Selain itu, pertemuan ini untuk memastikan implementasi kerja sama berjalan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.
“Jadi beliau datang kemari untuk mem-follow up kesepakatan-kesepakatan tersebut dan mengikuti detail-detail perkembangan,” ucap Menlu, mengutip keterangan resmi.
Adapun kerja sama yang dibahas menurut Menlu meliputi sejumlah sektor strategis termasuk energi dan perumahan, serta sektor lainnya yang bersifat menyeluruh.
“Ada banyak. Ada energi, ada perumahan, menyeluruh,” lanjutnya.
Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan instruksi secara khusus untuk jajarannya. Namun, Presiden menekankan pentingnya menjalankan seluruh kesepakatan dengan optimal dan mencari solusi segera jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya.
“Tidak ada yang khusus, tapi beliau meminta agar kita melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau ada masalah-masalah dicari penyelesaiannya secepat mungkin,” kata Menlu.
Sugiono juga mengatakan kunjungan ini mencerminkan hubungan yang makin erat antara Indonesia dan PEA, serta komitmen bersama untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang strategis.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Hashim Djojohadikusumo.
Sementara itu, delegasi PEA yang turut hadir bersama Menteri Suhail yaitu Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri.
Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Ahmad Zayadi
Kementerian Agama melaporkan sebanyak 50 orang yang berhasil menjadi juara dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional telah diangkat menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Terakhir kemarin formasi di Kepolisian Republik Indonesia sudah lebih dari 50 orang. Lebih dari 50 orang juara-juara MTQ, Hafidz-Hafidzah juara MTQ itu kemudian direkrut menjadi anggota polisi,” ujar Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi di Jakarta, Kamis.
Zayadi mengatakan masuknya para juara MTQ menjadi anggota kepolisian ini merupakan program pemberdayaan bagi pembaca dan penghafal Al Quran di Indonesia.
Kendati demikian, kata Zayadi, mereka tidak lolos begitu saja karena tetap harus mengikuti seleksi seperti pada umumnya. Namun, para penghafal itu masuk dalam kualifikasi khusus yang diperuntukkan bagi hafidz-hafidzah.
“Kalau mekanisme perekrutannya itu sama seperti yang lain. Artinya soal misalnya standar kesempatan jasmani saya kira sama,” kata dia.
Zayadi berharap dengan hadirnya para penghafal Al Quran di tubuh Polri ini memberikan warna baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bahasa-bahasa agama.
“Hanya karena memang ada kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan. Ini kan kualifikasi khusus. Karena memang ada kebutuhan bagaimana menjelaskan kebijakan-kebijakan Kepolisian dengan bahasa-bahasa agama, dengan bahasa Al Quran,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi membuka penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat internasional IV yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu.
Menag Nasaruddin mengatakan penyelenggaraan MTQ bukan hanya lomba seni membaca Al Quran semata, tetapi manifestasi kecintaan terhadap Al Quran.
“Kenapa begitu kita mencintai Al Quran? Karena kita tahu bahwa Al Quran itu adalah Kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala (SWT). Al Quran ini mampu mencerahkan masyarakat,” ujar Menag Nasaruddin Umar.
“Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM serta membantu mereka dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Mohamad Thamrin di Depok, Kamis.
Program ini menyediakan pinjaman dengan plafon hingga Rp50 juta dengan dua skema subsidi bunga.
“Pinjaman Rp1 juta – Rp25 juta, subsidi bunga hingga 90 persen. Sedangkan pinjaman Rp26 juta – Rp50 juta, subsidi bunga hingga 80 persen,” jelasnya.
Ia menjelaskan untuk akses permodalan, persyaratannya cukup simpel. Pelaku UMKM harus memiliki KTP Depok, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memiliki lokasi pemasaran produk, misalnya di warung atau toko tertentu. Mereka juga harus membuat proposal singkat terkait riwayat usaha mereka.
Untuk contoh proposal beserta format surat permohonan dan dokumen pendukung lainnya sudah disediakan oleh DKUM Depok.
Namun, tantangan utama dalam penyaluran dana ini adalah banyaknya pelaku UMKM yang telah memiliki pinjaman di bank lain.
“Padahal, program ini lebih menarik karena disubsidi oleh pemerintah, sementara bank lain tidak memberikan subsidi,” katanya.
Bank BJB sebagai mitra penyalur dana tidak bisa memberikan pinjaman jika pelaku UMKM masih memiliki pinjaman lain atau cicilan ‘pay later‘ yang belum lunas, karena akan terhambat oleh BI Checking,” jelas Thamrin.
Meski demikian, ia memastikan bahwa dari sekian banyak proposal yang masuk, sudah ada yang dalam tahap proses persetujuan.
Dalam waktu dekat, dana permodalan ini akan mulai dikucurkan kepada para pelaku UMKM di Kota Depok.
Thamrin berharap program ini dapat memberikan dorongan bagi pelaku UMKM agar mereka bisa terus berkembang, meningkatkan produksi, serta mampu mengembalikan pinjaman dengan cicilan yang ringan.
Arsip foto – Pebalap Mercedez Valtteri Bottas memacu kecepatannya saat kualifikasi pada balapan mobil Formula One F1 Japanese Grand Prix di Sirkuit Suzuka, Jepang, Minggu (13/10/2019). Valtteri Bottas berhasil memenangi balapan tersebut mengungguli Sebastian Vettel (Ferrari) dan rekan setimnya Lewis Hamilton
Dikutip dari laman resmi Formula 1, Kamis, Bottas akan berada di balik kemudi mobil balap “Silver Arrows” sebagai bagian dari Festival Motorsport Adelaide di Australia.
Bottas, yang juga merupakan duta Festival Motorsport Adelaide, akan mengendarai Mercedes 190E dalam kategori Touring Car Legends pada Minggu, 9 Maret 2025, atau seminggu sebelum F1 musim ini dibuka melalui Grand Prix Australia.
Selain Bottas, sejumlah tokoh F1 lainnya akan tampil di Festival Motorsport Adelaide, termasuk Alan Jones, David Brabham, Damon Hill, Thierry Boutsen, Guenther Steiner, dan David Croft.
Adapun pembalap veteran itu bergabung kembali dengan Mercedes sebagai pembalap cadangan tim untuk musim 2025 setelah kehilangan kursinya di Kick Sauber.
Pembalap Finlandia berusia 35 tahun itu memberikan dukungan yang dinilai penting bagi dua pembalap utama tim, yaitu George Russell dan Kimi Antonelli.
Sebelumnya, ia menghabiskan lima musim di Mercedes, mencetak sebanyak 10 kemenangan Grand Prix dan berkontribusi pada serangkaian kesuksesan gelar konstruktor bersama Lewis Hamilton, yang baru-baru ini pindah ke Ferrari.
“Sejak saya berusia lima tahun dan tumbuh di Nastola, Finlandia, fokus saya adalah meraih kesuksesan di tingkat atas olahraga bermotor. Saya beruntung telah menikmati banyak momen luar biasa dalam 12 tahun balapan saya di F1 sejauh ini,” kata Bottas.
Ajudan Gubernur Bengkulu Evriansyah berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil Direktur Utama Bank Bengkulu Beni Harjono (BH) sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan tersangka Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah (RM).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama BH dan AW,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurut informasi yang dihimpun, saksi lainnya yang turut diperiksa penyidik KPK hari ini yakni Staf Pengeluaran Pembantu Samsat Bengkulu Tengah Andra Wijaya (AW).
Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak KPK soal kehadiran para saksi dan soal materi apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Penyidik KPK pada Minggu (24/11/2024) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dua tersangka lainnya, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV).
Penetapan tersangka terhadap tiga orang tersebut berawal dari Komisi Pemberantasan operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bengkulu, Sabtu (23/11/2024) malam.
Operasi senyap tersebut berdasarkan informasi soal dugaan pemerasan terhadap pegawai untuk pendanaan Pilkada 2024.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menangkap delapan orang. Namun, hanya tiga orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lima orang lainnya hanya berstatus sebagai saks
Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyarankan penundaan kenaikan tarif tanda masuk (pas) terminal penumpang Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang, karena pertimbangan ekonomi masyarakat yang belum stabil.
“Sarannya ditunda saja dulu, karena jangan sampai kenaikan tarif itu justru menambah beban ekonomi baru bagi masyarakat,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Kamis.
Ansar mengaku sampai saat ini belum menerima laporan langsung soal kenaikan tarif pas pelabuhan SBP dari PT Pelindo (Persero) selaku pengelola pelabuhan di ibu kota Provinsi Kepri tersebut.
Menurutnya, Pelindo perlu menyampaikan laporan kepada Pemkot Tanjungpinang maupun Pemprov Kepri terkait pendapatan dan beban operasional Pelabuhan SBP yang telah berjalan selama ini.
Apalagi, sudah ada jalinan kerja sama antara Pelindo dan BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) mengenai bagi hasil pengelolaan pendapatan pas Pelabuhan SBP.
“Kalau memang pendapatannya surplus, kenapa harus menaikkan tarif pas baru, kecuali memang ada perbaikan-perbaikan layanan pelabuhan ke depan,” ucap Ansar.
Disinggung mengenai fasilitas dan layanan di Pelabuhan SBP Tanjungpinang yang ada sekarang, menurut Ansar, secara umum pelayanan di pelabuhan itu sudah sesuai standar minimal, salah satunya memiliki pelabuhan domestik dan internasional.
Kurang dari seminggu menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memicu sengketa tarif internasional pertamanya. Uniknya, target kali ini bukanlah negara-negara seperti China, Meksiko, atau Kanada yang sering menjadi sasaran kebijakannya, melainkan Kolombia, salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat di Amerika Selatan.
Melansir BBC, penyebab utama ketegangan ini adalah keputusan Kolombia yang menolak mendaratkan dua penerbangan militer AS yang membawa migran dideportasi. Kolombia bersikeras migran tersebut harus dikirim menggunakan pesawat sipil, bukan pesawat militer. Langkah ini memicu reaksi keras dari Trump, yang segera mengancam dengan sanksi besar-besaran.
“Kami tidak akan membiarkan pemerintah Kolombia melanggar kewajiban hukumnya terkait penerimaan dan pemulangan para penjahat yang mereka paksa masuk ke Amerika Serikat,” tulis Trump di media sosialnya, dikutip dari BBC, Selasa (28/1/2025)..
Trump bahkan mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 25% pada produk Kolombia, termasuk larangan perjalanan dan pencabutan visa bagi pejabat pemerintah Kolombia serta sekutu mereka. Namun, ancaman tersebut akhirnya tidak diwujudkan setelah Kolombia setuju menerima migran yang dideportasi menggunakan pesawat militer AS tanpa syarat.
Selama minggu pertamanya menjabat, Trump tampaknya memprioritaskan tindakan eksekutif terkait imigrasi daripada langkah-langkah perdagangan. Seolah-olah untuk menegaskan hal itu, Trump sekarang tampaknya siap untuk menghukum negara-negara yang menurutnya tidak cukup mendukung kebijakan imigrasi garis keras baru Amerika.
Ia memberikan peringatan kepada sekutu dan musuh AS: Jika Anda tidak bekerja sama dengan AS, konsekuensinya akan berat.
Adapun tarif yang diancamkan Trump terhadap Kolombia sempat memunculkan kekhawatiran besar. AS mengimpor sekitar 27% kopi dari Kolombia, dengan nilai perdagangan hampir mencapai US$ 2 miliar. Selain kopi, Kolombia juga mengekspor barang-barang seperti pisang, alpukat, minyak mentah, dan bunga ke AS. Ancaman tarif semacam ini tidak hanya akan melukai perekonomian Kolombia tetapi juga mempengaruhi konsumen di Amerika Serikat.
Reaksi Kolombia
Presiden Kolombia, Gustavo Petro awalnya memberikan tanggapan keras terhadap ancaman Trump. Petro menegaskan, negaranya siap menerima warga negara yang dipulangkan, tetapi menuntut agar mereka diperlakukan dengan bermartabat. Dalam pernyataannya, Petro menyindir kebijakan imigrasi Trump yang dianggapnya tidak manusiawi, bahkan menuduh Trump memandang Kolombia sebagai “ras yang lebih rendah”.
Petro kemudian menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang yang “keras kepala” dan mengatakan, meskipun Trump dapat mencoba “melaksanakan kudeta” dengan “kekuatan ekonomi dan kesombongan”, singkatnya, ia akan melawan balik.
Yang paling penting, kata Petro, “Sejak hari ini, Kolombia terbuka untuk seluruh dunia, dengan tangan terbuka.”
Ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian presiden AS yang ingin menangani migrasi. Pejabat pemerintahannya yang baru telah menjelaskan bahwa misi tersebut akan memerlukan upaya lebih jauh dari perbatasan Meksiko.
Wakil Menteri Luar Negeri AS, Christopher Landau telah lama berpendapat, “bekerja sama dengan negara lain untuk menghentikan arus migrasi seperti itu harus menjadi keharusan global kebijakan luar negeri AS”.
Puluhan ribu migran setiap tahun dari seluruh dunia, dari India hingga China, menuju utara Amerika setelah mendarat di Amerika Selatan dan melakukan perjalanan melalui Kolombia melintasi Celah Darien, titik sempit utama di utara perbatasan Panama-Kolombia. Ini adalah perjalanan berbahaya yang biasanya difasilitasi oleh geng kriminal.
Dalam tanggapannya terhadap tindakan Trump, Presiden Petro mencatat bahwa jika pembicaraan mengenai pengelolaan migrasi melalui Darien ditangguhkan, “kegiatan ilegal akan meningkat”. Komentar tersebut dapat dilihat sebagai ancaman terselubung akan semakin banyaknya migran tidak berdokumen.
Petro segera mengatakan, negaranya tidak akan menolak warga negara Kolombia yang dideportasi dari AS, hanya saja mereka harus menerima “perlakuan bermartabat”.
Bahkan setelah Kolombia bertindak untuk meredakan pertikaian tersebut, negara itu mengatakan dialog akan tetap dilakukan untuk “menjamin martabat warga negara kami”.
Namun tarif semacam ini merupakan ujian kemauan, dan masih dapat diterapkan ke negara lain yang tidak menyetujui tuntutan AS. Dari kelihatannya, ini hanyalah langkah awal Trump.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan implementasi layanan KRIS. Dia mengatakan sistem BPJS tanpa kelas itu sudah mulai diimplementasikan bertahap tahun lalu.
“BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahap kan 2 tahun,” kata Budi dikutip Sabtu (27/1/2025).
Budi juga mengatakan mengenai tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS. Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya.
“Tarifnya belum ditentuin tapi harusnya ga ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.
Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.
Lantas bagaimana dengan iuran saat ini per 27 Januari 2025?
Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya.
Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.
Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.
Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:
1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.
2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:
a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.
b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
Peraih penghargaan Nobel Bidang Ekonomi, Paul Romer siap memeriahkan gelaran BRI Microfinance Outlook 2025 pada 30 Januari 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City. Bertema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth“, event ini menjadi bentuk komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam mendukung pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menjelaskan, kehadiran Paul Romer menjadikan BRI Microfinance Outlook 2025 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Akan ada peraih Nobel Prize, Paul Romer. Nanti kita akan minta dia untuk bagaimana mengeksplorasi rakyat yang di Indonesia, grassroot dalam kerangka mereka bisa beradaptasi dengan perubahan,” terangdia dalam Press Conference BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Jumat (24/1/2025).
Paul Romer merupakan ekonom Amerika yang dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi pada 2018 lalu. Penghargaan ini diraih atas kontribusinya terhadap pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan hubungannya dengan inovasi teknologi.
Karya Romer menyoroti bagaimana kemajuan teknologi yang membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dari aktivitas ekonomi manusia. Di samping itu Romer menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terus-menerus memerlukan intervensi pemerintah melalui investasi dalam penelitian dan pengembangan serta dan undang-undang kekayaan intelektual.
Selain Paul Romer, acara ini juga akan dihadiri pakar dan ahli ekonomi dari dalam dan luar negeri, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park. Tidak ketinggalan, hadir juga Head of Regional Client Services at Women’s World Banking Harsha Rodrigues, Mereka akan berbagi pandangan terkait strategi untuk memperkuat keuangan inklusif.
“Ada lagi Albert Francis Park dari Chief Economist of Asian Development Bank. Kita minta dia untuk mengeksplorasi pentingnya pembiayaan. Saya yakin nanti adause casedari negara lain,” imbuh Supari.
Di samping BRI Microfinance Outlook 2025, pada tempat yang sama pengunjung juga dapat mengunjungi BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang akan berlangsung pada 30 Januari-2 Februari 2025 di ICE BSD City Nusantara Hall 5,6,7. BRI UMKM EXPO(RT) 2025 menyajikan berbagai rangkaian acara, seperti UMKM Expo, Partner Gathering, Talkshow, Workshop, hingga kompetisi seperti Indonesia Barista Championship dan Indonesia Brewers Cup Championship yang diselenggarakan oleh SCAI. Acara ini juga menampilkan Nusantara Culinary dan Fashion Show.
Pada BRI UMKM EXPO(RT) 2025 sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor and Craft (153 UMKM), Food and Beverage (358 UMKM), Accessories and Beauty (181 UMKM), Fashion and Wastra (273 UMKM), dan Healthcare and Wellness (35 UMKM).
Pada 26 Agustus 1965, Mat Sam bersama 4 orang temannya menemukan intan berukuran besar saat tengah bekerja mencari intan. Menurutnya, intan yang ditemukan itu sangat bersih dan berwarna biru bercampur kemerahan.
Tak lama, temuannya itu membuat heboh. Namun baru diketahui kemudian, intan yang ditemukannya lebih besar dari yang dibayangkan.
Intan tersebut berukuran 166,75 karat atau yang terbesar sepanjang sejarah. “Harganya diperkirakan tidak kurang dari puluhan miliar rupiah, karena intan tersebut hanya sedikit lebih kecil dari “kohinur” (red, berlian India) yang menghiasi mahkota Kerajaan Inggris,” tulis harian Pikiran Rakjat (31 Agustus 1965).
Temuan itu juga tak dimiliki Mat Sam. Melainkan diambil oleh pihak pemerintah saat itu, yakni Pantjatunggal Kabupaten Banjar dan dibawa ke Jakarta untuk diberikan kepada Presiden Soekarno. Surat kabar Angkatan Bersenjata (11 September 1967) menuliskan proses tersebut bertentangan dengan keinginan penemu.
Dalam Pikiran Rakjat (13 Agustus 1965), intan besar itu disebut akan digunakan untuk membangun Kalimantan Selatan dan membeli teknologi penggalian agar produksi intan meningkat. Presiden Soekarno juga menjanjikan hadiah kepada mereka yang menemukan, termasuk Mat Sam berupa naik haji gratis.
Tapi hadiah yang dijanjikan tak kunjung tiba. Hingga dua tahun kemudian, mereka menyuarakan hal tersebut dan memohon keadilan untuk pemerintah bisa melakukan janjinya.
Kompas pada 11 September 1967 menyebut hidup para penemu juga sangat sengsara dalam jerat penderitaan. Mengingat harga intan tersebut mencapai Rp 3,5 miliar, hal ini sangat tidak adil.
Jika dikonversi ke masa sekarang dan berpatokan dengan harga emas, intan 166,75 karat menjadi Rp 15,22 triliun.
Aspirasi Mat Sam disampaikan melalui kuasa hukum dan diteruskan kepada Presidium Kabinet Ampera, Jenderal Soeharto. Namun tak diketahui apakah Mat Sam mendapatkan keadilan, karena tidak ada catatan sejarah berikutnya terkait hal ini.
