Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno justru mempertanyakan kesungguhan investasi raksasa baterai EV asal Korsel tersebut. Dia menilai, proses penjajakan investasi LG di Indonesia sudah berjalan bertahun-tahun lamanya.
“Kalau misalnya, dia sebetulnya niat nggak sih mau investasi di sini? Bukan, kalau misalnya dia nggak niat ya sudah. Ya memang dari awal nggak ada niat berarti,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (22/4/2025).
Bahkan, Tri mengatakan sejak awal LG tidak tepat waktu dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, hal itu dibuktikan dengan tidak dilakukannya proses groundbreaking proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik di Tanah Air. “Kan selalu nggak tepat waktu mereka, udah berapa tahun,” tambahnya.
“Ya kalau misalnya nggak mau ini ya sudah, mau bilang apa,” imbuh dia.
Yang terang, batalnya investasi LG di Indonesia tak akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Kesungguhan investor lebih utama dalam berinvestasi di dalam negeri. “Mau investor gede, mau kecil, mau ini, yang penting niat nggak dia. Kalau misalnya mau investor gede, kalau cuma omdo, ya nggak lah,” tandasnya.
LG Batal investasi
LG menarik investasi di dalam negeri yang mencakup rencana proyek mulai dari sumber bahan baku hingga memproduksi prekursor, bahan katoda, dan pembuatan sel baterai senilai US$ 7,7 miliar setara Rp 128,84 triliun (asumsi kurs Rp 16.856 per US$).
Melansir Yonhap News Agency, alasan dari batalnya investasi raksasa baterai kendaraan listrik Korsel di Indonesia tersebut lantaran adanya potensi pergeseran dalam lanskap industri, yang akan berujung pada perlambatan sementara permintaan EV global.
“Menimbang kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution, dilansir YNA, dikutip Senin (21/4/2025).
Adapun, konsorsium yang terdiri dari berbagai perusahaan seperti LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp. hingga bersama badan usaha milik negara (BUMN) RI tersebut sebelumnya telah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia sebelum mencabut investasinya.
Meskipun konsorsium tersebut menarik investasinya di Indonesia, raksasa baterai EV tersebut tetap akan melanjutkan proyek baterai EV yang sudah berjalan dalam negeri bersama dengan Hyundai Motor.
Proyek tersebut adalah pabrik baterai EV milik PT HLI Green Power di Karawang, Jawa Barat.
“Namun, kami akan melanjutkan bisnis kami yang sudah ada di Indonesia, seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), usaha patungan kami dengan Hyundai Motor Group,” tambahnya.
Kebijakan Tarif Setelah kembali menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat pada 20 Januari lalu, kebijakan pamungkas Presiden Donald Trump, yaitu tarif diberlakukan di berbagai belahan dunia dan sektor. Mengutip Forbes, kebijakan pengenaan tarif dahulu dianggap sebagai sumber utama pendapatan pemerintah yang pada tahun 1798 dan 1913 kebijakan ini menyumbang antara 50% – 90% dari pendapatan pemerintah.
Secara ringkas, kebijakan tersebut mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Tarif 1789 oleh Kongres AS hingga Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley 1930 yang dirancang untuk mengatasi Great Depression di AS kala itu.
Memang jika melihat sejarah, sebagaimana mengutip Murat Sofuoglu, kebijakan tarif selain sebagai sumber pendapatan pemerintah juga membawa perkembangan industri terutama pada sektor baja AS yang meningkat dari 1,25 juta ton menjadi lebih dari 10 juta ton antara tahun 1880-an hingga awal 1900-an.
Namun terdapat beberapa catatan kerugian dari keberlakuan tarif. Seperti data dari Forbes yang menunjukan selama lebih dari tujuh dekade, tarif sangat jarang berkontribusi lebih dari 2% dari pendapatan pemerintah.
Adapun secara historis sejak keberlakuan Undang-Undang Smoot-Hawley, impor dan ekspor AS turun sekitar 40%. Tarif sendiri bekerja dengan memberikan bea masuk tambahan atas produk dari sektor yang ditunjuk sehingga Perusahaan pengimpor akan membayar lebih dari harga biasa.
Indonesia termasuk dalam radar Trump Per 2 April 2025 lalu, Indonesia menjadi sasaran dari kebijakan tarif Amerika Serikat di mana Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32%. Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu mitra utama Indonesia dimana tiga komoditas unggulan Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat antara lain terkait mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesoris dan alas kaki.
Sebagai contoh adalah volume ekspor mesin dan perlengkapan elektrik pada periode Januari-Februari 2025 meningkat sebesar 61,6 ribu ton atau 53,78% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 40 ribu ton pada Januari-Februari 2024.
Adapun sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia menunjuk delegasinya untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat, tepatnya untuk bertemu dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat pada 16-23 April 2025.
Mengutip dari Kompas, beberapa poin-poin proposal Pemerintah Indonesia dalam menjajal negosiasi bersama Amerika Serikat antara lain peningkatan impor dan pembelian barang dari AS, realokasi kebutuhan nasional Indonesia untuk pembelian produk energi (migas) dan produk-produk pertanian, memberikan insentif dan fasilitas bagi Perusahaan Amerika Serikat dan Indonesia dan lainnya.
Alih-alih mendapatkan penurunan tarif, Pemerintah Indonesia menjelaskan terdapat tambahan tarif yang lebih tinggi untuk produk seperti garmen dan tekstil. Dalam konferensi pers Kementerian Perekonomian Indonesia pada 18 April 2025, Pemerintah Amerika Serikat tetap menerapkan tarif proteksionis untuk barang tekstil hingga kisaran 10%-37% dengan akumulasi saat ini tarif 10% untuk 90 hari di tekstil dan garmen maka untuk sektor terkait dapat dikenakan tarif hingga berkisar 20%-47%.
Lebih lanjut, terdapat satu isu yang melibatkan kedaulatan digital sistem pembayaran Indonesia yang perlu diperhatikan serius. Amerika Serikat menyoroti penggunaan QRIS dan GPN dalam negosiasi dagang bersama Pemerintah Indonesia dan menilai keduanya sebagai hambatan perdagangan.
Negosiasi perlu diteruskan namun keadilan perlu diperjuangkan Secara umum, QRIS sendiri merupakan standar kode QR nasional untuk pembayaran digital di Indonesia yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia. QRIS dibuat agar proses transaksi pembayaran secara domestik menggunakan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
Adapun GPN merupakan solusi untuk infrastruktur pembayaran ritel nasional dimana penataan infrastruktur, instrument (arrangement) kelembagaan, serta mekanisme penyelenggaraan dalam mendukung ekosistem yang interconnected, interoperable, dan memiliki kapabilitas dalam pemrosesan transaksi domestik. Sederhananya, GPN berfungsi menghubungkan kanal pembayaran non tunai di Indonesia menjadi satu sistem yang terkoneksi.
QRIS dan GPN tentu saja perlu menjadi perhatian khusus mengingat keduanya merupakan bentuk kedaulatan digital sistem pembayaran Indonesia dan memperkuat ekosistem pembayaran nasional yang juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap infrastruktur asing. Baik QRIS dan GPN sendiri merupakan salah satu kebijakan strategis nasional untuk dapat meningkatkan inklusi keuangan dan sangat dibutuhkan oleh Indonesia.
Negosiasi dan dialog perlu terus ditekankan antara dua negara. Jika melakukan studi kasus pada kerjasama antarnegara dalam konteks kerjasama investasi seperti Bilateral Investment Treaty (BIT), mengutip Mutia Evi meskipun secara teoritik hubungan kerja sama antarnegara dapat memberikan manfaat (mutual benefit), namun secara praktik menimbulkan kritik dan perdebatan di mana bersifat formalitas dan tidak seimbang karena implementasinya lebih menguntungkan investor negara maju.
Hal ini perlu digarisbawahi oleh Pemerintah Indonesia dimana pendekatan proteksionisme oleh Amerika Serikat perlu disandingkan dengan prinsip right to economic self-determination (RESD). Prinsip ini adalah hak masyarakat negara tersebut untuk menentukan kondisi kerja, produksi, perolehan dan distribusi termasuk kebebasan Masyarakat untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
Hal ini juga menjadi tantangan sendiri bagi Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki tujuan salah satunya adalah menjaga stabilitas sistem pembayaran. Bank Indonesia sendiri perlu memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya serta terbebas dari campur tangan pemerintah.
Meskipun arah kebijakan idealnya mempertimbangkan terlebih dahulu perkembangan hasil perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, selama belum tercapai suatu kesepakatan yang bersifat resiprokal dan mencerminkan prinsip kesetaraan, Pemerintah, khususnya Bank Indonesia, perlu tetap konsisten dalam menjaga kedaulatan digital sistem pembayaran sebagai bagian dari upaya mempertahankan integritas dan kemandirian sistem keuangan nasional.
Trump kemarin Senin (21/4/2025) kembali meningkatkan tekanannya terhadap Powell, dengan menyebutnya sebagai “pecundang besar” dan memperingatkan bahwa ekonomi AS bisa melambat kecuali suku bunga segera diturunkan.
“Pemangkasan suku bunga secara pre-emptif sedang diserukan oleh banyak pihak,” tulis Trump di platform Truth Social.
Trump mengklaim bahwa saat ini “hampir tidak ada inflasi” di AS, dan bahwa biaya energi serta “sebagian besar barang lainnya” sedang menurun.
“Dengan biaya-biaya ini yang terus turun secara baik-seperti yang saya prediksi sebelumnya-maka hampir tidak mungkin ada inflasi. Tapi, bisa saja terjadi perlambatan ekonomi kecuali Tuan Terlambat, si pecundang besar, menurunkan suku bunga SEKARANG,” tulis Trump.
Dilansir dari CNBC International, serangan terbaru Trump terhadap Powell muncul setelah pimpinan bank sentral tersebut minggu lalu menyarankan bahwa perang dagang yang dipicu oleh presiden akan membatasi pertumbuhan dan bisa memicu inflasi.
Tarif “kemungkinan besar akan membawa kita semakin jauh dari tujuan kita … setidaknya untuk sisa tahun ini,” kata Powell di Economic Club of Chicago.
Powell juga tidak secara tegas menyatakan bahwa pemotongan suku bunga akan segera dilakukan.
“Untuk saat ini, kami berada dalam posisi yang baik untuk menunggu kejelasan lebih lanjut sebelum mempertimbangkan penyesuaian apa pun terhadap kebijakan kami,” ujarnya.
Sebagai informasi, saat ini suku bunga The Fed berada dalam rentang 4,25-4,50% atau telah ditahan selama dua pertemuan beruntun yakni Januari dan Maret 2025.
Sebenarnya, apa itu The Fed, apa saja tugasnya serta wewenangnya, dan kenapa kebijakannya sangat penting bagi dunia?
Diambil dari laman resminya, Federal Reserve adalah bank sentral AS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Federal Reserve 1913 untuk membangun sistem moneter yang dapat merespons tekanan dalam sistem perbankan secara efektif. Sistem Federal Reserve meliputi:
Dewan Gubernur, sebuah badan federal yang berlokasi di Washington, DC, dan
12 Bank Federal Reserve di seluruh negeri.
Sistem Federal Reserve menjalankan lima fungsi utama yang melayani semua warga Amerika dan meningkatkan kesehatan serta stabilitas ekonomi dan sistem keuangan AS. Sistem ini menjalankan kebijakan moneter negara, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, mendorong keamanan dan efisiensi sistem pembayaran dan penyelesaian, serta meningkatkan perlindungan konsumen dan pengembangan masyarakat
Tiga Entitas Kunci
SistemFederal Reserveadalah semua orang yang bekerja di
Dewan Gubernur Federal Reserve, sebuah badan federal di Washington, DC;
12 Bank Sentral Federal yang beroperasi di seluruh negara kita untuk membantu memastikan semua kondisi dan perspektif ekonomi rumah tangga, masyarakat, dan bisnis menginformasikan kebijakan, tindakan, dan pengambilan keputusan Federal Reserve; dan
12 anggota pemilih dari seluruh Sistem yang bertugas di Komite Pasar Terbuka Federal dan membantu menetapkan kebijakan moneter AS yang penting.
Badan Federal yang Bertanggung Jawab, Transparan, dan Nonpartisan di Ibu Kota Negara
DewanGubernuryang berkedudukan di Washington, DC adalahbadan pengatur Sistem Federal Reserve.
Dewan dipimpin oleh 7 anggota, atau “gubernur” yang menjabat selama 14 tahun secara bertahap, yang dinominasikan oleh Presiden Amerika Serikat dan dikonfirmasi dalam jabatan mereka oleh Senat AS;
Dewan termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang dapat ditunjuk untuk satu atau lebih masa jabatan empat tahun tambahan;
Dewan mengarahkan pengoperasian Sistem Federal Reserve untuk mendorong tercapainya tujuan dan memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada Federal Reserve oleh Undang-Undang Federal Reserve;
Dewan mengawasi operasi 12 Bank Sentral dan berbagi tanggung jawab dengan mereka untuk mengawasi dan mengatur lembaga dan kegiatan keuangan tertentu; dan
Dewan adalah lembaga pemerintah federal yang melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Kongres
Petinggi dan Presiden Bank Federal Reserve
Terdapat tujuh orang petinggi The Fed termasuk chairman atau ketuanya.
Jerome H. Powell (Ketua Dewan Gubernur)
Philip N. Jefferson (Wakil Ketua Dewan Gubernur)
Michael S. Barr (Anggota Dewan Gubernur)
Michelle W. Bowman (Anggota Dewan Gubernur)
Lisa D. Cook (Anggota Dewan Gubernur)
Adriana D. Kugler (Anggota Dewan Gubernur)
Christopher J. Waller (Anggota Dewan Gubernur)
Sementara berikut ini nama 12 Presiden Bank Federal Reserve
Susan M. Collins (Boston)
John C. Williams (New York)
Patrick T. Harker (Philadephia)
Beth M. Hammack (Cleveland)
Thomas I. Barkin (Richmond)
Raphael W. Bostic (Atlanta)
Austan D. Goolsbee (Chicago)
Alberto G. Musalem (St. Louis)
Neel Kashkari (Minneapolis)
Jeffrey R. Schmid (Kansas City)
Lorie K. Logan (Dallas)
Mary C. Daly (San Francisco)
The Fed Jadi Entitas yang Perkasa
Kendati entitas utamanya terdiri dari bank-bank milik swasta, The Fed tetap punya pengaruh besar terhadap perekonomian negara, AS dan negara-negara lain di seluruh dunia. The Fed amat kuat dan perkasa sehingga kebijakannya mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia, ini dia alasannya:
1. Kebijakan The Fed Jadi Kiblat Pasar Dunia
Sebagai bank sentral Amerika Serikat, The Fed memiliki pengaruh besar dalam kebijakan moneter global. Banyak bank sentral di seluruh dunia menjadikan langkah-langkah yang diambil oleh The Fed sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan mereka.
Ketika The Fed menaikkan suku bunga, hal ini menarik perhatian investor dari berbagai negara untuk mengalihkan dananya ke AS, mencari keuntungan dari tingkat bunga yang lebih tinggi. Dampaknya tidak hanya terasa di pasar domestik tetapi juga menyebar ke seluruh perekonomian global, terutama dalam sektor perdagangan internasional.
Perubahan kebijakan The Fed sering kali menjadi penentu arah bagi pasar keuangan dunia, memperlihatkan betapa besarnya pengaruh lembaga ini terhadap stabilitas ekonomi global.
2. Dolar AS Adalah Mata Uang Global
Dolar AS berperan sebagai mata uang utama dalam transaksi global, diterima di berbagai negara sebagai standar pembayaran internasional. Dengan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia, setiap kebijakan yang diambil oleh The Fed dapat memiliki dampak besar terhadap perekonomian global.
Sebagian besar aktivitas perdagangan internasional dilakukan dengan dolar AS, menjadikannya instrumen penting dalam sistem keuangan dunia. Akibatnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat terpengaruh oleh kebijakan moneter yang ditetapkan oleh The Fed, termasuk perubahan suku bunga dan kebijakan likuiditas.
Perubahan kebijakan The Fed dapat mempengaruhi aliran modal, nilai tukar, dan stabilitas pasar keuangan global, menjadikannya salah satu faktor utama dalam dinamika ekonomi internasional.
3. Sanggup Menguasai AS
Sebagai institusi keuangan yang berpengaruh, The Fed telah berkembang menjadi bank sentral Amerika Serikat, mengatur kebijakan moneter bagi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Lembaga ini memiliki otoritas tinggi dalam menentukan arah ekonomi AS, memastikan stabilitas finansial, dan mengelola suku bunga serta inflasi.
Dominasi ekonomi AS semakin menegaskan peran penting The Fed dalam menjaga keseimbangan pasar global. Meskipun negara ini pernah mengalami resesi, AS tetap mempertahankan posisi sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di dunia.
Memahami kebijakan The Fed sangatlah krusial bagi investor, karena setiap keputusan yang diambil dapat berdampak besar terhadap pasar keuangan dan investasi global. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan kebijakan moneter The Fed dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis.
Pelemahan Rupiah itu dikhawatirkan membuat harga bahan baku produk manufaktur kian naik, termasuk ke industri otomotif. Apalagi, seperti diungkap Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor Sri Agung Handayani, sebagian komponen (spareparts) mobil/ otomotif memang berasal dari impor.
Namun, dia menegaskan, pelemahan Rupiah tak lantas memicu kenaikan harga di dalam negeri. Karena porsi impor sudah minim.
“Saya bocorkan ya, mungkin dilihat kalau Dolar AS naik itu akan secara otomatis aspek lainnya ikut naik seperti material. Cuma di Daihatsu itu kita sudah diuntungkan dengan local purchase yang tinggi di 80%. Ada yang dari luar? Ada, itu kan sisa dari 80 persen adalah 20 persen,” kata Sri Agung dikutip Selasa,(22/4/2025).
Sehingga tidak secara otomatis harga mobil ikut terkerek naik. Dan, masih ada beberapa aspek yang menjadi faktor kenaikan harga mobil selain efek kurs.
“Jadi naik atau tidak (harga)? Nah yang perlu dipahami, di manufaktur tidak otomatis naik karena selain local purchase tadi, ternyata ada loh komponen yang harganya turun. Cuma kan tidak diketahui teman-teman,” ujarnya.
Dan yang tak bisa diabaikan adalah karena 1 unit mobil terdiri dari ribuan komponen. Dan, saat ini, industri otomotif RI dikenal telah memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atau penggunaan komponen lokal yang tinggi. Saat ini saja, ada sekitar 1.700-an industri pemasok komponen otomotif, termasuk skala IKM.
“Local purchase (pembelian lokal) kita sudah lebih dari 80 persen, tetapi kita masih ada yang beberapa multisources dan satu lagi Japan source,” sebut Sri Agung.
Sebagai informasi, hari ini nilai tukar rupiah tampak tertekan terhadap dolar AS di tengah momen Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang dimulai hari ini hingga esok hari. Merujuk Refinitiv, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Selasa (22/4/2025) dibuka pada posisi Rp16.820/US$ atau melemah 0,12%.
Lalu bagaimana efek kebijakan tarif baru yang ditetapkan Donald Trump?
Sri Agung tak menjawab gamblang. Namun, imbuh dia, hal itu akan terlihat begitu kebijakan itu sudah berjalan. Sebagai informasi, pengenaan tarif baru oleh AS masih dalam penundaan.
“Saya rasa ini isu global, sebenarnya kita akan menunggu titik final yang terjadi. Itu perlu diketahui sesungguhnya kapan ini terjadi. Setelah berjalan, bisnis apa yang akan pertama terdampak untuk negara-negara impor atau ekspor negara tersebut,” sebut Agung.
Penjualan Tesla terus jatuh, bahkan juga terjadi di California sebagai pasar Amerika Serikat (AS) terbesarnya. Begitu juga dengan saham perusahaan yang terus anjlok hingga 40% dan nilai pasarnya menghilang lebih dari US$500 miliar.
Keterlibatan Musk dengan pemerintahan Trump juga berdampak pada Tesla. Dia diketahui sebagai pendukung setia Trump bahkan ikut dalam pemerintahannya kali ini.
Dalam laporan perusahaan hasil Selasa, para investor akan menanyakan dua hal kepada Musk. Mulai dari kapan kendaraan terjangkau diluncurkan dan apakah rencana robotaxi masih sesuai jadwal, dikutip dari Reuters, Selasa (22/4/2025).
Tesla dilaporkan Reuters akan meluncurkan versi murah dari model Y SUV di AS. Namun produksinya masih ditunda selama berbulan-bulan.
Sementara robotaxi dan juga AI dijadikan alat Tesla untuk menjawab perlambatan permintaan produk selama beberapa waktu terakhir.
Musk sudah menyampaikan waktu peluncuran layanan tanpa pengemudi di AS. Robotaxi akan mulai mengaspal di Texas pada bulan Juni dan California bisa melihatnya di jalanan pada akhir tahun ini.
Kepala Startegi Stock Trader Network, Dennis Dick mengatakan Musk harus berfokus memulihkan Tesla. Bos SpaceX itu juga diminta membatasi komentarnya soal politik di hadapan publik.
“Jika Musk bisa mulai fokus kembali memulihkan merek Tesla, saya percaya kerusakannya bisa diminimalkan,” kata dia.
“Penting untuk Musk membatasi komentar politiknya ke depan dan fokus pda FSD, robotaxi dan optimus,” jelasnya menambahkan.
Dilansir dari Refinitiv, harga batu bara pada Kamis (17/4/2025) tercatat sebesar US$97,05/ton atau turun 1,22% apabila dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya Rabu (16/4/2025) yang sebesar US$98,25/ton. Dalam sepekan harga batu bara pun anjlok mencapai 2%.
Depresiasi harga batu bara ini terjadi telah terjadi selama dua hari beruntun. Fakta menarik lainnya adalah posisi harga batu bara saat ini merupakan yang terendah sejak Mei 2021 atau sekitar empat tahun terakhir.
Dikutip dari Reuters, impor batu bara China turun 6% pada Maret 2025, terdampak oleh tingginya stok di pelabuhan dan lemahnya permintaan domestik yang telah menekan harga pasar ke level terendah dalam empat tahun terakhir.
Impor pada bulan tersebut tercatat sebesar 38,73 juta metrik ton, turun dari 41,38 juta ton pada Maret 2024, menurut data dari Administrasi Umum Kepabeanan. Ini merupakan penurunan impor batu bara secara tahunan pertama untuk periode bulanan sejak Maret 2022, di luar periode Januari-Februari yang perbandingan tahunannya terpengaruh oleh libur Tahun Baru Imlek.
Selain itu, Kelebihan pasokan bahan bakar di China semakin parah akibat penurunan produksi dari pembangkit listrik tenaga uap pada kuartal pertama, sementara produksi batu bara justru mencapai rekor tertinggi bulan lalu. Selain itu, perang dagang timbal balik antara dua ekonomi terbesar dunia mengancam pertumbuhan ekonomi dan konsumsi batu bara.
“Kami memperkirakan pasar batu bara laut (seaborne) akan bergerak mendatar sementara waktu seiring dampak gangguan perdagangan global yang masih berlangsung,” kata Steve Hulton, Wakil Presiden Senior Pasar Batu Bara di Rystad Energy.
“Namun, menurut kami, arah harga kemungkinan akan naik karena ada produsen di tingkat biaya tertinggi yang mulai kesulitan dengan harga di bawah $100 per ton,” ujarnya.
Menurut Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China, harga batu bara spot di China kini mendekati tingkat harga kontrak jangka panjang yang ditetapkan pemerintah. Fakte tersebut dianggap sebagai batas bawah teoritis bagi pasar.
Hal ini, bersama dengan langkah produsen untuk memangkas output, dapat memperlambat penurunan harga. Glencore Plc, perusahaan pengapalan batu bara terbesar di dunia, mengatakan bulan lalu bahwa mereka akan mengurangi produksi yang direncanakan di tambang Cerrejon miliknya di Kolombia untuk menghentikan kejatuhan harga yang berkepanjangan.
“Kejadiannya sama (seperti yang diterima Wakil Walikota Surabaya, Armuji), saya tidak dihargai. Banyak hal yang janggal. Padahal ini masalah sepele. Negara punya kewajiban menjaga keharmonisan hubungan industrial,” ujarnya usai proses mediasi.
Dalam mediasi tersebut, ijazah milik sejumlah mantan karyawan yang diduga ditahan, tetap tidak dikembalikan oleh perusahaan.
Setelah pihaknya berupaya melakukan mediasi dan tidak menemukan jalan tengah, pria yang akrab disapa Noel itu menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.
Ia mendukung penuh langkah eks karyawan yang berencana melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
“Ada aturan yang harus ditegakkan. Jika memang ada 31 ijazah yang ditahan seperti yang disebut Pak Wakil Wali Kota, maka harus diproses secara hukum. Perusahaan tidak boleh menahan ijazah, itu melanggar,” ujarnya.
Ia juga menilai sikap pengusaha dalam mediasi terkesan menghindar dan tidak kooperatif saat ditanya soal penahanan ijazah. Pimpinan perusahaan berkelit dan tidak mengakui tuduhan tersebut.
Ia menegaskan, apabila terdapat tunggakan atau utang yang dimiliki para mantan karyawan, pihaknya bersama sejumlah pejabat lain siap membantu menyelesaikan persoalan tersebut
“Kalau buruhnya berutang, saya siap bayar. Ada anggota dewan, Pak Wakil Wali Kota, bahkan Kapolres juga siap membantu. Tapi tetap tidak ada penyelesaian. Saya tidak tahu ada apa,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak dapat ditoleransi. Wamenaker menyatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan praktik semacam itu terus berlangsung.
Menurut dia, upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah dan kementerian merupakan bukti bahwa negara hadir melindungi hak pekerja.
“Di era pemerintahan Presiden Prabowo, tidak boleh ada praktik yang menyakiti hati rakyat. Negara harus hadir,” tuturnya.
Pada perdagangan di pasar global, harga emas batangan mencapai 113,9 dollar AS atau sekitar Rp1.919.908 (kurs 1dollar setara Rp 16.840) per gram.
Di Indonesia, tren kenaikan harga emas global berdampak pada harga emas domestik, bahkan pada tanggal 17 April, harga emas Antam di Pegadaian tembus Rp2,04 juta per gram, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan emas Galeri24 yang hanya Rp1,942 juta per gram dan UBS yang hanya Rp1,965 per gram.
Salah satu penyebab harga emas meroket, sebagaimana dikutip dari Financial Express, adalah karena adanya pengumuman tarif Trump yang berimplikasi pada ketidakpastian tinggi dalam ekonomi global dan meningkatkan risiko resesi, terutama di Amerika Serikat (AS).
Selain itu, memanasnya konflik perdagangan antara AS dan China juga membuat orang-orang memilih untuk membeli emas. Di tengah ketidakpastian dan risiko global, emas dianggap menjadi kelas aset yang paling dicari. Hal itulah yang diyakini menjadi alasan harga emas terus naik. Emas telah menjadi salah satu kelas aset paling disukai dalam 2 hingga 3 tahun terakhir oleh bank sentral, industri, dana yang diperdagangkan di bursa global, dan investor.
Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi terutama, bagi para investor, kenaikan harga emas sering kali memberikan keuntungan jangka pendek. Mereka yang telah menginvestasikan uang mereka dalam emas sebelum harga melonjak, dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.
Namun, fluktuasi harga emas yang tajam juga dapat menambah risiko investasi. Oleh karena itu, para investor perlu mempertimbangkan risiko ini sebelum memutuskan untuk membeli emas sebagai aset jangka panjang.
Sementara itu dari sisi ekonomi makro, kenaikan harga emas dapat memengaruhi sektor-sektor tertentu, terutama industri yang bergantung pada emas sebagai bahan baku, seperti perhiasan dan elektronik.
Harga emas yang tinggi membuat biaya produksi bagi perusahaan-perusahaan ini meningkat. Untuk mempertahankan margin keuntungan, mereka mungkin akan menaikkan harga produk, yang berpotensi menurunkan daya beli konsumen. Hal ini dapat berujung pada penurunan permintaan di pasar.
Penelitian oleh Bank Indonesia (2023) menyatakan bahwa harga emas berpengaruh signifikan terhadap volatilitas nilai tukar dan inflasi inti, terutama saat terjadi krisis global.
Dampak bagi perekonomian
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) produksi emas Indonesia tahun 2023 mencapai sekitar 90 ton, dengan nilai ekspor emas batangan mencapai 5,7 miliar dolar AS. Sedangkan sektor pertambangan sendiri berkontribusi sekitar 7 persen terhadap PDB nasional, dan emas menjadi salah satu penyumbang utama dalam kategori mineral logam.
Kenaikan harga emas memberikan dampak positif terutama dalam hal peningkatan ekspor dan surplus perdagangan yang mendorong peningkatan nilai ekspor meskipun volume produksi stagnan. Hal ini berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan, penguatan nilai tukar rupiah, dan penambahan cadangan devisa.
Misalnya pada tahun 2024, ekspor emas Indonesia meningkat 18 persen secara nilai meskipun volume hanya naik 3 persen, berkat kenaikan harga emas internasional.
Selanjutnya kenaikan harga emas juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pusat, dimana pemerintah pusat memperoleh tambahan pendapatan dari pajak dan royalti atas komoditas emas, dan daerah penghasil emas, seperti Papua dan Sulawesi Utara, mencatatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.
Secara keseluruhan harga emas yang tinggi meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal dalam eksplorasi dan produksi emas, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) dan akan berdampak pada peningkatan investasi di sektor tambang.
Namun demikian perlu juga disikapi dampak negatif dari kenaikan emas yang dapat mengganggu atau bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu antara lain adanya ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan harga emas sering cenderung naik saat terjadi ketidakpastian global, yang dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor terhadap pasar modal dan peningkatan permintaan emas sebagai safe haven menggantikan investasi produktif.
Selanjutnya kenaikan harga emas juga akan memberikan tekanan terhadap konsumsi dan inflasi karena memicu kenaikan harga perhiasan dan produk turunannya di dalam negeri. Hal ini dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menyebabkan inflasi di sektor non-pangan.
Secara keseluruhan dampak negatif kenaikan harga emas juga akan memberikan distorsi terhadap arah investasi yang disebabkan pengaruh perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang cenderung mengalihkan dana ke emas daripada ke sektor produktif seperti UMKM atau industri, sehingga menurunkan investasi riil dalam jangka panjang.
Kebijakan Pemerintah
Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menerapkan beberapa langkah strategis terhadap kenaikan harga emas ini dengan melakukan penyesuaian kebijakan suku bunga Bank Indonesia agar tetap kompetitif dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
Langkah strategis tersebut antara lain adalah menaikkan BI rate menjadi 6,25 persen pada kuartal I 2025 untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat melemah akibat ketegangan global, memastikan intervensi pasar valas oleh Bank Indonesia untuk menjaga volatilitas rupiah tetap terkendali, dan melakukan operasi moneter rutin untuk menyerap ekses likuiditas dan menjaga inflasi tetap dalam target 2,5% (plus/minus 1%).
Selanjutnya Pemerintah juga menerbitkan kebijakan insentif fiskal untuk investasi di sektor hilirisasi emas bagi investor dan pengusaha tambang dengan melakukan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 50 persen selama 5 tahun untuk investasi pada smelter dan refinery emas, memberikan pembebasan Bea masuk 0 persen untuk impor mesin dan peralatan proyek smelter emas, serta adanya fasilitas Tax Holiday bagi investor besar yang membangun fasilitas pengolahan emas dan produk turunannya seperti logam industri, perhiasan, hingga komponen teknologi.
Dalam hal cadangan devisa, ditingkatkan melalui diversifikasi aset, termasuk peningkatan kepemilikan emas oleh Bank Indonesia dengan mulai menambah emas sebagai bagian dari cadangan devisa, dari 3 persen pada 2023 menjadi sekitar 5 persen di 2025, melakukan kolaborasi dengan PT ANTAM, PT Pegadaian, dan PT Bappebti untuk pembentukan basis logam mulia digital sebagai instrumen moneter, serta Bank Indonesia juga mempertimbangkan pembentukan “Digital Gold Reserve” sebagai bagian dari penguatan instrumen lindung nilai nasional.
Kenaikan harga emas, jika dikelola dengan kebijakan yang tepat, dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, dan investasi. Hasil penelitian World Gold Council (2024) menunjukkan bahwa kenaikan harga emas 10 persen dapat meningkatkan GDP negara pengekspor emas sebesar 0,3 persen jika kebijakan fiskal mendukung.
Namun, apabila kenaikan harga emas disikapi tanpa pengelolaan risiko yang cermat, lonjakan harga emas dapat menjadi sumber ketidakstabilan makroekonomi dan perlambatan pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan investasi menjadi kunci dalam merespons dinamika harga emas global.
Meskipun perang tarif tersebut sempat mengguncang tatanan perdagangan global, Indonesia justru melihat peluang meraup manfaat di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas perkebunan.
Sektor pertanian khususnya komoditas perkebunan Indonesia memiliki potensi produksi dan ekspor yang sangat besar. Indonesia merupakan produsen utama dunia untuk komoditas seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, dan berbagai rempah.
Pada 2022, produksi kelapa Indonesia mencapai 17,19 juta ton, sementara minyak kelapa sawit (CPO) menembus lebih dari 45 juta ton per tahun (BPS). Indonesia memasok sekitar 59 persen dari total produksi sawit global, menjadikannya produsen dan eksportir sawit nomor satu dunia dengan nilai ekspor sekitar 22,7 miliar dolar AS pada 2023 (fas.usd.gov).
Komoditas perkebunan andalan lainnya juga berkontribusi besar. Produksi kopi Indonesia sekitar 793 ribu ton pada 2022, dengan nilai ekspor melampaui 1,1 miliar dolar AS di tahun tersebut. Untuk kakao, Indonesia menghasilkan sekitar 728 ribu ton biji kakao pada 2021, menempatkan negara ini sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia (fao.org).
Di segmen rempah-rempah, Indonesia masih merajai pasar global dengan memasok sekitar tiga perempat kebutuhan pala dunia dan termasuk produsen lada terbesar dunia. Adapun pada komoditas tebu, produksi gula dalam negeri mencapai 2,4 juta ton pada 2022 (konsumsi nasional, sekitar 3,2 juta ton).
Terakhir, sektor perkebunan juga merambah energi hijau melalui biodiesel sawit. Berkat mandatori B40, Indonesia memproduksi lebih dari 11 juta kiloliter biodiesel pada 2022, dengan sebagian diekspor (sekitar 436 ribu ton pada 2022) terutama ke pasar Tiongkok (BPS, 2024).
Dampak perang dagang
Perang dagang antara AS dan Tiongkok sejak 2018 telah mengubah pola perdagangan internasional secara signifikan. Kebijakan Trump yang mengenakan tarif tinggi terhadap ratusan miliar dolar barang Tiongkok direspons Beijing dengan tarif balasan atas produk-produk AS. Alhasil, perdagangan langsung kedua negara tersebut menyusut tajam dan muncul fenomena trade diversion (pengalihan perdagangan) ke negara lain.
Sebagai contoh, China menerapkan tarif tambahan 25% pada impor kedelai AS mulai Juli 2018, yang membuat volume impor kedelai dari AS anjlok hampir 50 persen pada tahun itu. Berkurangnya pasokan kedelai tersebut mengurangi produksi minyak kedelai di pasar Tiongkok, sehingga negeri itu meningkatkan impor minyak sawit sebagai substitusi.
Bahkan, pada 2019 impor sawit Tiongkok mencapai rekor tertinggi 7,6 juta ton akibat tarif tinggi pada kedelai AS (mpoc.org.my).
Dampak lebih luasnya, baik Washington maupun Beijing mulai mengalihkan perdagangan mereka ke mitra alternatif. China, misalnya, mengurangi pembelian sejumlah komoditas dari AS dan beralih ke pemasok lain.
Hal serupa dilakukan AS dengan mencari sumber impor di luar Tiongkok. Keduanya khawatir ketergantungan perdagangan bisa dijadikan senjata ekonomi, sehingga berupaya mendiversifikasi rantai pasok masing-masing. Bagi dunia, gesekan dua ekonomi raksasa ini memicu pergeseran arus dagang: negara-negara ketiga mulai mengisi kekosongan di pasar yang ditinggalkan produk asal AS atau Tiongkok yang terkena hambatan tarif.
Peluang peningkatan ekspor
Tergesernya sebagian produk Amerika dan Tiongkok dari pasar global membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk perkebunannya. Ketika komoditas agrikultur AS sulit masuk pasar Tiongkok akibat tarif, importir di sana mencari pasokan substitusi dari negara lain.
Situasi ini menjadi angin segar bagi Indonesia. Contoh nyata terjadi pada minyak nabati: saat pasokan dan produksi minyak kedelai di Tiongkok turun karena tarif terhadap kedelai AS, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar siap mengisi kebutuhan tersebut. Peningkatan impor sawit Tiongkok jelas menguntungkan eksportir CPO kita.
Demikian pula, jika produk pertanian tertentu dari AS kehilangan daya saing di pasar global, komoditas sejenis asal Indonesia berpotensi mengambil alih.
Sebagai ilustrasi, penurunan ekspor kedelai dan jagung AS mendorong beberapa negara pengimpor untuk beralih ke sumber alternatif. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini dengan menawarkan produk substitusi, entah itu minyak sawit sebagai pengganti minyak kedelai, ataupun produk olahan kelapa, kopi, dan rempah-rempah ke pasar-pasar yang mulai menghindari produk asal AS/Tiongkok. Data perdagangan menunjukkan sejumlah komoditas ekspor Indonesia meningkat pangsa pasarnya selama periode memanasnya perang tarif AS-Tiongkok.
Potensi sektor perkebunan
Setidaknya ada beberapa alasan mengapa sektor perkebunan Indonesia relatif diuntungkan oleh dinamika ini. Pertama, fleksibilitas pasar dan daya adaptasi komoditas kita cukup tinggi. Indonesia mampu dengan cepat mengalihkan penjualan ke negara yang menawarkan permintaan lebih baik ketika terjadi gangguan di suatu pasar.
Sebagai contoh, saat Uni Eropa membatasi impor biodiesel sawit, produsen Indonesia sigap beralih ekspor ke Tiongkok yang justru meningkat permintaannya. Fleksibilitas semacam ini menjaga volume ekspor tetap tinggi meski peta perdagangan berubah.
Kedua, diversifikasi tujuan ekspor mengurangi risiko. Ketergantungan yang tidak terlalu besar pada satu pasar membuat posisi tawar Indonesia kuat. Misalnya, Amerika Serikat belakangan muncul sebagai salah satu importir sawit terbesar (sekitar 2,5 juta ton pada 2023).
Namun apabila akses ke pasar AS terhambat, Indonesia masih memiliki banyak pembeli lain seperti India, China, Pakistan, dan negara-negara di Timur Tengah. Jaringan pasar yang beragam ini memastikan produk perkebunan Indonesia selalu memiliki ceruk di pasar global.
Ketiga, tren kenaikan harga komoditas dunia belakangan ini turut menguntungkan Indonesia. Perang dagang dan ketidakpastian global kerap mendorong importir menimbun stok dan memicu kenaikan harga. Bagi produsen Indonesia, harga yang lebih tinggi berarti pendapatan meningkat.
Sebagai contoh, ekspor kopi dan karet Indonesia mendapat nilai lebih tinggi pada 2022 berkat lonjakan harga global. Kenaikan harga ini memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
Produksi nasional dan swasembada
Peluang ekspor dan harga jual yang lebih baik pada akhirnya mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Ketika petani dan pengusaha menikmati harga komoditas yang tinggi, mereka terdorong memperluas areal tanam, intensifikasi budidaya, dan investasi di sektor ini.
Contohnya di sektor sawit, keuntungan ekspor mendorong program peremajaan (replanting) kebun-kebun rakyat untuk memastikan keberlanjutan suplai CPO. Peningkatan produksi ini selain memenuhi permintaan ekspor, juga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan domestik.
Dampak lainnya adalah Upaya percepatan swasembada komoditas. Dengan makin bergairahnya sektor perkebunan, pemerintah dapat mengakselerasi program swasembada gula, misalnya, karena iklim usaha bagi petani tebu membaik seiring tren harga yang menguntungkan. Intinya, keuntungan yang diperoleh dari ekspor dapat dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
Perang tarif AS-Tiongkok menunjukkan pentingnya kemampuan adaptasi dan diversifikasi. Tentu, perlu langkah berkelanjutan seperti peningkatan daya saing melalui hilirisasi dan kualitas, serta diplomasi dagang yang aktif agar manfaat ini berkelanjutan.
“Untuk mewujudkan hal itu KKP terus melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha di berbagai daerah,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Tornanda Syaifullah dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Dia menyampaikan pembinaan mencakup mutu dan diversifikasi produk, penguatan sistem distribusi dan penyimpanan sesuai standar, akses pemasaran, serta pemberdayaan usaha, terutama skala mikro-kecil hingga menengah.
Di samping mendampingi pelaku usaha memperkuat rantai nilai produk perikanan, KKP juga memfasilitasi konsumen agar dapat mengetahui asal-usul produk perikanan secara transparan melalui penguatan sistem ketertelusuran digital STELINA (Sistem Informasi Logistik Ikan Nasional).
“Melalui platform ini, masyarakat dapat melacak perjalanan produk perikanan dari hulu hingga konsumen,” ujarnya.
Ia menuturkan, sejak Februari 2025 KKP juga telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan pembelajaran daring, khususnya terkait pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang diikuti lebih dari 13 ribu peserta dari kalangan para pelaku usaha, penyuluh perikanan, dan dinas perikanan provinsi hingga kabupaten/kota.
Peningkatan kesadaran konsumen sejalan dengan kampanye nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), sebuah gerakan yang bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani berkualitas.
“Pilihan konsumsi yang bijak akan berdampak besar terhadap kesehatan keluarga, kelestarian sumber daya perikanan, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tambah Tornanda.
Dalam memperingati Hari Konsumen Nasional pada 20 April 2025, KKP mengajak masyarakat menjadi konsumen bijak khususnya dalam memilih produk perikanan. Produk yang dipilih harus berkualitas, terjamin mutunya dan juga diproses secara ramah lingkungan.
“Ajakan ini bertujuan mendorong kesadaran publik untuk lebih kritis dalam memilih produk perikanan,” ucapnya.
Tidak sebatas sisi harga, lanjut Tornanda, tetapi juga kualitas, keamanan konsumsi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam perikanan.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip ekonomi biru, yang menempatkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.