Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, untuk menemui Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin, Rabu (11/12/2024) sore ini. Pertemuan itu guna meminta bantuan pengawasan Kejagung dari kasus korupsi
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, untuk menemui Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin, Rabu (11/12/2024) sore ini. Pertemuan itu guna meminta bantuan pengawasan Kejagung dari kasus korupsi.
Taruna menyebut dirinya bertemu dengan Burhanuddin untuk meminta bantuan pengawasan di lembaga yang dinaunginya agar terbebas dari kasus korupsi.
“Sebagai seorang Kepala BPOM yang baru, saya berpikir lembaga BPOM ini sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini dan untuk mencapai bebas korupsi dengan tupoksi bebas mafia dan sebagainya, maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari Kejaksaan Agung,” kata Taruna di kantor Kejagung, Rabu (11/12/2024).
Taruna menjelaskan BPOM merupakan lembaga yang memiliki tupoksi kerja cukup besar karena berhubungan dengan ratusan ribu stakeholder. Dalam hal ini, BPOM bekerja dalam ruang lingkup perizinan makanan, obat-obatan dan/atau farmasi, hingga kosmetik.
Taruna menambahkan BPOM juga memiliki empat deputi untuk melakukan pengawasan, salah satunya adalah deputi penindakan. Oleh karena itu untuk menciptakan BPOM yang bersih dari kasus korupsi, Ikrar berkoordinasi dengan Kejagung.
“Dalam konteks penyidikan ini tentu kami sangat membutuhkan bimbingan dari kejaksaan karena penyidik tentu kita paham dalam semua masalah hukum, penyidik sangat penting. Dan kalau kita sekarang ini baru memiliki pegawai seluruh Indonesia baru 6.700 dan untuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kita baru 600 orang. Jadi, kurang lebih baru sekitar 10 persen,” jelasnya.
Selain itu, Taruna menyebut dirinya membahas perihal pengawalan keamanan makanan dalam program makan siang bergizi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Dan kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” tandasnya.