Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan telah mendapatkan ketetapan efisiensi anggaran senilai Rp 1.077.996.000 dari total pagu 2025 Rp 1.970.952.577.000. Seusai rekonstruksi efisiensi anggaran pada 11 Januari 2025 lalu, pemangkasan berkurang hanya menjadi senilai Rp 1.002.900.000.
“Melalui rapat bersama dengan Kementerian Keuangan yang dilakukan pada 11 Februari 2025 terdapat pengurangan atas nilai efisiensi terhadap Kementerian PPN/Bappenas dengan demikian nilai efisiensi untuk kementerian berkurang Rp 75 miliar,” kata Rachmat saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Rachmat mengatakan, total anggaran belanja Kementerian PPN/Bappenas setelah efisiensi tersebut sepanjang tahun ini menjadi hanya tersisa Rp 968.052.577.000. Besaran anggaran itu untuk gaji dan tukin 1.094 orang ASN yang terdiri dari 764 PNS dan 330 PPPK. Lalu, untuk honorarium PPNPN dan konsultan individu, kegiatan sudah berjalan, hingga paket lelang Januari.
Selain itu, juga diarahkan untuk sewa gedung atau kantor, sewa kendaraan pimpinan dan operasional, sewa fasilitas kerja dan alat pengelola data, rehab ruang kerja pimpinan dan staf baru, konstruksi paviliun Indonesia di Osaka World Expo 2025, pinjaman dan hibah luar negeri senilai Rp 137,75 miliar, hingga kebutuhan operasional harian perkantoran.
“Berdasarkan penyesuaian nilai efisiensi tersebut anggaran Kementerian PPN/Bappenas adalah Rp 968,05 miliar atau 49,2% dari total pagu awal 2025 yang baru saja kami terima,” ucap Rachmat.
Meski sudah mendapatkan ketentuan efisiensi anggaran itu, Rachmat pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi XI itu juga menyampaikan adanya kebutuhan kementerian untuk menambah anggaran sepanjang tahun ini. Totalnya sebesar Rp 476,1 miliar.
Kebutuhan tambahan anggaran itu ia katakan terdiri dari kegiatan prioritas nasional 2-8 yang secara nilai mencapai Rp 152,1 miliar. Lalu, kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan rutin dan operasional seperti penambahan ASN baru sebanyak 1.590 orang dengan nilai sebesar Rp 324 miliar.
“Dengan demikian tambahan-tambahan tersebut sebetulnya sangat esensial karena kami juga dapat tambahan pegawai baru yang selama beberapa tahun terakhir kami belum mendapatkannya,” kata Rachmat.
Khusus untuk kegiatan rutin atau operasional yang membutuhkan tambahan anggaran Rp 324 miliar berdasarkan usulan penggunaan anggaran BA BUN, terdiri dari penyesuaian gaji dan tukin karena adanya penambahan ASN baru 1.590 orang yang terdiri dari 700 orang CPNS dan 890 PPPK.
Selain itu, kebutuhan fasilitas kerja atau co-working space, hingga penyelenggaraan diklat model baru dengan diklat parsial, diklat TNI, supaya uang berputar di internal pemerintah. Adapula kebutuhan untuk operasional kantor untuk tambahan pegawai itu, termasuk untuk pemeliharaan.