Istana jelaskan soal tidak ada susu pada menu MBG perdana di Bogor

^{_{Menu yang disajikan pada pelaksanaan MBG perdana di SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). (ANTARA/M Fikri Setiawan)}}

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan mengenai tidak adanya susu dalam menu program makan bergizi gratis (MBG) saat pelaksanaan perdana di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.

“Ada susu, tapi kan enggak tiap hari, ada yang sekali seminggu, ada yang dua kali seminggu. Kalau susu kita tergantung ketersediaannya,” ujar Hasan Hasbi usai meninjau pelaksanaan perdana MBG di SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor.

Ia menjelaskan program MBG menyajikan menu yang berbeda setiap hari melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah. Khusus untuk susu, akan disediakan minimal satu kali dalam seminggu.

“Hari ini di SPPG Cimahi saya liat ada susunya. Di sini juga ada susu, tapi kebetulan sedang tidak ada. Setiap hari menunya berbeda beda, jadi dalam satu bulan itu minimal sekali atau dua kali seminggu ada susu,” jelasnya.

Menu makanan di SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor disediakan oleh SPPG Tanahsareal dengan menu perdana nasi putih, telur dadar, sayur wortel dan brokoli, serta buah pisang.

Hasan Nasbi menyebutkan bahwa MBG juga menjadi momentum untuk mengedukasi anak-anak agar rajin mengkonsumsi sayur-sayuran. Ia juga terkesan kepada siswa SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor yang tidak alergi saat disajikan menu berisi sayur-sayuran.

“Saya senang sekali ternyata anak anak kelas 1 sayurnya habis tadi, jadi sudah ada edukasi anak-anak untuk bisa makan sayur, jadi tidak hanya protein yang mereka habiskan. Padahal, yang ditakutkan selama ini anak-anak tidak bisa menghabiskan sayur,” kata Hasan Nasbi.

Sebelum melihat pelaksanaan MBG, ia juga meninjau dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor.

Menurut dia, SPPG ini sudah menerapkan standar yang baik mulai dari mengelola makanan, mendistribusikan, hingga memperhatikanlimbah yang dihasilkan dari pengelolaan makanan.

“Tidak ada sampah, sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah. Yang keluar tidak akan menjadi problem,” tuturnya.

MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

Dia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.