Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan uji coba bantuan sosial (bansos) digital yang siap dimulai pada September 2025 di Kabupaten Banyuwangi merupakan proyek percontohan nasional untuk transparansi dan efisiensi bansos.
Ia mengatakan bansos digital merupakan langkah awal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Mensos Saifullah di Jakarta, Selasa.
Mensos mengatakan jika bansos digital berjalan, akan terbuka potensi penghematan anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun.
Angka ini, kata dia, hanya untuk bansos yang dikelola Kemensos dengan asumsi masih adanya penerima bansos yang belum tepat sasaran.
“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ucapnya.
Sebagai informasi, penyaluran bansos selama ini tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga banyak kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Melalui kebijakan baru ini, proses penyaluran bansos nanti diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional yang akan menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi penerima bansos.
Dalam skema bansos digital ini, masyarakat akan memiliki akses penuh untuk mendaftarkan dirinya sendiri atau orang lain sebagai calon penerima bansos.
Masyarakat bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui portal bansos digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pendaftaran juga bisa melalui Pendamping PKH. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui pendamping PKH yang akan membantu perekaman biometrik.
Saat pendaftaran, sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis dan menentukan status layak atau tidak layak penerima bansos.