Kebijakan Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghilangkan batas utang/debt ceiling menjadi gebrakan yang mengguncang dunia.
Dalam wawancara telepon dengan NBC News, Trump mengatakan bahwa menghapuskan batas utang sepenuhnya akan menjadi “hal paling cerdas yang bisa dilakukan [Kongres]. Saya sepenuhnya mendukung itu.”
“Para Demokrat mengatakan mereka ingin menghapusnya. Jika mereka ingin menghapusnya, saya akan memimpin perjuangannya,” tambah Trump yang dilansir dari NBC News.
Trump menyarankan bahwa batas utang adalah konsep yang tidak berarti dan bahwa tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi jika batas itu suatu hari dilanggar.
“Itu tidak berarti apa-apa, kecuali secara psikologis,” kata Trump.
Batas Utang Pemerintah AS
Sebagai informasi, batas utang adalah batas yang ditetapkan oleh anggota legislatif yang menentukan berapa banyak pemerintah federal dapat meminjam untuk membayar tagihannya.
Dikutip dari Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), Kongres menggunakan kekuasaannya yang diberikan oleh Konstitusi untuk mengatur peminjaman federal dengan memungkinkan Departemen Keuangan meminjam sesuai kebutuhan, namun juga dengan memberlakukan batasan hukum atas jumlah uang yang dapat dipinjam untuk membiayai operasionalnya.
Utang yang tunduk pada batas ini menggabungkan utang yang dimiliki oleh publik dengan surat utang Departemen Keuangan yang dimiliki oleh dana pensiun dan dana khusus pemerintah, tanpa menghitung aset keuangan (surat utang Departemen Keuangan) yang dimiliki oleh dana pensiun atau aset keuangan lain yang dimiliki oleh pemerintah.
Setelah batas utang tercapai, pemerintah harus menaikkan batas utang, menangguhkan batas utang agar tidak berlaku, melanggar batas utang, atau gagal membayar kewajibannya untuk membayar tagihannya. Kongres telah menaikkan atau menangguhkan batas utang lebih dari 100 kali sejak 1940. Antara 2013 dan 2024, batas utang dinaikkan atau ditangguhkan sementara sebanyak sepuluh kali, dan terakhir kali ditangguhkan pada 3 Juni 2023, hingga 1 Januari 2025.
Menaikkan atau menangguhkan batas utang tidak langsung mengubah jumlah peminjaman atau pengeluaran federal yang akan datang. Sebaliknya, itu memungkinkan pemerintah untuk membayar program dan layanan yang telah disetujui oleh Kongres.
Selain itu, kebutuhan untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk menilai kesehatan kebijakan anggaran. Sebagai contoh, Kongres harus menaikkan batas utang lebih dari 30 kali antara akhir Perang Dunia II dan pertengahan 1970-an, meskipun rasio utang terhadap PDB sangat menurun selama periode ini.
Demikian pula, utang yang tunduk pada batas meningkat pada akhir 1990-an meskipun anggaran mengalami surplus dan jumlah utang yang dimiliki oleh publik menurun karena Jaminan Sosial juga mencatatkan surplus besar dan meminjamkan surplus tersebut kepada Departemen Keuangan.
Total utang AS telah mengalami kenaikan dengan sangat pesat khususnya setelah adanya peristiwa-peristiwa besar yang memicu lonjakan besar utang termasuk Perang Afghanistan dan Irak, Resesi Hebat 2008, dan pandemi COVID-19.
Dari tahun anggaran 2019 hingga 2021, pengeluaran meningkat sekitar 50%, sebagian besar disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pemotongan pajak, program stimulus, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan penurunan pendapatan pajak yang disebabkan oleh pengangguran yang meluas umumnya menjadi penyebab lonjakan tajam dalam utang nasional.
Untuk diketahui, per 30 September 2024 saja, total utang AS tercatat sebesar US$35,46 triliun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023 yang tercatat sebesar US$33,16 triliun.
Berdasarkan estimasi Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), rencana Trump akan meningkatkan utang sebesar US$7,75 triliun. Estimasi ini adalah pembaruan dari analisis sebelumnya pada 7 Oktober, dan mencakup tambahan proposal kebijakan.
Lebih lanjut, estimasi biaya rendah dan tinggi yang dilakukan memperkirakan bahwa rencana rencana Trump dapat meningkatkan utang antara US$1,65 triliun hingga US$15,55 triliun.