Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan, kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 2026 tidak akan berdampak pada tarif iuran untuk kelompok miskin, seperti penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Ia mengatakan, ini karena golongan masyarakat yang termasuk PBI iuran BPJS Kesehatannya dibayarkan langsung oleh pemerintah.
“Kalau naik kita mesti adil yang miskin jangan kena dong, itu sebabnya yang miskin tetap akan di cover 100% oleh PBI di skenario kita, yang naik artinya beban pemerintah, dan pemerintah enggak papa secara konstitusi kan tugas kita beri layanan kesehatan,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Meski begitu, Budi menegaskan pemerintah akan menegaskan definisi miskin yang bisa menjadi kelompok PBI ke depannya, supaya orang-orang kaya yang selama ini menjadi bagian dari kelompok PBI seperti Harvey Moeis tidak lagi ditanggung pemerintah untuk iuran BPJS Kesehatannya.
“Definisi miskinnya ini yang harus kita hati-hati, contoh Harvey Moeis itu contoh jangan terulang lagi lah kenapa sih orang sekaya dia, semampu dia dibayarin, saya kan orang perbankan jadi banyak data, kan gak cocok kalau orang itu disubsidi PBI baik oleh pemda maupun pusat,” tegas Budi.
“Tapi punya kartu kredit bank BCA, Bank Mandiri limit Rp 50 juta itu kan sudah enggak cocok, atau dia dibayarin PBI nya gratis tapi kwh listriknya 22000 yang sekarang sudah 1 juta,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Budi mengaku sudah berbicara dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN dan direksi BPJS Kesehatan untuk mulai memperbaiki data PBI secara baik dan benar berdasarkan data konsumsi listriknya maupun jasa perbankan yang diterima.
“Data listrik dan perbankan itu kualitas data yang paling baik lah, saya sudah ngomong sama Kemensos crossing aja data PBI kita dengan data listrik, jangan-jangan ada yang bayar 22.000 kva dikasih PBI, bisa jadi kan kaya Harvey Moeis, jadi kan balik lagi nanti ke kita, kita yang malu,” tutur Budi.
Meski pemerintah kini mulai mempertimbangkan rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, tetapi besaran persentase kenaikannya belum ditetapkan.