump telah memberi tahu Putin bahwa dia tidak boleh meningkatkan perang Ukraina.
Reuters juga melaporkan tentang panggilan telepon tersebut.
Menurut Washington Post, Trump mengingatkan Putin tentang “kehadiran militer Washington yang cukup besar di Eropa”. Ditambahkan pula bahwa Trump menyatakan minatnya untuk melakukan percakapan lanjutan tentang “resolusi perang Ukraina segera”.
Panggilan telepon yang dilaporkan terjadi setelah Putin pada Kamis memberi selamat kepada Trump atas kemenangannya dalam pemilihan umum dan menyatakan kekagumannya atas cara Trump bereaksi terhadap upaya pembunuhan selama kampanye.
Sementara itu, tim Trump belum mengonfirmasi panggilan telepon tersebut. Ketika diminta oleh Fox News untuk memberikan komentar tentang laporan Washington Post, direktur komunikasi Trump, Steven Cheung, merilis pernyataan yang mengatakan: “Kami tidak mengomentari panggilan pribadi antara Presiden Trump dan para pemimpin dunia lainnya.”
Selama kampanye pemilihan, Trump mengatakan ia akan menemukan solusi untuk mengakhiri perang “dalam sehari” tetapi tidak menjelaskan bagaimana ia akan melakukannya. Ia juga berbicara dengan Volodymyr Zelenskyy pada Rabu. Presiden Ukraina kemudian mengonfirmasi percakapan dengan Trump, menggambarkannya sebagai “panggilan yang sangat baik”.
Washington telah memberikan bantuan militer dan ekonomi senilai puluhan miliar dolar kepada Ukraina sejak negara itu diinvasi oleh Rusia pada Februari 2022, pendanaan yang berulang kali dikritik dan ditentang Trump bersama anggota parlemen Republik lainnya.
“Kita baru saja memutuskan, pupuk subsidi yang selama ini banyak sekali aturan-aturan atau banyak sekali yang mengatur, sehingga sampai kepada petani memerlukan waktu. Nah, baru saja kita rapat, kita pangkas,” kata Zulhas dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Zulhas menjelaskan, nantinya Surat Keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk subsidi langsung dari Kementan, tidak lagi melalui Bupati, Gubernur, ataupun Kementerian lainnya. Sehingga, proses penyaluran pupuk subsidi yang sebelumnya berbelit kini menjadi lebih singkat.
“Kementerian saja tadi saya lihat ada 8 Kementerian. Bayangkan, jadi rumit sekali gitu ya. Nah, dari Kementerian Pertanian saja cukup, (selanjutnya) diserahkan kepada Pupuk Indonesia, lalu Pupuk Indonesia kirim kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Kemudian nanti Kementerian Keuangan bayar. Nah, Gapoktan bertanggungjawab sampai kepada petaninya. Jadi kalau ada kesalahan penerima berarti data ada di Gapoktan,” jelasnya.
Adapun putusan hasil rakor hari ini, terkait penyederhanaan proses distribusi pupuk subsidi akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres), yang mana itu ditargetkan terbit dalam waktu satu bulan ke depan.
“Mudah-mudahan dengan putusan hari ini akan segera kita sampaikan Perpresnya. Mudah-mudahan satu bulan bisa selesai. Sehingga nanti Januari, Februari, dan selanjutnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi,” ucap Zulhas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran menambahkan bahwa volume pupuk subsidi telah ditambah pemerintah sebanyak 100%, menjadi 9,5 juta ton per tahun.
“Atas arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), volume pupuk ditambah dua kali lipat dari rencana sebelumnya, naik 100%. Kita sekarang berdasarkan kuantum jadi 9,5 juta ton per tahun,” kata Amran.
Lebih lanjut, Amran mengapresiasi dan merasa senang dengan adanya kesepakatan penyederhanaan proses penyaluran pupuk subsidi ini, sebab diharapkan mampu mempercepat proses distribusi pupuk langsung ke petani, tanpa hambatan birokrasi yang selama ini menghambat.
“Ini berkah, ini kabar gembira untuk petani seluruh Indonesia. Atas arahan Pak Menko, kita sepakati bahwa (penyaluran pupuk subsidi) dipersingkat, dipermudah, dan disederhanakan,” pungkasnya.
Melansir data Refinitiv, nilai tukar garuda ambruk hingga 0,64% ke level Rp15.775/US$ pada akhir perdagangan Selasa (12/11/2024). Sepanjang hari, nilai tukar rupiah berfluktuasi di rentang Rp15.797/US$ hingga Rp15.720/US$.’
Sementara itu,Indeks Dolar AS (DXY) terpantau menguat 0,18% pada pukul 15.00 di posisi 105,735, sedikit naik dibandingkan angka penutupan pekan lalu yang berada di posisi 105,543. Penguatan ini yang menjadi salah satu penekan nilai rupiah hari ini.
Nilai tukar rupiah hari ini tampaknya masih akan tertekan di tengah keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik untuk sementara waktu.
Bank Indonesia (BI) menunjukkan untuk periode 4-7 November 2024, tampak dana asing sebesar Rp10,23 triliun kabur dari tiga instrumen keuangan dalam negeri, yakni saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), masing-masing sebesar Rp2,29 triliun, Rp4,66 triliun, dan Rp3,28 triliun.
Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Fitra Jusdiman, menyebutkan bahwa faktor global menjadi penyebab utama pelemahan rupiah, terutama dampak dari hasil Pilpres Amerika Serikat yang dimenangkan Donald Trump.
“Faktor utama pelemahan rupiah dan aset domestik saat ini lebih berasal dari faktor global, utamanya dari AS, di mana banyak dana asing yang kembali ke AS,” jelas Fitra.
Sebagai tambahan, Global Markets Strategist PT Bank Maybank Indonesia Tbk Myrdal Gunarto juga menyebutkan bahwa para pelaku pasar masih dipenuhi ketidakpastian terkait kebijakan yang akan dilakukan oleh Donald Trump, sehingga investor banyak melakukan aksi profit taking terlebih dahulu dalam pasar domestik.
Sejalan dengan itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai volatilitas rupiah memang cukup tinggi saat ini, namun masih cenderung stabil.
David juga menegaskan bahwa faktor dalam negeri belum memberikan katalis utama yang mempengaruhi pelemahan rupiah.
Di sisi lain, Andry Asmoro, Kepala Ekonom Bank Mandiri, menyoroti ekspektasi inflasi AS sebagai faktor tambahan yang mempengaruhi keputusan investor, dengan kemungkinan kenaikan inflasi AS dapat mendorong Federal Reserve untuk mempertahankan kebijakan suku bunga ketat.
Menurut Ekonom Indo Premier Sekuritas, Luthfi Ridho, tren ini juga merupakan pola musiman, terutama menjelang akhir tahun yang ditandai dengan kebutuhan impor bahan bakar, persiapan libur Natal dan Tahun Baru, serta pembayaran utang dan dividen.
Peningkatan permintaan dolar AS yang tinggi pada periode ini turut menjadi tekanan bagi rupiah.
Bank Indonesia terus berupaya menstabilkan nilai tukar dengan berbagai intervensi pasar guna mengantisipasi lonjakan volatilitas.
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid menyebutkan Warim sendiri berdekatan dengan wilayah Papua Nugini yang ditaksir bisa memproduksi hingga 1 juta barel minyak per hari.
“Bisa sejutaan (barel per hari di Papua Nugini). Cuma, ya itu tadi, bahwa di sana itu data-data bor untuk migas ada 400-an. Kita hanya baru paling besar puluhan lah. Di sekitar situ,” jelas Wafid saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (11/11/2024).
Namun, dia mengatakan potensi migas raksasa di Papua yakni di Warim tersebut tidak mudah untuk dieksplorasi maupun dieksploitasi. Hal itu lantaran terdapat tantangan yang menghadang mulai dari tantangan geografi hingga tantangan keamanan situasi.
“Terutama di Warim itu adalah keamanan, cuaca, geografi, dengan, saya dulu pernah badan geologi melakukan namanya Magnetic Airborne. Saya juga sudah pakai helikopter itu. Tidak gampang, karena pegunungannya begini kan. Dia harus menjaga jarak-jarak dengan pegunungan itu, sesuai dengan kondisi itu,” tegasnya.
Wafid menilai, harus ada jalan keluar dari tantangan yang dihadapi untuk bisa mengeksplorasi potensi migas di Warim. “Mestinya harus ada semacam backup, ya. Masa sih, itu kita punya potensi yang mestinya bisa dilihat,” tegasnya.
Namun, jika melihat potensinya, Wafid mengatakan potensi migas di Warim sangat besar. “Yakin. Kami yakin. Ada keterusan formasi yang ada di Papua. Di satu formasi besar,” tambahnya.
Hingga akhir tahun ini, lanjut Wafid, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM hingga FGD dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Sebenarnya kami sudah diskusi. Sebenarnya kami, badan geologi, sudah sering FGD dengan SKK Migas, dengan Dirjen Migas untuk membuat eksekusi terhadap eksplorasi di sana,” tandasnya.
Sebelumnya, Koordinator Pokja Pengembangan Wilayah Kerja (WK) Migas Konvensional Maruf Affandi mengatakan, area Warim saat ini telah dibagi menjadi dua wilayah kerja yakni Akimeugah 1 dan Akimeugah 2. Adapun kedua WK tersebut saat ini masih dalam proses untuk dilelang.
Menurut dia, selain mempunyai potensi yang cukup besar, namun terdapat tantangan dalam pengembangan Warim, seperti letaknya yang mempunyai medan cukup sulit.
“Kendala di sana medan, tapi dari sisi sumber daya kita evaluasi masih cukup menjanjikan masing-masing sekitar 10 miliar (barel) minyak ekuivalen. Menantang tapi juga memiliki potensi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Adapun potensi minyak yang berada di area Warim diperkirakan mencapai 20 miliar barel per hari.
“Untuk sementara ada 5 perusahaan impornya kami tahan dulu. Setelah kami kunjungan hari Kamis, ketemu semua, sudah damai, bergerak seluruh Indonesia, kami lepas kembali,” kata Amran kepada wartawan di kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Senin (11/11/2024).
Sebagai informasi, untuk menindaklanjuti kasus di atas, Menteri Pertanian langsung bergerak mengumpulkan para pemangku kepentingan, mulai dari peternak sapi perah, industri pengolah susu, sampai dengan pengepul di kantornya hari ini, untuk berdamai dan membuat kesepakatan bersama supaya industri bisa menyerap susu dari peternak nasional.
Sementara itu, bagi industri pengolah susu yang telah sepakat akan menyerap susu segar dari peternak, kata Amran, hari ini juga izin impor tersebut akan dikembalikan.
“Tetapi bagi seluruh industri yang baik, hari ini izinnya bisa diambil kembali, dikeluarin hari ini. Tetapi ada 5 perusahaan, itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif seluruh Indonesia,” ujarnya.
Amran mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan mencabut izin impor milik 5 IPS yang sementara ini masih ditahan, apabila kedapatan industri tersebut menolak untuk serap susu sapi segar dari peternak nasional.
“Kalau, tapi kelihatannya tidak ada, kalau dari 5 ada yang masih mencoba, aku cabut izinnya, dan tidak boleh impor lagi,” tegas Amran.
Dia pun menyampaikan bahwa ketegasan yang dilakukan pemerintah ini semata-mata karena pemerintah tidak ingin ada perselisihan antara peternak dengan industri pengolah susu. Katanya, dia ingin peternak dan industri pengolah susu saling bergandengan tangan.
“Pesan Pak Mensesneg tadi, kita tumbuh bersama, pasarnya besar, bahkan kita sudah ekspor, dan bagaimana nanti pangan bergizi arahan Bapak Presiden itu berjalan dengan baik, syukur-syukur susunya produksi dalam negeri,” ucapnya.
Ubah Regulasi
Selain itu, Amran mengatakan pihaknya telah mengusulkan adanya perubahan regulasi, di mana dalam regulasi yang baru diusulkannya ini nanti seluruh industri wajib menyerap susu dari para peternak sapi perah rakyat.
“Kami mengubah regulasi, seluruh industri wajib menyerap susu petani. Itu kami langsung sudah sepakati, tanda tangan, (kemudian) mengirim surat ke dinas-dinas provinsi, dinas peternakan kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti,” kata Amran.
Dia mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyerapan susu nasional yang ada saat ini juga telah disetujui Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk diubah. Di mana nanti isi dari Perpres yang baru adalah industri wajib serap susu segar dari peternak rakyat.
“Kenapa? Dulu tahun 1997-1998 ini adalah saran IMF dicabut tentang kewajiban untuk menyerap susu. Sekarang kita hidupkan kembali agar peternak kita bisa tumbuh, produksi dalam negeri bisa tumbuh. Bayangkan 1997-1998 kita impor hanya 40%, sekarang 80%. Ini dampak dari regulasi yang ada. Sekarang kita tegaskan, wajib dan kami sudah membuat suratnya tadi,” terang dia.
“Kita membuat blueprint nanti ke depan, bagaimana susu bisa kembali seperti tahun 1997-1998, impornya 40%, bila perlu ke depan, mudah-mudahan 5-10 tahun, kita bisa mandiri,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada Mentan Amran yang telah dengan sigap mengatasi persoalan yang tengah terjadi saat ini. Menurutnya, upaya ke depan yang akan dilakukan Kementan perlu untuk digalakkan, sejalan untuk meningkatkan produksi susu nasional yang saat ini masih sangat kurang.
“Karena bagaimanapun juga kita semua sadar bahwa semua manusia membutuhkan asupan gizi, salah satunya adalah susu. Bagaimana kita ketahui hari ini, produksi susu kita di dalam negeri juga belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan, sehingga dengan adanya permasalahan ini, sekali lagi saya mengapresiasi Bapak Menteri Pertanian dan seluruh kawan-kawan yang hari ini bergerak cepat, sambil kemudian kita berkomitmen dalam waktu yang secepat-cepatnya kita ingin supaya negara kita bisa swasembada susu,” kata Prasetyo dalam kesempatan yang sama.
Penerapan sistem KRIS sendiri akan dilakukan pemerintah pada 30 Juni 2025. Besaran iuran peserta yang akan naik terdampak perubahan sistem itu ialah untuk kelas 1, dan kelas 2 BPJS Kesehatan, sedangkan kelas 3 tidak karena menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah.
“Kalau kelas III enggak naik, kelas III itu kan, mohon maaf, umumnya PBI,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di TMII, Jakarta Timur, dikutip Senin (28/10/2024).
Tarif baru iuran BPJS Kesehatan sebenarnya juga telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
Rencananya, selain ada perubahan tarif, iuran BPJS Kesehatan juga akan menjadi satu tarif karena sistem KRIS yang menghapus sistem kelas di BPJS Kesehatan. Namun, penerapan iuran satu tarif ini akan dilakukan secara bertahap.
“Ke depannya, iuran ini harus menjadi satu, tetapi akan dilakukan bertahap,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pada pasal 103B ayat (8) Perpres 59/2024 diatur soal penetapan iuran, manfaat dan tarif pelayanan yang dilakukan hingga 1 Juli 2025. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya hingga saat ini per 28 Oktober 2024.
Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.
Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.
Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:
1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.
2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:
a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.
b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
Antara lain WhatsApp, WeChat, dan Google Drive. Alasannya terkait dengan potensi risiko keamanan.
Sejatinya, PNS masih bisa menggunakan WhatsApp dkk dengan syarat tertentu. Salah satunya, aksesnya menggunakan perangkat pribadi untuk urusan personal.
Selain itu, PNS juga harus mendapat persetujuan dari manajer untuk menggunakan beberapa platform online, dikutip dari AP, Jumat (8/11/2024).
Sekretaris Inovasi, Teknologi dan Industri, Sun Dong mengatakan langkah itu dilakukan sebab peretasan jadi masalah yang serius. Dia mencontohkan dua negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan China juga telah melakukan langkah pengamanan yang ketat pada perangkat internalnya.
Presiden kehormatan Federasi Teknologi Informasi Hong Kong, Francis Fong mengatakan agak setuju dengan larangan itu. Harapannya aturan baru bisa mengurangi risiko keamanan dan mengatasi masalah pelanggaran data.
Hal serupa juga disampaikan Direktur VX Research Limited, Anthony Lai. Menurutnya pendekatan pemerintah Hong Kong sudah tepat.
Dia beralasan sejumlah staf memiliki kesadaran akan keamanan siber yang masih rendah. Selain itu masih kurangnya sistem pemantauan internal yang komprehensif.
Hong Kong sempat mengalami kejadian pelanggaran data yang cukup masif awal tahun ini. Kejadian tersebut membahayakan data puluhan ribu orang serta memicu kekhawatiran.
