Pasar Asia-Pasifik sebagian besar mengalami penurunan pada hari Jumat, setelah indeks acuan Wall Street, Nasdaq Composite dan S&P 500, mencatatkan hari terburuk mereka dalam hampir dua bulan akibat proyeksi pendapatan yang mengecewakan dari Microsoft dan hasil Meta. Para pelaku pasar menantikan serangkaian data ekonomi dari wilayah tersebut.
Nikkei 225 Jepang turun lebih dari 2% saat pembukaan, sementara indeks Topix yang lebih luas turun 1,4%. Bank of Japan mempertahankan suku bunga kebijakan acuan pada 0,25% pada hari Kamis.
Di Korea Selatan, indeks Kospi kehilangan 0,45% dan indeks Kosdaq turun 1,30%.
Futures untuk indeks Hang Seng Hong Kong berada di 20.432, mengindikasikan kemungkinan rebound dari penutupan terakhir di 20.317,33.
S&P/ASX 200 Australia memulai perdagangan dengan penurunan 1%.
Perkiraan untuk indeks pembelian manajer (PMI) manufaktur Caixin China untuk bulan Oktober diproyeksikan mencapai 49,7, menurut jajak pendapat ekonom oleh Reuters, dibandingkan dengan angka 49,3 pada September. Namun, angka ini masih berada di wilayah kontraksi.
Pembacaan di bawah 50 menunjukkan kontraksi dalam manufaktur, sementara angka di atas 50 menunjukkan ekspansi.
Indeks harga produsen Australia untuk kuartal ketiga naik 3,9% secara tahunan, jauh lebih rendah dari pembacaan 4,8% pada kuartal sebelumnya, menurut data dari Biro Statistik Australia pada hari Jumat. Secara kuartalan, indeks naik 0,9% dibandingkan kenaikan 1% pada kuartal sebelumnya.
“IKN sekali lagi disampaikan oleh Pak Presiden bahwa kita akan lanjutkan, tentu dengan sejumlah penyesuaian,” kata AHY di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, dikutip Jumat, (1/11/2024).
AHY mengatakan pembangunan IKN perlu penyesuaian, karena pemerintah memiliki prioritas pembangunan di sektor lainnya. Dia mengatakan penyesuaian ini dilakukan juga karena anggaran negara terbatas.
“Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas, tentu tidak pernah ada kata tak terbatas apabila berbicara tentang anggaran,” kata dia.
Oleh karena pertimbangan itu, AHY mengatakan pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan penyesuaian. Dia mengatakan Prabowo menginginkan pembangunan IKN difokuskan pada penuntasan pembangunan kawasan inti pemerintahan, utamanya untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
“Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrastruktur dan fasilitasnya maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan di negeri ini sudah bisa dijalankan,” kata dia.
Proyek ini digarap pada tamah seluas 2,5 hektar dan merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group (ASG). Pada kesempatan ini, Maruarar ditemani oleh Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan.
“Sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong,” kata Ara dalam peresmiannya, Jumat (1/11/2024).
Karenanya Ia berharap pengembang-pengembang swasta lain bisa mendukung program tiga juta rumah. Pasalnya program ini bakal bisa berjalan jika ada kerjasama dengan berbagai pihak.
“Kita akan menggerakkan gerakan gotong royong, bukan cuma seremonial saja,” sebut Ara.
Sementara itu Aguan mengungkapkan, perusahaannya memang memiliki program CSR. Pembangunan rumah menjadi cara perusahaan memberikan CSRnya.
“Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan pada kesempatan tersebut.
Ia menargetkan proyek ini bisa segera beres agar masyarakat bisa segera memiliki hunian layak.
“Selesai tahun depan ya sekitar kuartal III/2025, berarti Oktober,” ujar Aguan.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika menjelaskan Ombudsman berperan sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.
“Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).
Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.
“BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance,” ujar Andrijanto.
Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.
Dia berharap kolaborasi antara BRI dan Ombudsman dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada. Sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.
“Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan,” kata dia.
Menurut dia kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan demikian, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Andrijanto.
Pemerintah Indonesia terus berinovasi dalam memanfaatkan instrumen pembiayaan syariah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah terobosan adalah penerbitan Green Sukuk, sebuah instrumen investasi syariah yang dirancang khusus untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.
Green Sukuk bukanlah Sukuk biasa. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan APBN pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung membiayai proyek-proyek yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan.
Proyek-proyek yang didanai oleh Green Sukuk mencakup pembangunan infrastruktur hijau, konservasi lingkungan, dan penelitian terkait keanekaragaman hayati. Salah satu contohnya adalah Proyek Pengendalian Banjir Tukad Mati di Badung, Bali, yang berperan penting dalam melindungi lima wilayah wisata di Bali. Selain mengendalikan banjir, proyek ini juga melestarikan hutan mangrove yang mampu menyerap CO2, sehingga membantu menjaga kualitas udara dan meningkatkan daya tarik wisata.
Mengapa Green Sukuk Sangat Relevan?
Di tengah ancaman perubahan iklim global, Green Sukuk menjadi solusi konkret dalam mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan menyediakan opsi investasi yang fokus pada pembangunan berkelanjutan, pemerintah dapat mengajak masyarakat dan investor untuk turut serta dalam menjaga lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi. Green Sukuk kini menjadi pilihan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi dengan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
Sejak diluncurkan pertama kali pada 2018, penerbitan Green Sukuk terus meningkat dan hingga 2023 totalnya mencapai Rp 145,54 triliun. Angka tersebut berasal dari berbagai skema penerbitan, termasuk Global, Ritel, dan Lelang. Green Sukuk global mencakup Rp 92, 63 triliun, sementara untuk ritel mencapai Rp 30,68 triliun, dan dari lelang sebesar Rp 22,22 triliun.
Pemerintah tidak hanya berhenti pada penerbitan Green Sukuk, tetapi juga secara konsisten melaporkan dampak dari instrumen ini. Laporan dampak Green Sukuk telah diterbitkan sebanyak 5 kali sejak 2019, dan setiap laporan diaudit oleh firma-firma akuntansi terkemuka seperti KPMG, PWC, dan EY. Laporan ini menjelaskan bagaimana dana yang dikumpulkan telah dialokasikan untuk proyek-proyek di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pelestarian lingkungan.
Kontribusi Green Sukuk dalam Pengurangan Emisi
Salah satu kontribusi utama Green Sukuk adalah mendukung mekanisme pasar karbon di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan regulasi harga karbon melalui Emission Trading System dan Emission Offset, serta pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram CO2e. Skema ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia, sebagai bagian dari komitmen global dalam memerangi perubahan iklim.
Selain mendukung pasar karbon, Green Sukuk juga mempromosikan penerapan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) pada proyek-proyek infrastruktur yang didanai. Dengan menerapkan ESG, pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Untuk mendukung implementasi ESG, pemerintah menyediakan Platform Digital Financing (PDF) sebagai sarana untuk mempersiapkan dokumen dan studi yang dibutuhkan.
Mendorong Transisi Energi melalui Green Sukuk
Green Sukuk juga berperan dalam mendanai proyek-proyek yang berada di bawah Energy Transition Mechanism (ETM). ETM bertujuan mempercepat transisi energi Indonesia dari sumber energi fosil, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara, menuju energi terbarukan. Dengan memperpendek umur ekonomis PLTU dan mempromosikan energi baru terbarukan, ETM membantu menurunkan emisi gas rumah kaca, sekaligus membuka akses pendanaan yang lebih murah dan berkelanjutan.
Masa Depan yang Lebih Hijau dengan Green Sukuk
Secara keseluruhan, Green Sukuk bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga solusi nyata untuk membangun Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Instrumen ini tidak hanya mendanai proyek-proyek infrastruktur yang berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga membantu Indonesia mencapai target Net Zero Emission. Melalui investasi berbasis syariah ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun masa depan yang lebih hijau, adil, dan makmur.
Dengan berkembangnya literasi pembiayaan syariah, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya berinvestasi dalam instrumen yang mendukung pembangunan ekonomi hijau. Investasi di Green Sukuk bukan hanya membantu melindungi lingkungan, tetapi juga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Seperti diketahui, ERP merupakan sistem management terintegrasi untuk mengelola berbagai operasional dan sumber daya perusahaan agar bisa lebih efisien. Dengan kata lain penggunaan sistem ERP dapat mendorong perusahaan bisa lebih efisiensi melalui platform yang terintegrasi.
“Prospek ERP tidak memiliki batas. dalam artian makin banyak Pemerintah mendukung adanya usaha baru, menumbuhkan bisnis owner baru, akan selalu ada market baru yang dilahirkan,” jelasnya dalam Road to CNBC Indonesia Awards ‘Best Technology’, Rabu (30/10/2024).
HashMicro sendiri lanjut Lusiana tidak hanya fokus dalam pengembangan teknologi di Indonesia. HashMicro saat ini juga mengembangkan teknologi di Asia Tenggara. Saat ini sistem HashMicro sudah terlokalisasi ke Malaysia, Filipina dan Singapura.
Dalam mendorong ekonomi digital di Indonesia, HashMicro juga akan terbuka berdialog dengan pemerintah untuk memastikan arah perkembangan HashMicro sesuai roadmap dan visi pemerintah. Pasalnya ketika bicara digitalisasi, ada proses digitalisasi sistem Pemerintah dan ada juga proses secara bisnis.
“Semakin banyak klien yang kami jangkau, maka kami secara tak langsung berkontribusi terhadap pemerintah. Bayangkan impact yang dapat digarap ketika kami dapat top on market. Kami juga harap pemerintah mendukung akses peluang yang luas. Saya bicara mewakili penyedia solusi digital di Indonesia, harapannya ya ketika pemerintah berkolaborasi, lokal yang dipriortaskan,” terangnya.
Tarif ini diberlakukan setelah penyelidikan antisubsidi menyimpulkan bahwa dukungan pemerintah China memberikan keuntungan tidak adil yang merugikan produsen mobil Eropa.
Juru bicara Kementerian Perdagangan China menegaskan pihaknya tidak menyetujui atau menerima putusan ini dan telah mengajukan keluhan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.
“China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China,” katanya, dilansir AFP, Rabu (30/10/2024).
Uni Eropa menetapkan tarif tambahan tersebut Selasa, yang akan berlaku selama lima tahun. Tarif ini, yang berlaku di atas pajak impor 10% pada mobil listrik dari China, juga akan diterapkan pada kendaraan produksi perusahaan asing yang dibuat di China, seperti Tesla dengan tarif tambahan 7,8%.
Produsen besar China, seperti Geely, dikenai tarif tambahan sebesar 18,85, sedangkan SAIC menerima tarif tertinggi sebesar 35,3%.
Menurut pihak China, penyelidikan anti-subsidi Uni Eropa memiliki “banyak aspek yang tidak masuk akal dan tidak sesuai” dan mencerminkan praktik proteksionis yang merugikan pasar global.
“Kami berharap Uni Eropa akan mengadopsi sikap konstruktif, bekerja sama dengan China untuk mencapai solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan menghindari peningkatan ketegangan perdagangan,” tambahnya.
Sementara itu, ketegangan perdagangan antara China dan Uni Eropa meluas, dengan penyelidikan Uni Eropa yang juga mencakup subsidi China untuk panel surya dan turbin angin. Di sisi lain, China sendiri juga telah melakukan penyelidikan terhadap subsidi Uni Eropa untuk produk susu dan daging babi yang diekspor ke China.
Uni Eropa bukan satu-satunya pihak yang memberlakukan tarif tinggi pada mobil listrik China; Amerika Serikat dan Kanada juga baru-baru ini menerapkan tarif yang jauh lebih tinggi, mencapai 100% untuk impor mobil listrik dari China.
Untuk kategori Best AI Solution Data Center Ecosystem in Indonesia, Road to CNBC Awards 2024 Best Technologies diberikan kepada PT Vertiv Technology Indonesia. Adapun penghargaan ini diserahkan kepada Sales Director PT Vertiv Technology Indonesia, Mario Leonardo Tjandra.
“Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada CNBC Indonesia, penghargaan ini saya persembahkan kepada tim Vertiv dimana pun kalian berada,” ujar dia dalam Road to CNBC Awards 2024 Best Technologies, Rabu (30/10/2024).
Sebagaimana diketahui, PT Vertiv Technology Indonesia akan memanfaatkan jejak dan keahlian Vertiv secara global dan regional untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan digitalisasi melalui perlindungan daya, manajemen termal, manajemen IT, dan penawaran layanannya yang luas.
Vertiv menyatukan hardware, software, analitik, dan layanan berkelanjutan untuk memungkinkan aplikasi penting pelanggannya berjalan terus-menerus, berkinerja optimal, dan tumbuh sesuai kebutuhan bisnis mereka. Vertiv memecahkan tantangan terpenting yang dihadapi data center (pusat data), jaringan komunikasi, serta fasilitas komersial dan industri saat ini.
Salah satu ekonom yang menyampaikan potensi risiko ini ialah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Ia menitikberatkan pada makin besarnya risiko ketergantungan ekonomi Indonesia dengan China.
Sebab, saat ini saja, impor Indonesia dari China sudah melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, dari US$ 29,2 miliar pada 2015 menjadi US$ 62,1 miliar pada 2023.
“Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023,” kata Bhima, Senin (28/10/2024).
Selain itu, China juga sudah menjadi negara tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan porsi 25,56% dari total ekspor non migas per September 2024 sebesar US$ 20,91 miliar.
Potensi semakin besarnya ketergantungan ekonomi Indonesia dengan China ini Bhima tegaskan bisa membuat perekonomian Indonesia makin rapuh.
Selain karena ekonomi China yang kian melambat lima tahun ke depan, barang-barang produksi China juga sudah membanjiri ekonomi domestik yang diduga sebagai biang kerok gulung tikarnya sejumlah industri.
Di antaranya ialah industri keramik Indonesia, yang telah membuat pemerintah harus mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap 32 perusahaan China melalui penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024.
Bhima mengingatkan, ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam empat tahun kedepan berdasarkan World Economic Outlook IMF. Sehingga, memberi risiko dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian.
“Kondisi ini idealnya direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS,” ungkap Bhima.
Bhima juga menekankan, aktivitas diplomasi global China terbilang masih belum berkelanjutan. Misalnya saja saat Indonesia merayakan pelantikan Prabowo sebagai Presiden kapal laut Coast Guard China masuk ke wilayah yuridiksi di Natuna Utara.
Di sisi lain, hubungan India dengan China yang sama-sama negara pendiri BRICS juga memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara meliputi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh. Berpotensi mengganggu stabilitas hubungan China dan India, dan secara bersamaan juga akan mempengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.
Sementara itu Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damhuri juga menilai Indonesia tak perlu masuk menjadi anggota BRICS, karena sudah menjadi anggota G20 yang secara skala ekonomi lebih besar dari BRICS.
“Indonesia itu anggota G20, kita tidak terlalu memerlukan suatu platform baru untuk menjadi saluran di tingkat global,” kata dia.
Menurut dia, kondisi Indonesia itu berbeda dengan negara Asean lainnya yang masuk dalam sebagai mitra BRICS, seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia. Yose mengatakan ketiga negara tetangga itu bukan anggota G20, sehingga perlu mencari corong saluran diplomasi di tingkat global.
Karena itu Yose menilai Indonesia seharusnya mendorong agar negara Asean lainnya bisa masuk menjadi anggota G20. Bukannya mengikuti langkah negara Asean untuk masuk kelompok BRICS.
“Yang kita harus coba justru bukan menjadi bagian dari satu kelompok yang mungkin belum ketahuan juga tujuannya seperti apa,” kata dia.
Manajemen membenarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada tanggal 21 Oktober 2024.
“Perseroan dengan ini hendak mengklarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia bahwa berita yang saat ini beredar sehubungan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada tanggal 21 Oktober 2024 (“Putusan Pembatalan Homologasi”) adalah benar,” tulis manajemen.
Adapun penggugat SRIL yaitu, PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang merupakan salah satu kreditor utang SRIL. IBR menyatakan bahwa perseroan dan entitas anak telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 52 Januari 2022.
Menjawab pertanyaan BEI, seluruh kreditor termasuk sebagai utang dagang tercantum dalam utang usaha dengan pihak ketiga. Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp101.308.838.984 kepada IBR, yang mana berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas Perseroan.
Namun, IBR merasa tidak menerima pembayaran kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak bulan Juli 2023, yakni pembayaran secara cicilan bulanan sejumlah US$ 17.000 dan/atau akan dilunaskan secara penuh pada tanggal jatuh tempo.
“Grup Sritex memandang bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat kumulatif dan pada faktanya Grup Sritex telah melakukan sejumlah pembayaran yang lebih dari pada ketentuan minimum yang ditentukan Putusan Homologasi,” tegasnya.
Manajemen menyebut, SRIL melakukan upaya hukum dan rencana lainnya yang akan dilakukan Perseroan terhadap putusan pailit ini dengan menunjuk kuasa hukum atau advokat dari kantor hukum Aji Wijaya & Co untuk upaya hukum kasasi.
“Saat ini Perseroan bersama-sama dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries (“Grup Sritex”) telah menunjuk kuasa hukum atau advokat dari kantor hukum Aji Wijaya & Co., yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi (Upaya Kasasi),” jelasnya.
Manajemen menegaskan, saat ini SRIL masih melakukan upaya kasasi terhadap putusan pembatalan homologasi dan perseroan masih melakukan aktivitas operasionalnya secara normal untuk dapat tetap melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya.
Sementara, dampak putusan pailit terhadap proses PKPU Perseroan, meskipun upaya kasasi telah dilakukan oleh Grup Sritex, perseroan masih tetap melaksanakan kegiatan usahanya.
“Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya untuk meningkatkan produksi dengan melakukan pengikatan kerja sama dengan beberapa negara dan pihak-pihak lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan dan omzet Perseroan untuk dapat tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Homologasi,” tegasnya.
Perseroan akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi dan tetap menjadi perusahaan percatat di Bursa Efek Indonesia.
“Perseroan juga akan senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada peraturan, penetapan, surat edaran, keputusan atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pengaturan terkait perusahaan publik,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Sritex memiliki rincian utang usaha emiten yang sudah berdiri selama lebih dari 50 tahun tersebut yang dimaksud adalah per 31 Maret 2024 senilai US$ 31,67 juta, naik US$ 8,7 juta dibandingkan dengan posisi Desember 2023. Kemudian utang yang jatuh tempo dalam 30 hari naik US$ 630.000. Lalu 31-90 hari naik US$ 1,2 juta dan 91-180 hari naik US$ 468.000.
Selain itu, SRIL juga telah melakukan restrukturisasi surat utang jangka pendek (MTN) yang awalnya jatuh tempo 18 Mei 2021 menjadi 29 Agustus 2027.
“Dikarenakan masalah kas, perusahaan mengajukan relaksasi terhadap pembayaran pokok dan bunga MTN,” tulis manajemen SRIL.
