“Defisit APBN, kalau saya tidak keliru, kira-kira Rp600 triliun. Dengan penghematan secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Luhut bersama tim mengerjakan GovTech untuk mereformasi sistem pemerintahan, sebagaimana mandat Presiden Prabowo Subianto yang ia terima sekitar tujuh bulan lalu.
Secara khusus, pengembangan GovTech mulai mengadopsi akal imitasi (AI) sejak Maret 2025.
Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai oleh Luhut. Komite ini dibentuk untuk memastikan program reformasi digital benar-benar berjalan dengan tepat sasaran.
Hari ini, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menggelar rapat perdana untuk menandai dimulainya langkah konkret memperkuat fondasi Indonesia menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat.
Ketua DEN menyebut akan menyerahkan laporan hasil rapat kepada Prabowo Rabu (27/8) besok. Laporan itu juga mencakup struktur, model, hingga potensi penghematan.
“Jadi, keinginan Presiden untuk defisit APBN itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan, mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kami kira akan bisa kami lakukan dengan baik,” ujarnya lagi.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, mengharapkan pada 2027 atau 2028, APBN RI tak memiliki defisit sama sekali.
“Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo, Jumat (15/8).
“Kelima strategi ini menjadi pedoman dalam merancang kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi, kita dapat menciptakan inovasi kebijakan untuk memastikan ketahanan pangan DIY yang berkelanjutan di masa depan,” ujar Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X dalam Yogyakarta Economic Symposium (YES) 2025 di Yogyakarta, Selasa.
Strategi tersebut, kata Paku Alam X, meliputi penguatan produksi pangan, percepatan digitalisasi pertanian, dorongan investasi, pemutakhiran sistem logistik, serta penguatan sinergi antarlembaga.
Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk menghadapi tantangan global, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi harga, distribusi komoditas, dan daya beli masyarakat.
Memasuki triwulan II 2025, perekonomian DIY tercatat tumbuh 5,49 persen (yoy) atau tertinggi se-Jawa. Pertumbuhan itu didorong produktivitas sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata.
“Pertumbuhan ekonomi DIY juga didorong oleh ketahanan pangan sebagai dasar kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi, yang mengurangi dampak fluktuasi harga dan ketidakpastian iklim,” ujar Sri Paduka.
Ia mencontohkan Program Lumbung Mataraman yang diluncurkan untuk mengoptimalkan pertanian lokal, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat kemandirian pangan melalui investasi teknologi pertanian dan infrastruktur logistik.
Menurut Sri Paduka, keberhasilan program itu membutuhkan sinergi antarpihak untuk menciptakan sistem pangan yang inklusif dan berdaya saing.
YES 2025 yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Yogyakarta dan Pemda DIY tersebut menjadi pembaruan dari Jogja Economic Forum 2024.
Dia menyampaikan apresiasi kepada BI DIY dan ISEI Yogyakarta yang telah memfasilitasi kompetisi, dialog, serta rekomendasi berbasis riset untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Saya berharap Yogyakarta Economic Symposium 2025 ini menjadi forum strategis yang melahirkan ide-ide inovatif, sinergi antar-pihak, dan komitmen bersama untuk mendorong investasi ketahanan pangan,” ujar dia.
Kepala Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo menuturkan berdasarkan data BPS, perekonomian DIY tumbuh 5,49 persen pada triwulan II 2025.
Angka itu meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,11 persen, serta lebih tinggi dibandingkan perekonomian Jawa 5,24 persen dan nasional 5,12 persen.
“Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DIY didorong konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. Momentum libur sekolah dan cuti bersama mendorong konsumsi tetap positif,” ujar Darmadi.
“Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan me-reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.
Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya.
Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.
“Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan mempengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya.
Pendapat itu disampaikan Revan mencermati dinamika politik yang berlangsung sangat dinamis selama sebulan terakhir. Salah satu yang menarik perhatian adalah pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong yang disetujui DPR RI pada 30 Juli 2025.
Sehari berselang, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat acara Bimbingan Teknis PDIP di Bali memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, Hasto dipercaya Megawati untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP.
“Menarik untuk mencermati dukungan apa lagi yang akan terjadi antara PDIP dan Presiden Prabowo. Bukan tidak mungkin kursi Wakil Menteri atau bahkan Menteri diberikan kepada PDIP,” kata Revan.
Berbeda dengan amnesti terhadap Hasto yang disebut-sebut berlatarbelakang keutuhan bangsa, pemaafan kepada Noel justru akan menggerogoti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dan Partai Gerindra yang dipimpinnya.
“Status Noel yang ketika itu sebagai Wamenaker dan kader Gerindra tentunya akan berdampak sangat besar terhadap Presiden Prabowo. Publik akan beranggapan kekuasaan dapat digunakan dengan kacamata kuda. Bila amnesti diberikan, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan terhadap Prabowo, walaupun kewenangan itu memang dimiliki presiden,” ungkap Reza.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.
Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.
“Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.
Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.
“Kampanye ini merupakan program rutin tahunan dalam upaya meningkatkan angka konsumsi ikan di Jakarta,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A Sidabalok saat Safari Gemarikan di Jakarta Utara, Selasa.
Kampanye Gemarikan juga dapat menanamkan kesadaran dan kebiasaan baik untuk mengonsumsi ikan sejak dini.
Berdasarkan jumlah statistik angka konsumsi ikan di Jakarta masih di bawah angka nasional. “Kami akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak agar gemar makan ikan,” ujarnya.
Menurut dia, ikan tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan protein dan Omega 3 yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak serta tubuh.
Ia berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak, serta dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi ikan.
Dinas KPKP DKI akan terus mengupayakan anak-anak di Jakarta makan ikan, salah satunya dengan memberikan olahan ikan. “Mari kita gelorakan kampanye ini agar anak-anak kita sehat dan cerdas dengan rutin makan ikan,” kata dia.
Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara mengajak pelajar di daerah setempat untuk gemar makan ikan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan gizi harian.
“Hari ini di SDN Ancol 01 diikuti 150 murid. Mereka diedukasi mengonsumsi ikan dengan cara menyenangkan seperti menari, menyanyi dan mendongeng,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Unang Rustanto di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan para pelajar ini juga mendapatkan paket olahan ikan berupa bakso ikan, sosis ikan, dan bandeng presto.
“Defisit APBN, kalau saya tidak keliru, kira-kira Rp600 triliun. Dengan penghematan secara sepintas dihitung oleh tim itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Luhut bersama tim mengerjakan GovTech untuk mereformasi sistem pemerintahan, sebagaimana mandat Presiden Prabowo Subianto yang ia terima sekitar tujuh bulan lalu.
Secara khusus, pengembangan GovTech mulai mengadopsi akal imitasi (AI) sejak Maret 2025.
Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai oleh Luhut. Komite ini dibentuk untuk memastikan program reformasi digital benar-benar berjalan dengan tepat sasaran.
Hari ini, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menggelar rapat perdana untuk menandai dimulainya langkah konkret memperkuat fondasi Indonesia menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat.
Ketua DEN menyebut akan menyerahkan laporan hasil rapat kepada Prabowo Rabu (27/8) besok. Laporan itu juga mencakup struktur, model, hingga potensi penghematan.
“Jadi, keinginan Presiden untuk defisit APBN itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan, mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kami kira akan bisa kami lakukan dengan baik,” ujarnya lagi.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, mengharapkan pada 2027 atau 2028, APBN RI tak memiliki defisit sama sekali.
“Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo, Jumat (15/8).
Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kelima strategi ini menjadi pedoman dalam merancang kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi, kita dapat menciptakan inovasi kebijakan untuk memastikan ketahanan pangan DIY yang berkelanjutan di masa depan,” ujar Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X dalam Yogyakarta Economic Symposium (YES) 2025 di Yogyakarta, Selasa.
Strategi tersebut, kata Paku Alam X, meliputi penguatan produksi pangan, percepatan digitalisasi pertanian, dorongan investasi, pemutakhiran sistem logistik, serta penguatan sinergi antarlembaga.
Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk menghadapi tantangan global, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi harga, distribusi komoditas, dan daya beli masyarakat.
Memasuki triwulan II 2025, perekonomian DIY tercatat tumbuh 5,49 persen (yoy) atau tertinggi se-Jawa. Pertumbuhan itu didorong produktivitas sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata.
“Pertumbuhan ekonomi DIY juga didorong oleh ketahanan pangan sebagai dasar kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi, yang mengurangi dampak fluktuasi harga dan ketidakpastian iklim,” ujar Sri Paduka.
Ia mencontohkan Program Lumbung Mataraman yang diluncurkan untuk mengoptimalkan pertanian lokal, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat kemandirian pangan melalui investasi teknologi pertanian dan infrastruktur logistik.
Menurut Sri Paduka, keberhasilan program itu membutuhkan sinergi antarpihak untuk menciptakan sistem pangan yang inklusif dan berdaya saing.
YES 2025 yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Yogyakarta dan Pemda DIY tersebut menjadi pembaruan dari Jogja Economic Forum 2024.
“Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan me-reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.
Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya.
Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.
“Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan mempengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya.
Pendapat itu disampaikan Revan mencermati dinamika politik yang berlangsung sangat dinamis selama sebulan terakhir. Salah satu yang menarik perhatian adalah pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong yang disetujui DPR RI pada 30 Juli 2025.
Sehari berselang, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat acara Bimbingan Teknis PDIP di Bali memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, Hasto dipercaya Megawati untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP.
“Menarik untuk mencermati dukungan apa lagi yang akan terjadi antara PDIP dan Presiden Prabowo. Bukan tidak mungkin kursi Wakil Menteri atau bahkan Menteri diberikan kepada PDIP,” kata Revan.
Berbeda dengan amnesti terhadap Hasto yang disebut-sebut berlatarbelakang keutuhan bangsa, pemaafan kepada Noel justru akan menggerogoti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dan Partai Gerindra yang dipimpinnya.
Ia mengatakan bansos digital merupakan langkah awal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Mensos Saifullah di Jakarta, Selasa.
Mensos mengatakan jika bansos digital berjalan, akan terbuka potensi penghematan anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun.
Angka ini, kata dia, hanya untuk bansos yang dikelola Kemensos dengan asumsi masih adanya penerima bansos yang belum tepat sasaran.
“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ucapnya.
Sebagai informasi, penyaluran bansos selama ini tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga banyak kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Melalui kebijakan baru ini, proses penyaluran bansos nanti diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional yang akan menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi penerima bansos.
Dalam skema bansos digital ini, masyarakat akan memiliki akses penuh untuk mendaftarkan dirinya sendiri atau orang lain sebagai calon penerima bansos.
Masyarakat bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui portal bansos digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pendaftaran juga bisa melalui Pendamping PKH. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui pendamping PKH yang akan membantu perekaman biometrik.
Saat pendaftaran, sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis dan menentukan status layak atau tidak layak penerima bansos.
“Ini sinergi yang sangat baik bagi kita semua, pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha untuk sama-sama menjaga stabilitas pangan,” kata Arief dalam pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.
Arief menyampaikan pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas pangan nasional melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah yang digelar di berbagai daerah termasuk di Kota Kendari.
“Tujuannya tentu kita ingin menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat, mengendalikan inflasi, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah,” ujarnya.
Untuk daerah-daerah dengan inflasi tinggi, kata Arief, intervensi akan terus dilakukan bersama-sama dengan Bulog, Dinas Pangan, Kadin serta dukungan TNI dan Polri.
“Tidak ada alasan untuk tidak memberikan pangan yang affordable bagi masyarakat luas,” tegas Arief.
Ia menambahkan, hingga 25 Agustus 2025, GPM telah digelar sebanyak 6.845 kali di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Tenggara, GPM sudah terlaksana 18 kali, sementara di Kota Kendari sendiri tercatat 46 kali, menjadikannya salah satu daerah yang paling aktif menyelenggarakan GPM.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menekankan GPM merupakan wujud perhatian pemerintah pusat sekaligus kolaborasi nyata dengan daerah bersama dunia usaha.
“Ini adalah bentuk gotong royong pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pangan,” kata Gubernur Sultra.
Menurutnya tantangan sektor pangan kian kompleks, mulai dari ketidakpastian iklim, gejolak harga, hingga rantai pasok global. Karena itu, GPM menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan GPM di Sultra.
“Semoga kerja sama ini semakin memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” imbuh Gubernur Sultra.
GPM di Kendari dilaksanakan selama dua hari yakni 26-27 Agustus 2025. Sebanyak 29 mitra turut berpartisipasi, menghadirkan beragam pangan pokok dengan harga terjangkau, termasuk beras SPHP Rp11.600/kg; beras premium Rp14.800/kg, minyak goreng Rp15.500–Rp21.000/liter, gula pasir Rp17.000/kg, telur ayam Rp26.000/kg, hingga berbagai sayuran seharga Rp5.000–Rp10.000 per pack.
Yeka mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Badan Pangan Nasional, stok beras bulan Juli 2025 mencapai 4.2 juta ton, ini merupakan jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Sebagai perbandingan pada tahun 1984 dan 1997 stok tertinggi hanya sekitar 3 juta ton.
Menurutnya, angka tersebut memang terlihat baik, namun stok besar belum tentu aman jika tidak dikelola dengan hati-hati. Ia menegaskan bahwa swasembada bukanlah capaian sesaat, melainkan keberlanjutan
“Jika stok itu gambaran swasembada maka concern Ombudsman bukan swasembada di satu titik melainkan swasembada berkelanjutan. Apa artinya kita merayakan swasembada tapi akhirnya mengimpor lagi. Itulah perlunya membuat kebijakan yang lebih terencana dengan baik sehingga target swasembada diterapkan dengan tujuan sebenarnya,” kata Yeka dalam Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Gedung Ombudsman RI, Selasa.
Yeka juga menjelaskan bahwa kebijakan any quality dengan harga gabah Rp 6.500/kg dan penumpukan stok di Bulog sempat meningkatkan Nilai Tukar Petani Beras (NTPb) hingga 120.
Namun pascakebijakan tersebut, harga gabah melonjak ke Rp 7.500–8.000/kg dan harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyebut masa panen raya sudah lewat, tetapi stok pemerintah hingga Juli belum optimal dilepas ke pasar sehingga memperburuk kelangkaan.
Sulitnya penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) juga menambah kompleksitas. Aturan yang ketat dan ancaman pidana membuat pelaku usaha enggan terlibat distribusi.
Beberapa distributor bahkan diproses hukum akibat perbedaan persentase broken beras dengan label kemasan. Sementara itu, penggilingan beras tidak memperoleh margin usaha karena HET belum disesuaikan dengan ongkos produksi.
“Saya melihat HET perlu diformulasikan lagi, apakah tepat pelaku usaha dibebankan dengan HET. Sebagian besar pengamat melihat bahwa HET untuk swasta sebaiknya dilepas saja. Jadi ada paradoks apakah betul HET ini mensejahterakan masyarakat,” kata Yeka.
Berdasarkan data Bapanas, konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan. Stok masyarakat rata-rata hanya 4 juta ton (per Desember 2023). Jika suplai pemerintah tersendat, stok hanya mampu bertahan sekitar 1,6 bulan.
Hingga Juli 2025, penyaluran beras SPHP baru 236.128 ton (data Bulog), jauh di bawah kebutuhan. Produksi beras komersial pun terhambat kebijakan HET. Belakangan, pemerintah juga meminta produsen dan distributor menandatangani surat komitmen membeli Gabah Kering Panen Rp 6.500/kg dan menjual beras sesuai HET.
Ombudsman menilai ketidakjelasan aturan HPP dan HET membingungkan semua pihak. Produsen tidak jelas pedoman HPP gabah, pengolah dan distributor rugi karena HET tak menutup biaya, dan konsumen bingung dengan kualitas beras.
Ancaman pidana makin menambah ketidakpastian sehingga berbisnis dengan aturan yang berubah-ubah dan berisiko pidana dan tidak kondusif.
Sebagai solusi, Ombudsman meminta pemerintah mempercepat penyaluran beras SPHP dengan memperbaiki distribusi, melibatkan pelaku usaha, memberikan kejelasan aturan bagi beras komersial agar sesuai mekanisme pasar, serta memastikan bantuan pangan tepat sasaran bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Yeka menekankan, pemerintah perlu membuat kebijakan perberasan yang lebih konsisten. Kebijakan pemerintah juga harus dapat memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas panen petani. Dalam hal ini, gabah dengan kualitas yang lebih baik mendapatkan harga yang layak.
“Pemerintah wajib memastikan beras SPHP dan komersial dapat diakses masyarakat dengan harga wajar, dan bantuan pangan diberikan tepat sasaran karena bagaimanapun ini sudah menjadi hak masyarakat,” tutur Yeka.
Terkait perlindungan konsumen, Yeka juga mendukung upaya Satgas Pangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terkait kesesuaian label dengan isi beras kemasan.
“Sejak 2007 isu beras berlabel ini sudah mencuat, bahwa pemerintah mendorong beras dikemas dengan benar dan apa yang di dalamnya harus sesuai, jika melanggar artinya salah. Jika praktik ini tidak dibenahi terus menerus dapat menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya adalah isu beras oplosan,” ujarnya.
Oleh karena itu, melalui Diskusi Publik ini Yeka berharap dapat mengumpulkan berbagai informasi sebanyak mungkin guna memberikan saran perbaikan kepada pemerintah terkait kebijakan perberasan dari hulu ke hilir.
Turut hadir sebagai narasumber Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Deputi KSP Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, Pengamat Sosial Ekonomi Pertanian Alamsyah Saragih dan Pengamat Pertanian Khudori.
