HANDSHOLDEN

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan ratusan pengusaha beras ke Kapolri dan Jaksa Agung usai mengungkap praktik kecurangan dengan potensi kerugian konsumen mencapai Rp99 triliun.

Temuan tersebut merupakan hasil kerja lapangan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional, dan unsur pengawasan lainnya.

Dari 268 merek beras yang diuji di 13 laboratorium di 10 provinsi, sebanyak 212 merek ditemukan bermasalah. Data Kementan menunjukkan bahwa 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21% memiliki berat kurang dari yang tertera di kemasan.

“Sebanyak 212 merek beras dari total 268 merek yang diperiksa diketahui tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Ini sangat merugikan masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (28/6/2025).

“Kami sudah telepon Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Hari ini (Jumat, 27 Juni 2025) juga kami serahkan seluruh data dan temuan lengkap. Negara tidak boleh kalah dengan mafia pangan,” tambahnya.

Amran membeberkan, modus kecurangan yang dilakukan melibatkan pengemasan ulang beras SPHP subsidi pemerintah menjadi beras premium, lalu dijual dengan harga lebih mahal.

Mentan menjelaskan, anomali harga beras menjadi perhatian serius karena terjadi saat produksi nasional justru meningkat.

FAO memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026, di atas target nasional 32 juta ton.

“Kalau dulu harga naik karena stok sedikit, sekarang tidak ada alasan. Produksi tinggi, stok melimpah, tapi harga tetap tinggi. Ini indikasi adanya penyimpangan,” ujarnya.

“Potensi kerugian konsumen akibat praktik curang ini bisa mencapai Rp99 triliun. Beras SPHP yang seharusnya dijual sesuai ketentuan, ditemukan dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium dengan harga lebih mahal,” bebernya.

Polri Kasih Waktu 2 Minggu

Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol. Helfi Assegaf menegaskan, tenggat waktu dua minggu diberikan kepada seluruh pelaku usaha beras untuk melakukan klarifikasi dan penyesuaian atas produk mereka.

“Jika tidak dilakukan, Satgas Pangan akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Helfi.

Senada dengan itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus) Andi Herman, mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap harga di HET ataupun kualitas yang diperdagangkan yang tidak sesuai harus dilakukan penegakan hukum guna memberikan efek jera dan tata kelola.

“Temuan ini merupakan peristiwa faktual yang melanggar berbagai regulasi, baik dari sisi mutu, harga, maupun distribusi pangan,” ujarnya.

“Dari sisi hukum, ini merupakan praktik mark up dan pelanggaran integritas mutu dan berat produk. Karena beras ini bagian dari komoditas subsidi negara, maka kerugian menjadi ganda, bagi negara dan rakyat. Kami mendukung penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk efek jera dan perbaikan tata kelola,” tegas Herman.

Raksasa produsen smartphone Apple telah masuk dalam program subsidi Pemerintah China. Dengan demikian, warga China dapat membeli iPhone dan perangkat dari Apple lain dengan harga lebih murah.

Berdasarkan pernyataan resmi di situs Apple China, konsumen di Beijing dan Shanghai kini bisa mendapatkan potongan harga hingga 2.000 yuan (setara Rp4,5 juta) untuk sejumlah produk Apple seperti iPhone, iPad, Apple Watch, dan MacBook, asalkan pembelian dilakukan langsung melalui Apple.

Bagi konsumen di Shanghai, subsidi hanya bisa dinikmati bila pembelian dilakukan di delapan toko fisik Apple di kota tersebut. Sementara bagi warga Beijing, subsidi dapat dinikmati melalui pembelian di toko online resmi Apple, asalkan pengiriman dilakukan ke alamat di wilayah ibu kota.

Apple menjelaskan bahwa model iPhone, iPad, dan Apple Watch tertentu yang dibanderol di bawah 6.000 yuan (Rp 13 juta), mendapatkan subsidi maksimal 500 yuan (sekitar Rp 1,1 juta). Sementara diskon hingga 2.000 yuan berlaku untuk model MacBook tertentu.

Meski beberapa produk Apple yang dijual melalui platform e-commerce lokal seperti JD.com dan Taobao milik Alibaba Group sebelumnya sudah termasuk dalam program subsidi.

Pengumuman ini menandai pertama kalinya Apple menawarkan potongan harga lewat kanal ritelnya sendiri di bawah skema subsidi pemerintah, demikian dikutip dari laporan South China Morning Post, Jumat (27/6/2025).

Langkah Apple ini terjadi di tengah prediksi penurunan pengiriman iPhone di China sebesar 1,9% pada tahun 2025, akibat persaingan yang semakin kuat dari produsen smartphone lokal seperti Huawei, serta perlambatan ekonomi yang lebih luas.

Menurut firma riset pasar IDC, tidak masuknya sebagian besar model iPhone dalam skema subsidi untuk produk elektronik di bawah 6.000 yuan menjadi salah satu faktor penurunan proyeksi tersebut.

Sebaliknya, total pengiriman smartphone di China diprediksi tumbuh 3% tahun ini, didorong oleh peningkatan permintaan untuk ponsel Android berkat subsidi pemerintah, menurut IDC.

Pada kuartal pertama 2025, pengiriman iPhone di China anjlok 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Apple menjadi satu-satunya vendor dalam daftar lima besar yang mencatatkan penurunan, menurut laporan IDC yang dirilis Mei lalu.

Sementara itu, pengiriman smartphone Xiaomi melonjak 39,9%, dan Huawei naik 10% pada periode yang sama.

“Pengiriman Apple menurun karena struktur harga premiumnya membuat perusahaan tidak bisa memanfaatkan subsidi,” ujar analis IDC Will Wong.

Ia menambahkan, performa Xiaomi didorong oleh subsidi pemerintah yang sangat cocok dengan karakteristik konsumennya yang sensitif terhadap harga.

Skema subsidi nasional ini diluncurkan awal tahun ini untuk mendorong konsumsi domestik. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 15% untuk pembelian smartphone, tablet, dan smartwatch dengan harga di bawah 6.000 yuan, dengan batas maksimal subsidi 500 yuan per unit.

Subsidi ini menguntungkan model-model iPhone seperti iPhone 16, iPhone 16e, dan iPhone 15 yang dibanderol mulai 5.999 yuan. Namun, varian iPhone premium seperti Pro dan Pro Max tidak masuk kriteria karena harganya melebihi batas 6.000 yuan.

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) berjenis kelamin perempuan mendominasi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah ASN perempuan bahkan mencapai 54% dari keseluruhan birokrasi.

Berdasarkan Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II-2024 yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah keseluruhan ASN mencapai 3.566.141 yang terdiri dari perempuan sebanyak 2.714.014 atau sekitar 57% dan laki-laki sebanyak 2.020.027 atau sekitar 43% dari jumlah ASN.

10 tahun yang lalu, jumlah PNS masih didominasi oleh pria yakni sebanyak 2.354.226 atau 51% dari jumlah total PNS 4.593.604. Sementara perempuan hanya sekitar 49% atau 2.239.374.

Namun perempuan mulai mendominasi pada tahun 2018 yang mencapai 51% atau sekitar 2.114.193 dari total keseluruhan PNS yakni, 4.185.503. Sementara pria hanya 49% dari keseluruhan atau sekitar 2.071.310.

Berdasarkan golongannya, mayoritas PNS perempuan menduduki posisi Golongan III dengan jumlah 1.293.071 dan pria 970.807 menjadikan total 2.263.878 PNS.

Golongan 4 pun juga didominasi oleh perempuan sebanyak 428.609 dan pria 359.188 menjadikan total 787.797.

Sementara Golongan I dan Golongan II masih didominasi oleh pria. Sebanyak 12.034 pria dalam golongan I dan perempuan hanya 1.538 dan 297.082 pria dalam Golongan II dan perempuan hanya 203.812.

Golongan I pun juga didominasi oleh perempuan mencapai 13.572 dan pria 12.034 menjadikan total 1.

Jenis jabatan yang didominasi oleh perempuan adalah Jabatan Fungsional guru sebanyak 1.218.921.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kualitas air dan keamanan konsumsi ikan yang berada di Waduk Cirata, Jawa Barat. Dia menegaskan, ikan-ikan di waduk itu sudah tidak layak dimakan karena kandungan merkuri yang tinggi.

“Sejujurnya Waduk Cirata itu sudah tidak layak dimakan, ikannya itu sudah tidak layak karena merkurinya sangat tinggi,” ungkap Trenggono dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepakatan di kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Ia menjelaskan, kandungan merkuri yang tinggi bukan hanya membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan perikanan di daerah tersebut. Namun, langkah penghentian total keramba jaring apung di Cirata tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena melibatkan ribuan pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya di sana.

“Tapi kalau itu langsung di-setop, ribuan keramba di situ, pasti akan demo kepada KKP. Nah ada Pak Gubernur ini, metodenya luar biasa. Membenahi bantaran kali saja beliau luar biasa. Jadi saya yakin Waduk Cirata, kemudian Waduk Purwakarta Jatiluhur, pasti selesai,” katanya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan KKP dalam membenahi kondisi waduk-waduk di wilayahnya. Ia menyebut Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, dan Waduk Saguling telah dipenuhi eceng gondok dan mengalami pencemaran lingkungan akibat praktik budidaya ikan yang berlebihan.

“Saya mengajak bersama-sama dengan Pak Menteri, satu, membenahi keramba di Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Membenahi eceng gondok yang sudah tingkatnya mencemaskan, me-recovery lingkungan sehingga tidak terjadi sedimentasi dan pencemaran merkuri yang tumbuh akibat peternakan yang terlalu berlebihan,” kata Dedi dalam kesempatan yang sama.

Tak hanya fokus pada waduk, Dedi juga mengungkapkan rencananya untuk memperbaiki kawasan pesisir Jawa Barat, termasuk Pelabuhan Ratu, sebagai bagian dari upaya menyeluruh membangun tata kelola lingkungan perairan yang berkelanjutan.

“Yang kedua, me-recovery daerah laut dan pantai Pelabuhan Ratu. Sehingga menjadi tertata dan saya meyakini kalau seluruh garis pantai Jawa Barat tertata, sungai-sungainya bersih, sedimentasinya terselesaikan, kemudian garis-garis sepadan sungainya berjejer nyiur, pantai-pantainya melambai nyiur, dan mangrove saya yakin, gemah ripa rapi-rapi akan segera terwujud, Indonesia Maju akan menjadi kenyataan,” ucapnya dengan penuh keyakinan.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan apresiasi atas terjalinnya nota kesepakatan dengan KKP yang ia harapkan bisa menjadi langkah awal menuju perubahan besar di Jawa Barat.

“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan MoU (nota kesepakatan) ini adalah jalan menuju Jawa Barat istimewa dan Indonesia Maju,” pungkasnya.

Kera4D

PT TASPEN (Persero) melalui anak usahanya yaitu PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life), kembali mencatatkan pencapaian kinerja keuangan positif sepanjang 2024. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di masa pensiun, melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan kinerja positif Taspen Life sebagai bukti nyata keberhasilan strategi penguatan anak usaha dalam mendukung misi utama TASPEN.

“Hal ini sejalan dengan upaya kami untuk memastikan seluruh lini usaha mampu memberikan manfaat optimal bagi peserta serta menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik,” ungkap Henra dalam keterangan resmi, Selasa (24/6/2025).

Laporan keuangan audited per Desember 2024 menunjukkan sejumlah indikator utama yang tumbuh signifikan. Pendapatan Premi Bruto mencapai Rp1,55 triliun atau meningkat 19,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,30 triliun. Laba bersih perusahaan tercatat sebesar Rp130,03 miliar, naik 44,10% dari tahun 2023 yang sebesar Rp90,23 miliar. Di sisi lain, hasil investasi juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 21,47%, naik dari Rp455,72 miliar menjadi Rp553,54 miliar. Total aset Taspen Life turut mengalami peningkatan sebesar 12,48% menjadi Rp8,44 triliun dari sebelumnya Rp7,50 triliun.

Kinerja impresif ini dicapai di tengah tantangan industri, di mana rata-rata pertumbuhan premi industri asuransi jiwa nasional hanya sebesar 4,3% dan hasil investasi industri justru mengalami penurunan sebesar 24,8%. Performa Taspen Life yang berada jauh di atas rerata industri mencerminkan kekuatan strategi bisnis, efisiensi operasional, serta pengelolaan investasi yang prudent.

Rasio solvabilitas (Risk-Based Capital/RBC) perusahaan tercatat sebesar 287,65%, jauh melampaui ketentuan minimum OJK sebesar 120%. Fondasi keuangan yang kokoh ini juga diperkuat dengan pencapaian sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai wujud nyata komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang bersih dan transparan, sejalan dengan nilai-nilai AKHLAK sebagai budaya kerja BUMN.

Henra menegaskan dengan dukungan penuh dari PT TASPEN (Persero), Taspen Life optimis untuk terus tumbuh sebagai perusahaan asuransi jiwa nasional yang profesional dan terpercaya. Sepanjang tahun 2025, Taspen Life juga telah menyalurkan manfaat beasiswa kepada lebih dari 30.000 peserta sebagai bagian dari komitmen terhadap kesejahteraan keluarga peserta.

Melalui pencapaian ini, Taspen Life menegaskan posisinya sebagai mitra perlindungan yang andal bagi seluruh peserta di Indonesia dan berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan asuransi jiwa yang profesional, inklusif, dan berbasis prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance (GCG).

Sejalan dengan arahan Kementerian BUMN yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, TASPEN beserta anak usahanya terus berkomitmen untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui pengelolaan keuangan dan investasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kas138

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Keberlanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2025, debgan total nilai sebesar Rp12 triliun.

Seiring dengan ini, PT SMI meluncurkan Sustainable Funding Framework atau Kerangka Pendanaan Berkelanjutan pada Senin, (23/6/2025).

Total nilai PUB Obligasi Keberlanjutan I Sarana Multi Infrastruktur ini adalah Rp12 triliun dengan target penerbitan Tahap I Tahun 2025 sebanyak-banyaknya sebesar Rp1 triliun. Obligasi ini telah memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan, pendanaan ini akan digunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek berkelanjutan pemerintah. Salah satu fokus pendanaan instrumen ini adalah infrastruktur ESG.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap instrumen yang kami tawarkan tidak hanya kompetitif secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang nyata, karena 100% dana yang berhasil dihimpun akan disalurkan ke proyek-proyek yang menghasilkan dampak lingkungan dan sosial yang dapat terukur”, kata Reynaldi tertulis.

Di tahap pertama, perseroan menawarkan obligasi dalam tiga seri. Rinciannya, seri A menawarkan kupon 6,15%-6,50%, Seri B dengan kupon 6,25%-6,75%, dan seri C sebesar 6,25%-6,80%.

Melalui penerbitan obligasi keberlanjutan dan implementasi Sustainable Funding Framework ini, dana hasil penerbitan akan disalurkan ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Diantaranya, Green Projects mencakup energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah, serta bangunan berwawasan lingkungan.

Ada pula Social Projects yang melingkupi infastruktur kesehatan dan pendidikan, infrastruktur dasar untuk masyarakat (transportasi umum, sanitasi, sistem penyediaan air), ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Dan Blue Projects di sektor energi terbarukan kelautan, transportasi maritim berkelanjutan, pelabuhan berkelanjutan.

Selain itu, ada pula Orange Projects dengan proyek atau insisiatif yang mendukung kesetaraan gender, perempuan, anak-anak dan kelompok rentan.

“Seluruh dana yang diterima menggunakan framework ini akan digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek-proyek yang memenuhi syarat. PT SMI memiliki proses evaluasi dan seleksi berdasarkan kelayakan finansial serta risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk semua proyek yang didanai Perseroan,” kata dia.

Lebih jauh, Sustainable Funding Framework ini disusun sebagai instrumen pendanaan dengan tema Green, Social, Sustainability, Blue, Orange, dan Sustainable Development Goals (SDG), dengan mengacu kepada prinsip internasional, seperti Green Bond Principles, Social Bond Principles, serta Sustainability Bond Guidelines dari ICMA, hingga standar lainnya seperti Blue Bonds Guidelines dari IFC dan Orange Bond Principles dari Orange Movement.

Target instrumen pendanaan meliputi ini Obligasi, Medium-Term Notes (MTN), Pinjaman Bank, Sukuk & Fasilitas Pembiayaan Syariah, serta instrumen Pendanaan Berkelanjutan lainnya.

Kas138

Sebuah nuklir raksasa meledak di Jepang, bukan semata karena bencana alam, tapi karena kesombongan manusia yang meremehkan kekuatan alam itu sendiri.

Tepat 12 Maret 2011, sehari setelah gempa M9 dan tsunami setinggi 40 meter meluluhlantakkan wilayah timur Jepang, ledakan mengguncang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima. Radiasi menyebar hingga radius 20 km dan mengubah daerah itu menjadi zona kosong yang tak bisa dihuni sampai sekarang.

Ledakan itu bukan tanpa peringatan. Sepekan sebelum bencana, para ahli nuklir Jepang sudah memperingatkan adanya keretakan di sistem pendingin reaktor. Namun peringatan itu diabaikan. Para pengelola memilih diam, menutup-nutupi masalah karena takut sanksi. Mereka bahkan menolak memanggil ahli luar.

“Pada 12 Maret, saya melihat mobil berisi orang-orang memakai baju proteksi dan masker gas. Mereka menyuruh warga segera mengungsi. Saat itu saya sadar ada bahaya besar,” ujar Mizue Kanno, warga Fukushima, dikutip dari Fukushima Testimony.

Rumahnya hancur total, tapi ia selamat karena tinggal cukup jauh dari pantai. Tragedi Fukushima menjadi bencana nuklir terbesar ketiga dalam sejarah Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki (1945), dan menyamai level tragedi Chernobyl (1986). Bedanya, ledakan Fukushima tak terjadi karena perang atau kesalahan teknologi semata, tapi karena arogansi manusia yang tak mau belajar dari alam.

Kesalahan Berulang

Jauh sebelum reaktor itu meledak, pemerintah Jepang sudah keliru sejak tahap perencanaan. Mereka hanya memakai pendekatan “deterministik”, yakni mengandalkan catatan bencana masa lalu-bukan “probabilistik” yang mempertimbangkan kemungkinan terburuk di masa depan.

Karena sejarah mencatat gempa terbesar hanya M8 dan tsunami tertinggi 3,5 meter, PLTN Fukushima pun hanya dirancang untuk skenario itu. Padahal para ilmuwan sudah memperingatkan kemungkinan gempa yang jauh lebih besar.

Dan alam membuktikannya, yakni pada 11 Maret 2011, gempa M9 mengguncang Jepang selama 6 menit, diikuti tsunami raksasa. PLTN runtuh. Pendingin mati. Reaktor meledak.

“Jepang telah meremehkan risiko tsunami sebagai serangkaian kesalahan bodoh yang menyebabkan bencana,” tegas Costas Synolakis, profesor Teknik Sipil di University of Southern California.

Ledakan Fukushima menjadi simbol betapa berbahayanya jika manusia merasa paling tahu soal alam. Kebiasaan menutup-nutupi masalah, abai terhadap risiko, hingga mengabaikan suara ilmuwan, menjadi bom waktu yang akhirnya meledak.

Warga Fukushima kini menanggung akibatnya. Mereka tak hanya kehilangan rumah akibat gempa, tapi juga harus pergi dan tak bisa kembali karena tanah kelahiran mereka telah terkontaminasi nuklir. Senjata yang dibuat untuk memberi energi, justru berubah menjadi bencana karena kesalahan manusia yang meremehkan kekuatan alam.

Kas138

ABB melalui gelaran ABB FIA Formula E World Championship mendorong mobilitas berkelanjutan, elektrifikasi industri, serta inovasi teknologi hemat energi. Terutama dalam membantu industri lebih cepat dan bersih.

Presiden Divisi Motion System Drives ABB Chris Poynter mengungkapkan selaku mitra utama global Formula E, ABB memanfaatkan Jakarta E-Prix sebagai panggung strategis untuk menunjukkan bahwa elektrifikasi bukan hanya masa depan transportasi, tetapi juga fondasi penting bagi transformasi energi dan industri di Indonesia.

Menurut dia, keterlibatan ABB dalam Formula E menjadi wadah uji bagi teknologi mobilitas listrik, infrastruktur pintar, dan otomasi industri yang terus dikembangkan ABB. Teknologi tersebut kata dia, juga diterapkan di berbagai sektor dalam menurunkan emisi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat transisi menuju sistem energi yang bersih.

“ABB FIA Formula E bukan sekadar ajang balap. Ini adalah ajang di mana performa tinggi berpadu dengan misi keberlanjutan,” ujar dia dalam ABB Formula E Media Conference, Sabtu (21/6/2025).

Diketahui ajang ini menampilkan teknologi motor dan drive dari ABB yang dimanfaatkan untuk mencapai efisiensi energi dan mendekarbonisasi mobilitas.

“Ini adalah bukti bahwa inovasi industri bisa diimplementasikan secara luas,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, President Director and Country Holding Officer ABB di Indonesia Gerard Chan menjelaskan alasan Jakarta E-Prix digelar di Jakarta. Menurut dia, ini mencerminkan kesiapan Indonesia dalam mengadopsi teknologi kendaraan listrik.

“Hal ini sekaligus memperkuat posisi ABB sebagai mitra teknologi dalam mendukung pembangunan Indonesia yang rendah karbon dan berorientasi masa depan. Melalui platform ini, kami memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong transformasi yang berkelanjutan,” kata dia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat dari belanja fisik ke digital, serta dari belanja bulanan ke harian, telah berdampak langsung pada turunnya okupansi pusat perbelanjaan. Fenomena ini, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sektor ritel untuk bertransformasi.

“Kalau kita lihat ya, pola konsumsi masyarakat kan selalu berbeda. Itu di mana saja, di Indonesia atau di negara lain,” kata Budi dalam Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Jumat (20/6/2025).

Budi menyampaikan, penggunaan e-commerce di kalangan penduduk usia produktif terus meningkat. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini tercatat 33,3% penduduk usia produktif di Indonesia telah menggunakan layanan e-commerce, atau naik 12% dibanding tahun lalu yang mencapai sekitar 58,7 juta orang. Selain itu, sebesar 37,7% dari total aktivitas perdagangan di Indonesia kini telah berpindah ke platform digital.

“Digitalisasi ini sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghindar dari itu,” ujarnya.

Namun, tren tersebut membawa konsekuensi. Tingkat okupansi pusat perbelanjaan turun dari 88% pada 2023 menjadi 80% pada 2024. Beberapa penyebab utamanya adalah perubahan kebiasaan konsumen yang kini lebih memilih belanja online, dan sering berbelanja harian atau seperlunya saja, serta cenderung memilih ritel yang dekat dengan tempat tinggal.

“Kalau ritel besar itu hanya menyediakan atau hanya tempat untuk belanja, maka dia akan ditinggalkan. Orang akan beralih ke online,” terang dia.

Transaksi Tetap Tinggi tapi Berpindah

Untuk merespons situasi ini, Kementerian Perdagangan menggandeng asosiasi ritel dan pusat perbelanjaan seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dalam mendorong transformasi sektor ritel menuju model hybrid, yaitu menggabungkan layanan fisik dan digital.

“Salah satu konsepnya adalah pengembangan ritel hybrid. Bahwa ritel fisik tetap ada, tetapi mereka juga bisa melayani secara online,” jelasnya.

Budi menekankan, digitalisasi tak hanya difokuskan pada ritel modern, tapi juga menyasar pasar rakyat dan toko kelontong. Program digitalisasi dan revitalisasi pasar rakyat mencakup, pelatihan pembayaran elektronik, pelayanan daring, serta penataan sistem pengelolaan toko.

“Nah kalau dilihat, banyak di pasar rakyat itu kelihatan sepi. Tapi sebenarnya transaksinya besar. Karena berpindah,” ungkap dia.

Transformasi ini, menurut Budi, merupakan bagian dari proses transisi seperti yang pernah terjadi saat awal kemunculan ritel modern. Dulu sempat muncul kekhawatiran bahwa toko tradisional akan tersisih, namun hal itu berhasil diatasi lewat kemitraan antara ritel besar dan kecil.

“Pola kemitraannya adalah bagaimana mereka saling membantu, saling support. Misalnya, ritel kelontong justru dapat support bahan-bahan dari ritel modern, terutama untuk menjangkau ke daerah-daerah yang tidak ada ritel modernnya,” terang Budi.

Adapun kini, lanjutnya, kolaborasi antara ritel modern dan tradisional telah berkembang hingga ke aspek manajemen dan pelatihan.

“Ritel modern ngajarin bagaimana berjualan dengan baik, manajemennya, termasuk keuangannya. Nah sekarang mereka tidak saling bersaing lagi. Tapi bersinergi satu dengan yang lain. Jadi, ini sebenarnya kan masalah transisi,” pungkasnya.

Direktur Utama PT Inalum Melati Sarnita mengungkapkan keputusan investasi akhir Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, akan dilakukan akhir tahun ini. Dengan begitu, perusahaan bisa mencapai produksi 2 juta alumina pada 2028.

“Alumunium smelter kita harus swasembada alumunium sebagai critical minerals di dunia. Dari smelter ini kami berencana menambah kapasitas kita di Mempawah,” kata Melati, dalam CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (18/6/2025).

“Ini juga seiring dengan langkah kita menambah alumina refinery, ketika kita punya 2 juta ton kapasitasnya, Inalum bisa punya alumunium di 900 ribu ton,” ujarnya.

Kehadiran SGAR juga diharapkan dapat memperkuat rantai pasok aluminium nasional dan mengurangi ketergantungan Impor bahan baku. Jika proyek ini berjalan, dia optimis kinerja perusahan bisa tumbuh hingga 48% dalam 5 tahun ke depan.

“Growth 5 tahun kita bisa 43%-48%,” kata Melati.

Sebelumnya, produksi aluminium Inalum mencapai 274.230 ton sepanjang 2024, naik 27,61% dibanding tahun sebelumnya. Volume penjualan juga tumbuh 25,55% menjadi 276.381 ton, mencerminkan kinerja operasional yang semakin efisien dan daya saing yang meningkat di tengah fluktuasi harga komoditas global.

“Kinerja ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat posisi Inalum sebagai pemain utama hilirisasi aluminium nasional. Kami terus fokus menjaga produktivitas sekaligus membangun fondasi bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kas138